“Sebenarnya memang cukup berat untuk menjatuhkan sanksi, terlebih ini di bulan puasa, namun saya telah menandatangani Surat Keputusan tersebut dengan pertimbangan matang, dan didasari bukti kuat bahwa yang bersangkutan memang layak diberikan hukuman,” jelas Wabup.
Meski tak bersedia menyebut nama pegawai yang mendapatkan sanksi, Wabup mengakui keduanya berasal dari unsur pendidik dan tenaga kesehatan. “Jenis pelanggaran disiplin di antaranya adalah yang bersangkutan telah tidak masuk kerja melebihi batas waktu akumulasi setahun, yaitu 46 hari,” terang Agus. Untuk PNS yang terpaksa disanksi berupa pemecatan, Agus mengakui bahwa pihak Pemkab telah berupaya melakukan pembinaan, namun yang bersangkutan terus mangkir, sementara satu PNS lainnya yang menerima sanksi berupa penurunan dari jabatannya, Wabup berharap agar pembinaan tetap dilakukan secara intensif. “Turun dari jabatan fungsional menjadi staf biasa, dan kini dalam masa pembinaan intensif,” lanjut Wabup. Ia berharap, dengan adanya penerapan aturan berupa sanksi tegas tersebut, setiap PNS di lingkup Pemkab Wonosobo benar-benar bersedia menaati apa yang telah diatur, termasuk dalam hal kedisiplinan dan tata kerja.
Terkait kedisiplinan pegawai, Asisten Administrasi Setda, Sumaedi sepakat dengan Wabup. Menurutnya, setiap pegawai negeri sipil, atau yang kini lebih sering disebut dengan aparatur sipil Negara (ASN) telah diikat 9 jalur disiplin. “Setiap pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin tentu selayaknya mendapat sanksi seusai yang telah diatur dalam undang-undang,” tegas Sumaedi. Pihaknya menampik, adanya penerapan sanksi tegas tersebut berkaitan dengan wacana rasionalisasi PNS yang tengah hangat menjadi isu nasional. “Waktunya saja yang mungkin berdekatan, sehingga seolah-olah berkaitan dengan rasionalisasi PNS, tapi hal ini memang tidak berkaitan sama sekali, karena sebelum ini, ada 4 PNS yang juga menerima sanksi berupa hukuman disiplin,” pungkas Sumaedi.
0 Komentar