Lewati ke konten utama

30 Kepala Desa Baru Diminta Lebih Transparan Kelola Anggaran

Admin
23 kali dilihat

“Selamat kepada para Kades baru yang mulai hari ini resmi mengemban jabatan, semoga amanah dan saya minta agar kedepan mampu menegakkan disiplin dalam bekerja, serta mendukung setiap program pembangunan daerah, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” tandas Bupati.

Hal itu sejalan dengan harapan Ketua DPRD Wonosobo Afif Nurhidayat, yang meyakini tantangan para kepala desa di masa-masa mendatang bakal semakin berat. “Anggaran desa, baik dari pusat maupun daerah yang kian besar tentu membutuhkan tata kelola lebih serius dan tranparan,” tegas Afif saat ditemui seusai acara pelantikan. Para kades yang baru dilantik, khususnya bagi yang benar-benar baru pertama mengemban jabatan, diharapkan Afif untuk tak ceroboh dalam mengelola anggaran, serta harus mampu bersinergi dengan semua unsur kemasyarakatan, demi keamanan dan akurasi sasaran pembangunan.

Setiap kepala desa, juga diharapkan Afif tak melupakan janji mereka saat menyalonkan diri dengan visi dan misi untuk memajukan desa mereka masing-masing. “Apa yang sudah dipesan oleh Bupati tentunya wajib dijadikan sebagai pedoman, selama masa bakti mereka sebagai Kepala Desa, termasuk dalam hal kedisiplinan serta kreatifiitas dan inovasi dalam membangun dan mengoptimalkan potensi demi peningkatan kesejahteraan warga,” imbuhnya.

Keinginan Bupati dan Ketua Dewan terhadap para Kades baru tersebut, sejalan dengan imbauan Kepala Bagian Pemerintahan Setda, Tri Antoro. Terpilihnya ke-30 Kades menurut Tri menandakan bahwa warga masyarakat menaruh kepercayaan terhadap mereka. Karena itulah, Tri mengaku sangat berharap agar kepercayaan warga di desa masing-masing tidak disia-siakan, sehingga selama menjalani periode masa jabatan, mereka bisa menunuaikan tugas sebagai pemipimpin yang baik dengan lancar dan aman. “Paling utama adalah agar para kades secepatnya menyesuaikan diri, berkoordinasi secara sinergis dengan unsur lainnya, seperti BPD maupun tokoh-tokoh masyarakat agar kinerja pemerintahan desa tidak terganggu,” pungkas Tri.

0 Komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi ditandai dengan tanda *

Berapakah 8 + 8 ?