Bimo Sasongko, pustakawan dari Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah mengaku ia telah mencoba 4 mesin absensi yang diletakkan di Kantor Satpol PP, namun tak satupun yang bisa mengakomodasi sidik jarinya. "Dari 4 kali percobaan di 4 mesin berbeda tetap tidak bisa terotorisasi, sehingga saya khawatir nama saya tak masuk dalam database," ungkap Bimo saat ditemui seusai apel. Tak hanya Bimo, beberapa pegawai Kantor Arpusda pun mengakui tak bisa mengakses mesin absen. Bahkan Kepala Kantor Arpusda, Musyafak mengatakan ia telah mencoba beberapa kali namun tetap tak terdaftar. "Secepatnya akan kami laporkan ke Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda, agar ditindaklanjuti," tegas Musyafak.
Menanggapi masih adanya kendala pada mesin absen digital tersebut, Asisten III Setda Sumaedi mengaku maklum, karena memang masih tahap ujicoba. Salah satu penyebab tidak terbacanya sidik jari pegawai, menurut Sumaedi bisa dikarenakan pada saat perekaman beberapa waktu lalu, jari pegawai yang bersangkutan gemetar, sehingga alat tidak bisa membaca dengan baik."Bagi yang belum bisa terbaca, kami harap segera ke Bagian Orpeg agar direkam ulang, maksimal 15 Juli, karena pada 1 Agustus mendatang absen sidik jari sudah diberlakukan secara permanen," jelas Sumaedi.
Dengan adanya absen fingerprint tersebut, Sumaedi mengatakan kehadiran pegawai, akan terekam secara lebih akurat dan akan menjadi dasar dalam perhitungan jumlah tambahan penghasilan (Tamsil). "Tidak akan ada lagi persamaan tamsil antara pegawai yang rajin apel dengan yang tidak rajin, sehingga lebih adil," tegas Sumaedi. Pimpinan SKPD, diharap Sumaedi juga bisa lebih tegas terhadap kedisiplinan pegawai, karena nantinya keberadaan mesin absensi menjadi tanggung jawab unit kerja masing-masing.
0 Komentar