Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Tengah perwakilan Wonosobo dalam kegiatan operasi pasar yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Wonosobo bersama lintas OPD, Berharap produk makanan dan minuman yang beredar di pasaran telah memenuhi ketentuan sertifikasi halal, Selasa (3/3/2026) di Pasar Induk Wonosobo.

Pengawas Jaminan Produk Halal Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Hasti Unggul Pambudi, menyampaikan bahwa dalam kegiatan ini tim tidak hanya memeriksa keberadaan label halal, tetapi juga memverifikasi keaslian sertifikat halal melalui barcode yang tercantum pada sertifikat.

“Setiap sertifikat halal resmi memiliki barcode yang dapat dipindai dan dicek langsung pada sistem BPJPH. Apabila data tidak muncul atau tidak sesuai, maka patut diduga sertifikat tersebut tidak sah,” jelasnya.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari sosialisasi menjelang pemberlakuan wajib sertifikasi halal secara nasional pada 18 Oktober 2026. Sesuai regulasi, seluruh produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.

BPJPH mendorong pelaku UMKM, khususnya usaha makanan dan minuman, untuk segera mengurus sertifikasi halal guna memberikan kepastian dan perlindungan kepada konsumen.

Saat ini tersedia dua skema pengurusan sertifikat halal: Self-Declare (Gratis) yaitu Maksimal 10 produk untuk UMKM. Warung makan seperti warung tegal, pecel lele, mie ayam, dan bakso maksimal 30 produk. Didampingi oleh pendamping halal di tiap kecamatan. Kedua jalur Reguler (Berbayar) yaitu untuk jumlah produk lebih dari ketentuan (self-declare). Melalui audit Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Wajib memiliki penyelia halal. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui laman resmi BPJPH di https://ptsp.halal.go.id atau melalui pendamping halal dan KUA terdekat.

BPJPH Jawa Tengah mendorong, Pemerintah Kabupaten Wonosobo berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan dan pendampingan guna memastikan produk yang beredar di masyarakat aman, sehat, dan terjamin kehalalannya.