Lewati ke konten utama

Daftar Informasi yang Dikecualikan Th. 2021

Superadmin
48 kali dilihat
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021
NO KONTEN INFORMASI DASAR HUKUM BATAS WAKTU KONSEKUENSI
AKIBAT BILA DIBUKA MANFAAT JIKA DITUTUP
1 2 3 4 5 6
1 Arsip daftar orang yang masuk G30s/PKI dan organisasi terlarang lainnya - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf J; 5 Tahun - Mengungkap rahasia pribadi - Melindung data pribadi dan menjaga kondusivitas
- TAP MPRS NO. XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran PKI, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi PKI dan Larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme
- UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h;
2 Peta Lokasi Penyimpanan Arsip - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i; 5 Tahun - Mengungkap memorandum atau surat menyurat yang menurut sifatnya dirahasikan - Kerahasiaan lokasi terjaga
- UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i;
3 Arsip dinamis, aktif dan inaktif, yang berisikan: - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 ; 5 Tahun - Menghambat proses penegakan hukum - Menyediakan data lengkap yang dilindungi dalam proses penegakkan hukum
a. Dokumen keuangan: - UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan 2 - Mengganggu kepentingan kekayaan intelektual - Melindungi hak atas kekayaan intelektual
- SPJ berikut lampirannya - Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi - Melindungi pengaturan pangan dan tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat
- Dokumen anggaran dan otorisasinya - Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi
- Surat pencairan anggaran - Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan
b. Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/kelom pok/perseorangan
c. Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat
d. Memorandum/surat-surat penting yang perlu dirahasiakan
4 Disposisi surat pimpinan - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i; - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
5 Data Pribadi Penduduk - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i; 1 tahun - Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang - Melindungi rahasia pribadi seseorang.
- UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 84 ayat(1) dan (2), Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3)
6 Rincian hasil uji kompetensi PNS - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h; 1 Tahun - Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
7 Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar dan Peserta Diklat - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h 1 Tahun - Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
8 Data Hasil Check Up perorangan PNS/Pejabat - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h 1 Tahun - Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
9 Data Hasil Evaluasi kinerja PNS/Pejabat - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h 1 Tahun - Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
10 Data Hasil Tes Potensi/Kompetensi PNS/Pejabat - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h 1 Tahun - Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
11 Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h 1 Tahun - Dapat menghambat proses penegakan hukum - Memperlancar proses penegakan hukum
- Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Menjaga rahasia pribadi seorang PNS
12 Data Rencana penempatan PNS/CPNS - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 1 Tahun - Data mengganggu proses penyusunan kebijakan - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
13 Dokumen hasil sidang Baperjakat(notulen, pertimbangan/rekomendasi, daftar nominasi/rangking Pejabat Struktural) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i 1 Tahun -


-
Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS
Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur
- Mengamankan proses penyusunan kebijakan
14 Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural - UU No. 14 Tahun 2008 tentangKIP, Pasal 17 huruf i 1 Tahun -

-
Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
15 SK pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 1 Tahun - Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
16 Daftar Pejabat yang akan dilantik - UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP. Pasal 17 huruf i 1 Tahun - Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
17 Instrumen Tes Potensi/Kompetensi PNS/Pejabat - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 1 Tahun - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
18 Hasil Identifikasi potensi PNS - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 1 Tahun - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Melindungi rahasia pribadi seorang seorang PNS
19 Instrumen Penilaian Kinerja PNS/Pejabat - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 1 Tahun - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
20 Soal Tes CPNS - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 1 Tahun - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
21 Data nilai dan rangking peserta ujian tertulis selesksi CPNS - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i 1 Tahun - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Melindungi rahasia pribadi seorang seorang PNS
22 Dokumen penilaian kinerja Kepala Sekolah - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i 1 Tahun - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Melindungi rahasia pribadi seorang seorang PNS
23 Dokumen pengangkatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i 1 Tahun - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Melindungi rahasia pribadi seorang seorang PNS
24 SK pengangkatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 1 Tahun - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
25 Daftar Nilai DP3 PNS - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 1 Tahun - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
26 Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i 1 Tahun - Dapat menghambat proses penegakan hukum - Membantu kelancaran proses penegakan hukum
- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
27 Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian PNS - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i 1 Tahun - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
28 Dokumen pengelolaan kepegawaian : (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi kepegawaian) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h 1 Tahun - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
29 Nomor Polisi Rahasia Mobil Jabatan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c 5 Tahun - Dapat membahayakan keamanan pejabat daerah secara kedinasan - Terlindunginya keamanan pejabat daerah secara kedinasan
30 Proses penyelesaian perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a 1 Tahun - Dapat menghambat proses penegakan hukum - Membantu kelancaran proses penegakan hukum
31 Rencana Pengawasan Usaha/Kegiatan oleh PPLHD - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a 1 Tahun - Dapat menghambat proses penegakan hukum - Membantu kelancaran proses penegakan hukum
32 Dokumen penyelesaian sengketa/konflik lingkungan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a 1 Tahun - Dapat menghambat proses penegakan hukum - Membantu kelancaran proses penegakan hukum
33 Usulan calon penerima bantuan sosial bidang pertanian dan bantuan pangan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b, Pasal 17 huruf b dan huruf i 1 Tahun - Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat - Melindungi calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat
- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
34 Rencana alokasi bersubsidi - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b, Pasal 17 huruf b dan huruf i 1 Tahun - Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat - Mengamankan calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat proses penyusunan
- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
35 Rencana Alokasi Dana Talangan untuk Kabupaten - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 1 Tahun - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
36 Kajian Pemerintah Pusat dan Berita Acara Pelepasan Tanah Kas Desa - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan huruf i 1 Tahun - Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional - Melindungi ketahanan ekonomi nasional
- Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
37 Kajian teknis penetapan lokasi dan Basic Design Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum/non kepentingan umum - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan huruf i 1 Tahun - Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional - Melindungi ketahanan ekonomi nasional
- Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur - Mengamankan proses penyusunan kebijakan proses penyusunan kebijakan
38 Dokumen pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Kepala/Wakil Kepala Daerah - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 1 Tahun - Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
39 Keputusan Mendagri tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota/Pimpinan DPRD - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 1 Tahun - Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
40 Proses Penetapan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan engganti Antar Waktu Anggota/Pimpinan DPRD - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 1 Tahun - Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
41 Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 1 Tahun - Dapat menghambat kesuksesan kebijakan - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
42 Naskah ujian tertulis bagi bakal calon - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 1 Tahun - Dapat menghambat kesuksesan kebijakan - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
43 Berita sandi - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 5 Tahun - Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara - Melindungi pertahanan dan keamanan negara
44 Spesifikasi sarana komunikasi sandi - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 5 Tahun - Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara - Melindungi pertahanan dan keamanan negara
45 Perangkat khusus persandian - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 5 Tahun - Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara - Melindungi pertahanan dan keamanan negara
46 Kunci sistem sandi - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 5 Tahun - Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara - Melindungi pertahanan dan keamanan negara
47 Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 5 Tahun - Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara - Melindungi pertahanan dan keamanan negara
48 Jalur komunikasi VVIP - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 5 Tahun - Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara - Melindungi pertahanan dan keamanan negara
49 Frekuensi Radio Komunikasi Persandian - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 5 Tahun - Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara - Melindungi pertahanan dan keamanan negara
50 Berita/Radiogram rahasia - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 5 Tahun - Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara - Melindungi pertahanan dan keamanan negara
51 Naskah Soal UN/UNPK/UASBN, dll - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 1 Tahun - Membocorkan rahasia negara - Melindungi rahasia negara
52 Proses scanning UN/UNPK/UASBN - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 1 Tahun - Membocorkan rahasia negara - Melindungi rahasia negara
53 Hasil Test Kemampuan fisik - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h 1 Tahun - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang - Melindungi rahasia pribadi seseorang
54 Hasil Research and Development di bidang IPTEK dan Olah Raga - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b 1 Tahun - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Melindungi hak atas kekayaan intelektual
55 Mutasi Kepala Sekolah/guru - Permendiknas No. 28 tahun 2010 tentang guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah 1 Tahun - dapat menimbulkan keresahan - melindungi rahasia jabatan
56 Penyelesaian kasus perceraian - PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, PP 45 tahun 1990 tentang Perubahan PP 10 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS 1 Tahun - dapat melanggar hak asasi manusia - melindungi privasi PNS
57 Catatan Penilaian Review terhadap Riset Unggulan Daerah - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 1 Tahun - Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur - Mengamankan kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur
58 Data Debitur dana bergulir - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 3 1 Tahun - Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang Keuangan - Melindungi rahasia pribadi debitur
59 Data Keuangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 3 1 Tahun - Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang Keuangan - Melindungi rahasia pribadi sesorang di bidang keuangan
60 Hasil penelitian potensi sumber daya flora dan fauna yang masih dalam proses identifikasi - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d 1 Tahun - Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia (eksploitasi yang tidak terkendali oleh pihak yang tidak berhak) - Melindungi/menjaga kekayaan alam
- Indonesia (sumber daya plasma nutfah)
61 Proses penyelesaian pengusutan benih illegal, peredaran pupuk dan peredaran pestisida - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a 1 Tahun - Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan) - Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar
62 Hasil Uji Laboratorium untuk Keperluan Ekspor - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 1 Tahun - Mempengaruhi pemasaran dari produk tersebut, karena hasil uji tersebut bersifat temporer - Perusahaan dapat memperbaiki kesalahan (hasil uji) melalui peningkatan mutu/perbaikan mutu
63 Rencana Operasi Pengawasan Penangkapan Ikan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 1 Tahun - Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur - Mengamankan kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur
64 Identitas Penderita HIV/AIDS - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h 1 Tahun - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang - Melindungi rahasia pribadi seseorang
65 Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis - UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (2) 1 Tahun - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien - Melindungi rahasia pribadi pasien
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i
- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1)
66 Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i 1 Tahun - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien - Melindungi rahasia pribadi pasien
- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1)
67 Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i 1 Tahun - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien - Melindungi rahasia pribadi pasien
- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 44 ayat (3)
68 Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis - UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 48 dan Pasal 51 huruf c 1 Tahun - Melanggar rahasia jabatan - Melindungi rahasia pribadi pasien
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i - Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien
- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
69 Hasil audit medik pada sarana kesehatan - UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74 1 Tahun - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien - Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i
- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
70 Hasil audit terkait dengan medical error - UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74 1 Tahun - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien - Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i
- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
71 Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan atau sejenisnya - UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan Pasal 34 1 Tahun - Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui - Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi
- UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 14 - Oleh pihak yang memiliki kewenangan
- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i
- Permenkes No. 3 Tahun 2015 tentang Peredaran,Penyimpanan, Pemusnahan, dan
Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
Farmasi
72 Identitas Korban yang dirujuk di Jaringan Pelayanan Terpadu (Jayandu) Widuri - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h 1 Tahun - Dapat mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis dan traumatis) - Melindungi hak pribadi
73 Alamat Shelter penampungan korban yang sedang ditangani/diberikan pendampingan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 2 1 Tahun - Dapat mengungkap rahasia pribadi (riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang) - Menjamin kenyamanan klien sehingga mempercepat proses rehabilitasi
74 Penentuan penerima bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan dan kelompok masyarakat - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 1 Tahun - Menimbulkan kolusi dan nepotisme, terjadinya fiksi antar pemohon bantuan - Menghindari kolusi dan nepotisme, terjadinya friksi antar pemohon bantuan
75 Hasil Diagnosa/Bedah Kasus Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h 1 Tahun - Dapat mengungkap rahasia pribadi (mengganggu proses pelayanan terhadap klien - Melindungi rahasia pribadi calon klien
76 Data Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h 1 Tahun - Dapat mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis dan traumatis kelayan sehingga mengganggu proses rehabilitasi/penanganan klien) - Melindungi rahasia pribadi klien
77 Usulan penetapan upah minimum dari Bupati kepada Gubernur - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 1 Tahun - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
78 Usulan penangguhan pelaksanaan upah minimum dari dunia usaha kepada Gubernur - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 1 Tahun - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
79 Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Nota Pemeriksaan dan BAP) - UU No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia, Pasal 5 1 Tahun - Dapat mengungkap hasil pemeriksaan dan membuka rahasia perusahaan dan pengusaha - Melindungi hak pribadi pengusaha
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j
80 Lokasi Server - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 1 Tahun - Dapat menggangu perlindungan hak atas kekayaan intelektual Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data) - Melindungi hak atas kekayaan intelektual
- Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data) - Melindungi/mengamankan perangkat serta data
81 Internet Protocol/IP Address Private - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 1 Tahun - Dapat menggangu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Melindungi hak atas kekayaan intelektual
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j - Memungkinkan adanya penerobosan/penyalah gunaan hak akses - Menjaga/melindungi hak akses
82 Bandwidth Management UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 1 Tahun - Dapat menggangu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Melindungi hak atas kekayaan intelektual
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j - Dapat menyebakan penyalahgunaan kapasitas bandwidth di luar ketentuan - Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth
83 Sistem Manajemen Database - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 1 Tahun - Dapat menggangu perlindungan hak atas kekayaan intelektual Dapat mengganggu keamanan jaringan komputer - Melindungi hak atas kekayaan intelektual
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j Menjaga keamanan jaringan komputer
84 Rencana Penertiban/Penindakan dan Penegakan pada obyek tertentu - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i 1 Tahun - Dapat menghambat proses penegakan hukum - Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana)
- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan
85 Informasi perkara pelanggaran perda yang sedang ditangani PPNS - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i 1 Tahun - Dapat menghambat proses penegakan hukum - Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Perkara akan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku)
- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan -
86 Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar perda - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i 1 Tahun - Dapat menghambat proses penegakan hukum - Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan sebagai bahan pertimbangan untuk melaksakan operasi
- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan
87 Informasi data pribadi penegak perda - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i 1 Tahun - Dapat menghambat proses penegakan hukum - Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan(personil dapat bertugas tanpa adanya rasa takut apabila terjadi rasa ketidakpuasan pelanggar perda)
-


-
Dapat mengungkap rahasia pribadi penegak hukum Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan Melindungi rahasia pribadi penegak hukum
88 Berita Acara Pemeriksaan - UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 1 Tahun - Dapat menghambat proses penegakan hukum - Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan melindungi data-data pribadi obyek terperiksa
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i - Dapat mengungkap rahasia pribadi obyek terperiksa
- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan
89 Berkas Perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan di persidangan - UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 70 ayat (2) 1 tahun - Dapat menghambat proses penegakan hukum - Memperlancar proses penegakan hukum
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i
90 Rencana pelaksanaan tukar menukar/pemindah tanganan barang daerah - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e angka 3 1 Tahun - Dapat mempengaruhi penataan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah - Memudahkan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah
- Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah
91 Database Objek Pajak Dan Restribusi - UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 40 1 Tahun - Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak - Melindungi/mengamank an database objek pajak dan restribusi
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j
- UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Penerimaan Pajak
92 Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j 1 Tahun - Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan - Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsipprinsip pengadaan dan etika pengadaan
93 Rincian Harga Perkisaran Sendiri (HPS) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j 1 Tahun - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa - Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa
94 Dokumen penawaran dari Penyedia Barang/Jasa - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j 1 Tahun - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran
95 Susunan kepanitiaan pengadaan barang/jasa melalui LPSE - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b 1 Tahun - Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai dengan yang diharapkan - Menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan dokumen
96 Laporan Pajak Pribadi (LP2P) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h 1 Tahun - Mengungkap rahasia(data kekayaan) pribadi - Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi
97 Laporan Keuangan Daerah (laporan keuangan yang belum diaudit) - UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat 1 1 Tahun - Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur - Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
- UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Penerimaan pajak, pasal 34
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j
98 Kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya, review laporan keuangan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 1 Tahun - Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur - Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
- Permendagri No. 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Internal Pemerintah Daerah