| DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | ||||||||
| DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021 | ||||||||
| NO | KONTEN INFORMASI | DASAR HUKUM | BATAS WAKTU | KONSEKUENSI | ||||
| AKIBAT BILA DIBUKA | MANFAAT JIKA DITUTUP | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | Arsip daftar orang yang masuk G30s/PKI dan organisasi terlarang lainnya | - | UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf J; | 5 Tahun | - | Mengungkap rahasia pribadi | - | Melindung data pribadi dan menjaga kondusivitas |
| - | TAP MPRS NO. XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran PKI, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi PKI dan Larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme | |||||||
| - | UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h; | |||||||
| 2 | Peta Lokasi Penyimpanan Arsip | - | UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i; | 5 Tahun | - | Mengungkap memorandum atau surat menyurat yang menurut sifatnya dirahasikan | - | Kerahasiaan lokasi terjaga |
| - | UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i; | |||||||
| 3 | Arsip dinamis, aktif dan inaktif, yang berisikan: | - | UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 ; | 5 Tahun | - | Menghambat proses penegakan hukum | - | Menyediakan data lengkap yang dilindungi dalam proses penegakkan hukum |
| a. Dokumen keuangan: | - | UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan 2 | - | Mengganggu kepentingan kekayaan intelektual | - | Melindungi hak atas kekayaan intelektual | ||
| - SPJ berikut lampirannya | - | Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi | - | Melindungi pengaturan pangan dan tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat | ||||
| - Dokumen anggaran dan otorisasinya | - | Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi | ||||||
| - Surat pencairan anggaran | - | Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan | ||||||
| b. Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/kelom pok/perseorangan | ||||||||
| c. Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat | ||||||||
| d. Memorandum/surat-surat penting yang perlu dirahasiakan | ||||||||
| 4 | Disposisi surat pimpinan | - | UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i; | - | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan | - | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | |
| 5 | Data Pribadi Penduduk | - | UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i; | 1 tahun | - | Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang | - | Melindungi rahasia pribadi seseorang. |
| - | UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 84 ayat(1) dan (2), Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3) | |||||||
| 6 | Rincian hasil uji kompetensi PNS | - | UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h; | 1 Tahun | - | Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS | - | Melindungi rahasia pribadi seorang PNS |
| 7 | Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar dan Peserta Diklat | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h | 1 Tahun | - | Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS | - | Melindungi rahasia pribadi seorang PNS |
| 8 | Data Hasil Check Up perorangan PNS/Pejabat | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h | 1 Tahun | - | Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS | - | Melindungi rahasia pribadi seorang PNS |
| 9 | Data Hasil Evaluasi kinerja PNS/Pejabat | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h | 1 Tahun | - | Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS | - | Melindungi rahasia pribadi seorang PNS |
| 10 | Data Hasil Tes Potensi/Kompetensi PNS/Pejabat | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h | 1 Tahun | - | Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS | - | Melindungi rahasia pribadi seorang PNS |
| 11 | Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h | 1 Tahun | - | Dapat menghambat proses penegakan hukum | - | Memperlancar proses penegakan hukum |
| - | Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS | - | Menjaga rahasia pribadi seorang PNS | |||||
| 12 | Data Rencana penempatan PNS/CPNS | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | 1 Tahun | - | Data mengganggu proses penyusunan kebijakan | - | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 13 | Dokumen hasil sidang Baperjakat(notulen, pertimbangan/rekomendasi, daftar nominasi/rangking Pejabat Struktural) | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i | 1 Tahun | - - |
Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur |
- | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 14 | Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentangKIP, Pasal 17 huruf i | 1 Tahun | - - |
Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur | - | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 15 | SK pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | 1 Tahun | - | Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur | - | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 16 | Daftar Pejabat yang akan dilantik | - | UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP. Pasal 17 huruf i | 1 Tahun | - | Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur | - | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 17 | Instrumen Tes Potensi/Kompetensi PNS/Pejabat | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | 1 Tahun | - | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan | - | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 18 | Hasil Identifikasi potensi PNS | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | 1 Tahun | - | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan | - | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| - | Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS | - | Melindungi rahasia pribadi seorang seorang PNS | |||||
| 19 | Instrumen Penilaian Kinerja PNS/Pejabat | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | 1 Tahun | - | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan | - | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 20 | Soal Tes CPNS | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | 1 Tahun | - | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan | - | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 21 | Data nilai dan rangking peserta ujian tertulis selesksi CPNS | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i | 1 Tahun | - | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan | - | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| - | Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS | - | Melindungi rahasia pribadi seorang seorang PNS | |||||
| 22 | Dokumen penilaian kinerja Kepala Sekolah | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i | 1 Tahun | - | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan | - | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| - | Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS | - | Melindungi rahasia pribadi seorang seorang PNS | |||||
| 23 | Dokumen pengangkatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i | 1 Tahun | - | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan | - | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| - | Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS | - | Melindungi rahasia pribadi seorang seorang PNS | |||||
| 24 | SK pengangkatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | 1 Tahun | - | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan | - | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 25 | Daftar Nilai DP3 PNS | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | 1 Tahun | - | Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS | - | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia |
| 26 | Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i | 1 Tahun | - | Dapat menghambat proses penegakan hukum | - | Membantu kelancaran proses penegakan hukum |
| - | Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS | - | Melindungi rahasia pribadi seorang PNS | |||||
| - | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan | - | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | |||||
| 27 | Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian PNS | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i | 1 Tahun | - | Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS | - | Melindungi rahasia pribadi seorang PNS |
| - | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan | - | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | |||||
| 28 | Dokumen pengelolaan kepegawaian : (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi kepegawaian) | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h | 1 Tahun | - | Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS | - | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia |
| 29 | Nomor Polisi Rahasia Mobil Jabatan | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c | 5 Tahun | - | Dapat membahayakan keamanan pejabat daerah secara kedinasan | - | Terlindunginya keamanan pejabat daerah secara kedinasan |
| 30 | Proses penyelesaian perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a | 1 Tahun | - | Dapat menghambat proses penegakan hukum | - | Membantu kelancaran proses penegakan hukum |
| 31 | Rencana Pengawasan Usaha/Kegiatan oleh PPLHD | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a | 1 Tahun | - | Dapat menghambat proses penegakan hukum | - | Membantu kelancaran proses penegakan hukum |
| 32 | Dokumen penyelesaian sengketa/konflik lingkungan | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a | 1 Tahun | - | Dapat menghambat proses penegakan hukum | - | Membantu kelancaran proses penegakan hukum |
| 33 | Usulan calon penerima bantuan sosial bidang pertanian dan bantuan pangan | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b, Pasal 17 huruf b dan huruf i | 1 Tahun | - | Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat | - | Melindungi calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat |
| - | Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan | - | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | |||||
| 34 | Rencana alokasi bersubsidi | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b, Pasal 17 huruf b dan huruf i | 1 Tahun | - | Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat | - | Mengamankan calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat proses penyusunan |
| - | Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan | - | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | |||||
| 35 | Rencana Alokasi Dana Talangan untuk Kabupaten | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | 1 Tahun | - | Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan | - | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 36 | Kajian Pemerintah Pusat dan Berita Acara Pelepasan Tanah Kas Desa | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan huruf i | 1 Tahun | - | Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional | - | Melindungi ketahanan ekonomi nasional |
| - | Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur | - | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | |||||
| 37 | Kajian teknis penetapan lokasi dan Basic Design Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum/non kepentingan umum | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan huruf i | 1 Tahun | - | Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional | - | Melindungi ketahanan ekonomi nasional |
| - | Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur | - | Mengamankan proses penyusunan kebijakan proses penyusunan kebijakan | |||||
| 38 | Dokumen pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Kepala/Wakil Kepala Daerah | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | 1 Tahun | - | Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur | - | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 39 | Keputusan Mendagri tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota/Pimpinan DPRD | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | 1 Tahun | - | Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur | - | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 40 | Proses Penetapan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan engganti Antar Waktu Anggota/Pimpinan DPRD | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | 1 Tahun | - | Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur | - | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 41 | Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | 1 Tahun | - | Dapat menghambat kesuksesan kebijakan | - | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 42 | Naskah ujian tertulis bagi bakal calon | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | 1 Tahun | - | Dapat menghambat kesuksesan kebijakan | - | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 43 | Berita sandi | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 | 5 Tahun | - | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara | - | Melindungi pertahanan dan keamanan negara |
| 44 | Spesifikasi sarana komunikasi sandi | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 | 5 Tahun | - | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara | - | Melindungi pertahanan dan keamanan negara |
| 45 | Perangkat khusus persandian | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 | 5 Tahun | - | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara | - | Melindungi pertahanan dan keamanan negara |
| 46 | Kunci sistem sandi | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 | 5 Tahun | - | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara | - | Melindungi pertahanan dan keamanan negara |
| 47 | Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 | 5 Tahun | - | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara | - | Melindungi pertahanan dan keamanan negara |
| 48 | Jalur komunikasi VVIP | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 | 5 Tahun | - | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara | - | Melindungi pertahanan dan keamanan negara |
| 49 | Frekuensi Radio Komunikasi Persandian | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 | 5 Tahun | - | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara | - | Melindungi pertahanan dan keamanan negara |
| 50 | Berita/Radiogram rahasia | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 | 5 Tahun | - | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara | - | Melindungi pertahanan dan keamanan negara |
| 51 | Naskah Soal UN/UNPK/UASBN, dll | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | 1 Tahun | - | Membocorkan rahasia negara | - | Melindungi rahasia negara |
| 52 | Proses scanning UN/UNPK/UASBN | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | 1 Tahun | - | Membocorkan rahasia negara | - | Melindungi rahasia negara |
| 53 | Hasil Test Kemampuan fisik | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h | 1 Tahun | - | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang | - | Melindungi rahasia pribadi seseorang |
| 54 | Hasil Research and Development di bidang IPTEK dan Olah Raga | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b | 1 Tahun | - | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual | - | Melindungi hak atas kekayaan intelektual |
| 55 | Mutasi Kepala Sekolah/guru | - | Permendiknas No. 28 tahun 2010 tentang guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah | 1 Tahun | - | dapat menimbulkan keresahan | - | melindungi rahasia jabatan |
| 56 | Penyelesaian kasus perceraian | - | PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, PP 45 tahun 1990 tentang Perubahan PP 10 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS | 1 Tahun | - | dapat melanggar hak asasi manusia | - | melindungi privasi PNS |
| 57 | Catatan Penilaian Review terhadap Riset Unggulan Daerah | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | 1 Tahun | - | Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur | - | Mengamankan kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur |
| 58 | Data Debitur dana bergulir | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 3 | 1 Tahun | - | Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang Keuangan | - | Melindungi rahasia pribadi debitur |
| 59 | Data Keuangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 3 | 1 Tahun | - | Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang Keuangan | - | Melindungi rahasia pribadi sesorang di bidang keuangan |
| 60 | Hasil penelitian potensi sumber daya flora dan fauna yang masih dalam proses identifikasi | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d | 1 Tahun | - | Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia (eksploitasi yang tidak terkendali oleh pihak yang tidak berhak) | - | Melindungi/menjaga kekayaan alam |
| - | Indonesia (sumber daya plasma nutfah) | |||||||
| 61 | Proses penyelesaian pengusutan benih illegal, peredaran pupuk dan peredaran pestisida | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a | 1 Tahun | - | Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan) | - | Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar |
| 62 | Hasil Uji Laboratorium untuk Keperluan Ekspor | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | 1 Tahun | - | Mempengaruhi pemasaran dari produk tersebut, karena hasil uji tersebut bersifat temporer | - | Perusahaan dapat memperbaiki kesalahan (hasil uji) melalui peningkatan mutu/perbaikan mutu |
| 63 | Rencana Operasi Pengawasan Penangkapan Ikan | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | 1 Tahun | - | Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur | - | Mengamankan kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur |
| 64 | Identitas Penderita HIV/AIDS | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h | 1 Tahun | - | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang | - | Melindungi rahasia pribadi seseorang |
| 65 | Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis | - | UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (2) | 1 Tahun | - | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien | - | Melindungi rahasia pribadi pasien |
| - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i | |||||||
| - | UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1) | |||||||
| 66 | Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i | 1 Tahun | - | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien | - | Melindungi rahasia pribadi pasien |
| - | UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1) | |||||||
| 67 | Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i | 1 Tahun | - | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien | - | Melindungi rahasia pribadi pasien |
| - | UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 44 ayat (3) | |||||||
| 68 | Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis | - | UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 48 dan Pasal 51 huruf c | 1 Tahun | - | Melanggar rahasia jabatan | - | Melindungi rahasia pribadi pasien |
| - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i | - | Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien | |||||
| - | UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan | |||||||
| 69 | Hasil audit medik pada sarana kesehatan | - | UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74 | 1 Tahun | - | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien | - | Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan |
| - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i | |||||||
| - | UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan | |||||||
| 70 | Hasil audit terkait dengan medical error | - | UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74 | 1 Tahun | - | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien | - | Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan |
| - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i | |||||||
| - | UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan | |||||||
| 71 | Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan atau sejenisnya | - | UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan Pasal 34 | 1 Tahun | - | Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui | - | Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi |
| - | UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 14 | - | Oleh pihak yang memiliki kewenangan | |||||
| - | UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98 | |||||||
| - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | |||||||
| - | Permenkes No. 3 Tahun 2015 tentang Peredaran,Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi |
|||||||
| 72 | Identitas Korban yang dirujuk di Jaringan Pelayanan Terpadu (Jayandu) Widuri | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h | 1 Tahun | - | Dapat mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis dan traumatis) | - | Melindungi hak pribadi |
| 73 | Alamat Shelter penampungan korban yang sedang ditangani/diberikan pendampingan | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 2 | 1 Tahun | - | Dapat mengungkap rahasia pribadi (riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang) | - | Menjamin kenyamanan klien sehingga mempercepat proses rehabilitasi |
| 74 | Penentuan penerima bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan dan kelompok masyarakat | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | 1 Tahun | - | Menimbulkan kolusi dan nepotisme, terjadinya fiksi antar pemohon bantuan | - | Menghindari kolusi dan nepotisme, terjadinya friksi antar pemohon bantuan |
| 75 | Hasil Diagnosa/Bedah Kasus Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h | 1 Tahun | - | Dapat mengungkap rahasia pribadi (mengganggu proses pelayanan terhadap klien | - | Melindungi rahasia pribadi calon klien |
| 76 | Data Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h | 1 Tahun | - | Dapat mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis dan traumatis kelayan sehingga mengganggu proses rehabilitasi/penanganan klien) | - | Melindungi rahasia pribadi klien |
| 77 | Usulan penetapan upah minimum dari Bupati kepada Gubernur | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | 1 Tahun | - | Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur | - | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 78 | Usulan penangguhan pelaksanaan upah minimum dari dunia usaha kepada Gubernur | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | 1 Tahun | - | Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur | - | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 79 | Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Nota Pemeriksaan dan BAP) | - | UU No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia, Pasal 5 | 1 Tahun | - | Dapat mengungkap hasil pemeriksaan dan membuka rahasia perusahaan dan pengusaha | - | Melindungi hak pribadi pengusaha |
| - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j | |||||||
| 80 | Lokasi Server | - | UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 | 1 Tahun | - | Dapat menggangu perlindungan hak atas kekayaan intelektual Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data) | - | Melindungi hak atas kekayaan intelektual |
| - | Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data) | - | Melindungi/mengamankan perangkat serta data | |||||
| 81 | Internet Protocol/IP Address Private | - | UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 | 1 Tahun | - | Dapat menggangu perlindungan hak atas kekayaan intelektual | - | Melindungi hak atas kekayaan intelektual |
| - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j | - | Memungkinkan adanya penerobosan/penyalah gunaan hak akses | - | Menjaga/melindungi hak akses | |||
| 82 | Bandwidth Management | UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 | 1 Tahun | - | Dapat menggangu perlindungan hak atas kekayaan intelektual | - | Melindungi hak atas kekayaan intelektual | |
| - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j | - | Dapat menyebakan penyalahgunaan kapasitas bandwidth di luar ketentuan | - | Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth | |||
| 83 | Sistem Manajemen Database | - | UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 | 1 Tahun | - | Dapat menggangu perlindungan hak atas kekayaan intelektual Dapat mengganggu keamanan jaringan komputer | - | Melindungi hak atas kekayaan intelektual |
| - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j | Menjaga keamanan jaringan komputer | ||||||
| 84 | Rencana Penertiban/Penindakan dan Penegakan pada obyek tertentu | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i | 1 Tahun | - | Dapat menghambat proses penegakan hukum | - | Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana) |
| - | Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan | |||||||
| 85 | Informasi perkara pelanggaran perda yang sedang ditangani PPNS | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i | 1 Tahun | - | Dapat menghambat proses penegakan hukum | - | Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Perkara akan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku) |
| - | Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan | - | ||||||
| 86 | Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar perda | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i | 1 Tahun | - | Dapat menghambat proses penegakan hukum | - | Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan sebagai bahan pertimbangan untuk melaksakan operasi |
| - | Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan | |||||||
| 87 | Informasi data pribadi penegak perda | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i | 1 Tahun | - | Dapat menghambat proses penegakan hukum | - | Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan(personil dapat bertugas tanpa adanya rasa takut apabila terjadi rasa ketidakpuasan pelanggar perda) |
| - - |
Dapat mengungkap rahasia pribadi penegak hukum Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan | Melindungi rahasia pribadi penegak hukum | ||||||
| 88 | Berita Acara Pemeriksaan | - | UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana | 1 Tahun | - | Dapat menghambat proses penegakan hukum | - | Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan melindungi data-data pribadi obyek terperiksa |
| - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i | - | Dapat mengungkap rahasia pribadi obyek terperiksa | |||||
| - | Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan | |||||||
| 89 | Berkas Perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan di persidangan | - | UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 70 ayat (2) | 1 tahun | - | Dapat menghambat proses penegakan hukum | - | Memperlancar proses penegakan hukum |
| - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i | |||||||
| 90 | Rencana pelaksanaan tukar menukar/pemindah tanganan barang daerah | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e angka 3 | 1 Tahun | - | Dapat mempengaruhi penataan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah | - | Memudahkan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah |
| - | Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah | |||||||
| 91 | Database Objek Pajak Dan Restribusi | - | UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 40 | 1 Tahun | - | Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak | - | Melindungi/mengamank an database objek pajak dan restribusi |
| - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j | |||||||
| - | UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Penerimaan Pajak | |||||||
| 92 | Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j | 1 Tahun | - | Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan | - | Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsipprinsip pengadaan dan etika pengadaan |
| 93 | Rincian Harga Perkisaran Sendiri (HPS) | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j | 1 Tahun | - | Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa | - | Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa |
| 94 | Dokumen penawaran dari Penyedia Barang/Jasa | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j | 1 Tahun | - | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan | - | Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran |
| 95 | Susunan kepanitiaan pengadaan barang/jasa melalui LPSE | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b | 1 Tahun | - | Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai dengan yang diharapkan | - | Menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan dokumen |
| 96 | Laporan Pajak Pribadi (LP2P) | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h | 1 Tahun | - | Mengungkap rahasia(data kekayaan) pribadi | - | Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi |
| 97 | Laporan Keuangan Daerah (laporan keuangan yang belum diaudit) | - | UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat 1 | 1 Tahun | - | Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur | - | Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan |
| - | UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Penerimaan pajak, pasal 34 | |||||||
| - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j | |||||||
| 98 | Kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya, review laporan keuangan | - | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | 1 Tahun | - | Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur | - | Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan |
| - | Permendagri No. 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Internal Pemerintah Daerah | |||||||
