|
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN |
|||||
| NO. | INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI |
KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | JANGKA WAKTU | |
| DIBUKA | DITUTUP | ||||
| 1 | Informasi yang mengungkapkan rahasia pribadi: a. Rekam Medik dan data terkait kondisi kesehatan seseorang |
- Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 48 dan 51 huruf c; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; - Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 |
- Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang |
- Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang |
Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis atau dengan perintah pengadilan |
| b. Data Pribadi Penduduk meliputi keterangan tentang cacat fisik/mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang | - Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; - Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 dan Pasal 84; |
- Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang - Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan |
- Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang | Dapat dibuka untuk kepentingan penyidikan | |
| c. Data kepegawaian meliputi evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan, pelanggaran disiplin, hukuman disiplin seseorang | - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, huruf i - Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; |
- Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang - Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan |
- Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang | Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau telah ada keputusasn tetap | |
| d. Data pribadi siswa meliputi - NIK - NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) - Nomor Rekening - Nomor Handphone |
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf h; | - Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang - Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan |
- Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang | Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis | |
| e. Data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat pelayanan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Wonosobo | - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf h; | - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang - Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan | - Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang - Kerahasiaan klien dan keluarga merupakan kode etik dari layanan |
Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dengan menyebut inisial | |
| f. Data Informasi Wajib Pajak yang mengungkapkan data nama, alamat, potensi kekayaan dan data pribadi lainnya | - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf h; - UU Nomor 28 tahun 2007 ttg Perubahan Ketiga Atas UU No 6 Th 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 34 | - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang - Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan | - Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang | Dapat dibuka untuk kepentingan penyidikan | |
| g. Data pelapor pada sistem informasi pengaduan masyarakat | - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf h; - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI pasal 24 | - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang | - Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang | Dapat dibuka untuk kepentingan penyidikan | |
| 2 | Informasi yang mengungkapkan sistem Informasi elektronik, sisem persandian, dan keamanan daerah: - Data tentang sistem pengelolahan data elektronik - Topologi dan Konfigurasi jaringan dan server - Data tentang pengelolaan sistem persandian |
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dna transaksi elektronik Pasal 17 huruf h; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf a dan huruf c; |
- Dapat disalahgunakan dan dapat merusak sistem informasi elektronik - Dapat membahayakan keamanan masyarakat dan negara |
- Mencegah penyalahgunaan dan potensi perusakan sistem informasi elektronik - Mencegah dampak negatif pada kondisi keamanan masyarakat dan negara |
5 Tahun |
| 3 | Informasi yang mengungkap data proses pemeriksaan/ reviu | - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf i; | - Dapat menghambat proses pencapaian pelaksanaan kebijakan - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi ASN |
- Dapat memperlancar proses pencapaian pelaksanaan kebijakan - Dapat melindungi rahasia pribadi ASN |
5 Tahun |
| 4 | Informasi yang mengungkap proses penegakan hukum : - Berkas perkara sebelum disampaikan dipersidangan - Data terkait proses penyelidikan dan penyidikan tindak perlanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah |
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j; | - Dapat menghambat proses hukum/penyelidikan/penyidikan, - Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap |
- Memperlancar proses hukum/penyelidikan/penyidikan - Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat - Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap |
30 Tahun atau telah dinyatakan dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum |
| 5 | Informasi terkait data proses pengadaan barang/jasa, HPS, Berita Acara Pengadaan Barang/Jasa, dokumen penawaran peserta pemilihan | - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, huruf h dan huruf i; | - Dapat meunculkan persaingan yang tidak sehat dalam proses pengadaan barang/jasa - Berpotensi disalahgunkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab |
- Dapat mencapai efisiensi penggunaan anggaran - Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan - Mencegah penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab - Dapat menjamin kelancaran pengadaan barang/jasa yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu |
Selama proses pemilihan berlangsung, kecuali dokumen penawaran peserta pemilihan jangka waktu 10 tahun |
| 6 | Berita Acara Pemeriksaan terkait permasalahan internal tata kelola pemerintahan daerah | - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf I - Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; | - Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi obyek terperiksa - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan |
- Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan melindungi data-data pribadi obyek terperiksa | 1 Tahun |
| 7 | Laporan keuangan daerah yang belum diaudit | - UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat 1 - UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Penerimaan pajak, pasal 34 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j |
- Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur | - Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan | 1 Tahun |
| 8 | Kertas Kerja Pemeriksaan/ Reviu, Naskah Hasil Pemeriksaan/ Reviu, Laporan Hasil Pemeriksaan/ Reviu dan Tindaklanjutnya | - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf I - Permendagri No. 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Internal Pemerintah Daerah |
- Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur | - Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan | 1 Tahun |
