Lewati ke konten utama

Daftar Informasi yang Dikecualikan Th. 2023

Superadmin
96 kali dilihat
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023
NO. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DASAR HUKUM
PENGECUALIAN INFORMASI
KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK JANGKA WAKTU
DIBUKA DITUTUP
1. Informasi yang mengungkapkan rahasia pribadi:
a. Informasi yang mengungkapkan rahasia pribadi:
Rekam Medik dan data terkait kondisi kesehatan seseorang
- Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 48 dan 51 huruf c;
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57
- Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang - Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis atau dengan perintah pengadilan
b. Data Pribadi Penduduk meliputi : Nomor Induk Kependudukan (NIK), keterangan tentang cacat fisik/mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang - Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 dan Pasal 84;
- Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang
- Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan
- Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang Dapat dibuka untuk kepentingan penyidikan
c. Data kepegawaian meliputi evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan, pelanggaran disiplin, hukuman disiplin seseorang - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, huruf i
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang
- Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan
- Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau telah ada keputusasn tetap
d. Data pribadi siswa meliputi
- NIK
- NISN (Nomor Induk Siswa Nasional)
- Nomor Rekening
- Nomor Handphone
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf h; - Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang
- Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan
- Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
e. Data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat pelayanan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Wonosobo - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf h; - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang - Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan - Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang
- Kerahasiaan klien dan keluarga merupakan kode etik dari layanan
Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dengan menyebut inisial
f. Data Informasi Wajib Pajak yang mengungkapkan data nama, alamat, potensi kekayaan dan data pribadi lainnya

- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf h;

- UU Nomor 28 tahun 2007 ttg Perubahan Ketiga Atas UU No 6 Th 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 34

- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang - Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan - Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang Dapat dibuka untuk kepentingan penyidikan
g. Data pelapor pada sistem informasi pengaduan masyarakat - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf h; - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI pasal 24
- Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang - Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang Dapat dibuka untuk kepentingan penyidikan
2. Informasi yang mengungkapkan sistem Informasi elektronik, sistem persandian, dan keamanan daerah:
- Data tentang sistem pengelolahan data elektronik
- Topologi dan Konfigurasi jaringan dan server
- Data tentang pengelolaan sistem persandian
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dna transaksi elektronik Pasal 17 huruf h;
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf a dan huruf c;
- Dapat disalahgunakan dan dapat merusak sistem informasi elektronik
- Dapat membahayakan keamanan masyarakat dan negara
- Mencegah penyalahgunaan dan potensi perusakan sistem informasi elektronik
- Mencegah dampak negatif pada kondisi keamanan masyarakat dan negara
Dibuka atas permintaan/perintah pihak yang berwenang
3. Informasi yang mengungkap data proses pemeriksaan/reviu, meliputi:
- Nama
- Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) / Kertas Kerja Reviu (KKR)
- Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) / Naskah Hasil Reviu (NHR)
- Temuan Pemeriksaan
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) / Laporan Hasil Reviu (LHR) dan Tindaklanjutnya
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf i; - Dapat menghambat proses pencapaian pelaksanaan kebijakan
- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi ASN
- Dapat memperlancar proses pencapaian pelaksanaan kebijakan
- Dapat melindungi rahasia pribadi ASN
Dibuka atas permintaan/perintah pihak yang berwenang
4. Informasi yang mengungkap proses penegakan hukum :
- Berkas perkara sebelum disampaikan dipersidangan
- Data terkait proses penyelidikan dan penyidikan tindak perlanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j; - Dapat menghambat proses hukum/penyelidikan/penyidikan,
- Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan
- Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap
- Memperlancar proses hukum/penyelidikan/penyidikan
- Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat
- Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
30 Tahun atau telah dinyatakan dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum
5. Berita Acara Pemeriksaan terkait permasalahan internal tata kelola pemerintahan daerah - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf I - Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; - Dapat menghambat proses penegakan hukum
- Dapat mengungkap rahasia pribadi obyek terperiksa
- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan
- Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan melindungi data-data pribadi obyek terperiksa Dibuka atas permintaan/perintah pihak yang berwenang
6. Laporan keuangan daerah yang belum diaudit - UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat 1
- UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Penerimaan pajak, pasal 34
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j
- Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur - Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan 1 Tahun