Lewati ke konten utama

Daftar Informasi yang Dikecualikan Th. 2024

Superadmin
142 kali dilihat
TENTANG KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2024
NO. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DASAR HUKUM
PENGECUALIAN INFORMASI
KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK JANGKA WAKTU
DIBUKA DITUTUP
1. Informasi yang mengungkapkan rahasia pribadi:
a. Rekam Medik dan data terkait kondisi kesehatan seseorang - Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 48 dan 51 huruf c;
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57
Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis atau atas permintaan pihak yang berwenang
b. Data kepegawaian meliputi evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan, pelanggaran disiplin, hukuman disiplin seseorang - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, huruf i
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang
- Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan
Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis atau atas permintaan/perintah pihak yang berwenang
c. Data pribadi siswa meliputi
- NIK
- NISN (Nomor Induk Siswa Nasional)
- Nomor Rekening
- Nomor Handphone
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf h; - Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang
- Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan
Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis atau atas permintaan pihak yang berwenang
d. Data pelapor pada sistem informasi pengaduan masyarakat - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf h; - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI pasal 24 Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis atau atas permintaan pihak yang berwenang
2. Informasi yang mengungkapkan sistem Informasi elektronik, sistem persandian, dan keamanan daerah:
- Data tentang sistem pengelolahan data elektronik
- Topologi dan Konfigurasi jaringan dan server
- Data tentang pengelolaan sistem persandian
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dna transaksi elektronik Pasal 17 huruf h;
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf a dan huruf c;
- Dapat disalahgunakan dan dapat merusak sistem informasi elektronik
- Dapat membahayakan keamanan masyarakat dan negara
- Mencegah penyalahgunaan dan potensi perusakan sistem informasi elektronik
- Mencegah dampak negatif pada kondisi keamanan masyarakat dan negara
Dibuka atas permintaan/perintah pihak yang berwenang
3. Informasi yang mengungkap data proses pemeriksaan/reviu, meliputi:
- Nama
- Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) / Kertas Kerja Reviu (KKR)
- Temuan Pemeriksaan
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf i; - Dapat menghambat proses pencapaian pelaksanaan kebijakan
- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi ASN
- Dapat memperlancar proses pencapaian pelaksanaan kebijakan
- Dapat melindungi rahasia pribadi ASN
Dibuka atas permintaan/perintah pihak yang berwenang
4. Informasi yang mengungkap proses penegakan hukum :
- Berkas perkara sebelum disampaikan dipersidangan
- Data terkait proses penyelidikan dan penyidikan tindak perlanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j; - Dapat menghambat proses hukum/penyelidikan/penyidikan,
- Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan
- Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap
- Memperlancar proses hukum/penyelidikan/penyidikan
- Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat
- Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
Dibuka atas permintaan/perintah pihak yang berwenang
5. Informasi terkait data proses pengadaan barang/jasa, HPS, Berita Acara Pengadaan Barang/Jasa, dokumen penawaran peserta pemilihan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, huruf h dan huruf I - Dapat meunculkan persaingan yang tidak sehat dalam proses pengadaan
barang/jasa
- Berpotensi disalahgunkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab
- Dapat mencapai efisiensi penggunaan anggaran
- Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan
- Mencegah penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab
- Dapat menjamin kelancaran pengadaan barang/jasa yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu
Dibuka atas permintaan/perintah pihak yang berwenang
6. Laporan keuangan daerah yang belum diaudit - UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat 1
- UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Penerimaan pajak, pasal 34
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j
Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan Dibuka apabila Laporan Keuangan telah selesai diauit dan atau atas permintaan/perintah pihak yang berwenang
7. Kertas Kerja Pemeriksaan/Reviu, Naskah Hasil Pemeriksaan/ Reviu, Laporan Hasil Pemeriksaan/ Reviu dan Tindaklanjutnya - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf I Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan Dibuka atas permintaan/perintah pihak yang berwenang