Lewati ke konten utama

Kantor PERINDAG Minta Pengecer Salurkan Pupuk Sesuai RDKK

Admin
28 kali dilihat

Menurut Oman, sampai saat ini masih ditemukan penyalahgunaan pupuk subsidi yang sejatinya peruntukannya bagi petani. Hal ini terbukti, adanya kasus penyalahgunaan pupuk oleh salah satu pengecer dan pihak lain. Pihak lain adalah selain produsen, distributor dan pengecer resmi. Pihak lain ini sebenarnya dilarang memperdagangkan pupuk, karena tidak memiliki kewenangan, akibat tidak adanya izin yang dimiliki.

Dengan kondisi ini, salah satu Distributor Pupuk, PT. Murni Sri Jaya bersama PT. Petrokimia Gresik, mengadakan sosialisasi kepada seluruh pengecer yang ada di wilayah tanggung jawabnya dengan menghadirkan Narasumber, selain dari Kantor PERINDAG Wonosobo, juga Sales Supervisor PT. Petrokimia Gresik Wilayah Wonosobo, Devid Khairul.

Dalam kegiatan sosialisasi ini, pengecer diminta Devid Khairul, untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok tani sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya. Wilayah tanggung jawab pengecer ini sudah ditetapkan dalam RDKK.

Substansi RDKK ini adalah mengenai alokasi masing-masing petani atau kelompok tani yang berhak menerima pupuk. Untuk itu agar tidak terulang lagi kasus penyalahgunaan pupuk ini, maka pengecer harus menyalurkannya sesuai ketentuan yang tertuang dalam RDKK. Jika RDKK diabaikan, maka konsekuensinya adalah berhadapan dengan hukum, sehingga mereka bisa ditindak secara pidana ataupun denda. Pengecer juga punya kewajiban, harus memasang papan nama sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi, memasang Harga Eceran Tertinggi dan memiliki kemampuan dalam pendanaan dan pengelolaan pupuk bersubsidi.

Selain itu, ditekankan Oman Yanto, yang termasuk penting juga, bahwa kewajiban untuk menyalurkan sesuai RDKK oleh pengecer, yakni harus menyediakan pupuk di gudang lini IV milik pengecer untuk satu minggu kedepan. Hal ini seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdangan Nomor 15 Tahun 2013, tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan tidak ada alasan, jualan pupuk bersubsidi tidak mengetahui aturan perdagangan pupuk, yang dikhususkan bagi para petani.

0 Komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi ditandai dengan tanda *

Berapakah 9 + 1 ?