Lewati ke konten utama

Polres Sleman Ajukan Hukuman Ganda Bagi Penjual Miras Oplosan

Admin
25 kali dilihat

“Untuk pemidanaan kami akan koordinasikan dengan hakimnya, agar tersangka dihukum maksimal. Baik tindak pidana umum dan Tipiring (tindak pidana ringan),” katanya pada Republika.co.id, Senin (8/2).

Untuk pengembangan kasus, saat ini Polres Sleman tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut. Setidaknya ada berbagai barang bukti yang diamankan dari tersangka, di antaranya beberapa botol miras yang belum terjual, galon tempat mengoplos, dan alat pengukur literan.

Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, bahan yang dioplos dalam miras berupa alkohol murni 96 persen dan air minum biasa. “Kita belum temukan zat lain. Karena hasil laboratoriumnya belum keluar,” tutur Yulianto.

Korban tewas miras oplosan masih berjumlah 26 orang. Sedangkan korban yang merupakan warga asli Sleman berjumlah empat orang. Menurutnya, hingga saat ini belum ada laporan korban tambahan.

Ke depannya, Yulianto mengatakan akan meningkatkan pengamanan dan pengawasan. Hal itu termasuk penegakkan hukum terhadap para tersangka, dan patroli operasi untuk merazia penjualan miras illegal.

“Kami mengimbau agar masyarakat tidak menjual maupun mengonsumsi miras,” kata Yulianto. Ia mengakui, kasus semacam ini sebelumnya pernah terjadi di daerah lain. Namun ia menyampaikan, pihaknya bukan enggan berkaca dari peristiwa yang telah ada. Sebab banyak faktor yang membuat kasus ini terulang.

Kasus tersebut terulang diantaranya karena bahan utama untuk campuran miras oplosan sangat mudah beredar dan diperjualbelikan.

'Korban Miras Oplosan Bertambah, Bukti Hukum Lemah'

YOGYAKARTA -– Dari akhir hingga 2015 sampai awal tahun 2016 sudah puluhan warga DIY yang meninggal akibat minuman oplosan. Padahal di DIY sudah memiliki Perda No. 12 Tahun 2015 tentang Perda Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Mihol) serta Pelarangan Minuman Oplosan.

Seharusnya dengan telah disahkannya Perda No. 12 Tahun 2015 pada September 2015 itu, aparat penegak hukum dan Pemda DIY mudah melakukan penegakan hukum. Karena jelas-jelas minuman oplosan dilarang beredar di DIY. Di dalam Perda tersebut pun sudah ada sanksi bagi penjual minuman oplosan.

Mantan Ketua Pansus Perda Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Mihol) serta Pelarangan Minuman Oplosan, Huda Tri Yudiana mengaku sangat prihatin dengan berjatuhnya korban akibat minuman oplosan.

"Saya sangat miris Yogyakarta sebagai kota pelajar, tetapi banyak korban yang meninggal akibat minuman oplosan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum belum ditegakkan," katanya saat dihubungi Republika.co.id, Senin (15/2).

Karena itu, ia meminta agar aparat keamanan bersama Pemda DIY menindak tegas para pembuat dan penjual minuman oplosan. Sudah jelas dalam Perda yang disahkan September tahun lalu, minuman oplosan dilarang. Larangan tersebut meliputi pembuatan, penjualan, pengedaran, maupun konsumsi. Bagi pembuat dan penjual minuman oplosan diacam hukum pidana.

"Definisi oplosan juga sangat tegas dan jelas, pembuktian oplosan juga dirancang sangat mudah bagi aparat, sehingga semestinya tidak ada lagi alasan yang menyulitkan penegakan hukumnya," kata Politikus PKS mengungkapkan.

Sanksinya pun juga jelas sebagaimana yang tercantum dalam UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan. Yakni, setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan tambahan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

Rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya Dikaji Ulang

YOGYAKARTA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengkaji ulang izin rekomendasi rehab 21 bangunan di Kawasan cagar budaya (KCB) di Yogyakarta. Rekomendasi izin rehab ini sudah dikeluarkan namun dikaji ulang karena munculnya peraturan baru tentang pembangunan di KCB.

Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Yogyakarta, Eko Suryo Maharso mengatakan, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah resmi berlaku pada 2016 ini. Dengan begitu kata dia, secara otomatis, setiap pembangunan bangunan fisik di lima KCB di Kota Yogyakarta harus menyesuaikan peraturan tersebut.

"Karena itu izin rekomendasi rehab bangunan di lima KCB ita kaji ulang dan diminta mengajukan rekomendasi baru," katanya, Senin (8/2).

Kelima KCB yang diatur dalam peraturan ttersebut adalah kawasan Kraton, Malioboro, Pakualaman, Kotagede dan Kotabaru.

Menurut Eko, pada 2016 ini pihaknya sempat mengeluarkan rekomendasi izin pembangunan di 39 lokasi atau titik yang berada di Lima KCB ini. Dari jumlah tersebut baru 18 lokasi yang sudah memulai pembangunan. "Sisanya ini ada 21 lokasi yang kami minta segera diajukan kembali untuk mendapat rekomendasi baru sesuai aturan yang baru," ujarnya.

Sebagian besar bangunan yang harus mengajukan rekomendasi ulang ini akan digunakan untuk fungsi bisnis seperti hotel dan restoran.

Proses peninjauan ulang untuk mendapatkan rekomendasi ini menurutnya tidak akan memakan waktu lama. Pihaknya menargetkan dalam kurun sepuluh hari, rekomendasi sudah bisa diterbitkan. Pemilik bangunan sendiri tidak perlu risau lantaran tidak akan berdampak besar dari perencanaan pembangunan.

Mengacu pada penataan kawasan cagar budaya, keunikan corak bangunan harus tetap dipertahankan. Sehingga, Yogyakarta sebagai penyangga kota pusaka di DIY bisa semakin diperkuat. Apalagi setiap bangunan unik dan selaras dengan penanda kawasan, justru memiliki daya tarik serta nilai yang lebih tinggi. "Paling tidak, estetikanya bisa tetap terjaga. Bukan berarti di kawasan cagar budaya tidak boleh ada pembangunan, tapi harus memperhatikan kaidah supaya tidak serampangan," ujarnya.

Patung Sri Sultan HB IX Dipindah

YOGYAKARTA -- Patung Sri Sultan HB IX yang selama puluhan tahun berada di rumah warga Jalan Batikan No.665, Kelurahan Wirogunan, Yogyakarta, dan dalam kondisi kurang terawat, Senin sore dipindahkan ke dalam kompleks Keraton di Bangsal Ksatriyan.

"Pemindahan patung Sri Sultan Hamengku Buwono IX ini sebagai bentuk apresiasi terhadap sang pembuat patung Roestam Aji serta bentuk penghargaan terhadap Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada 8 Juni 2003 oleh Presiden Megawati," kata putri Sri Sultan HB X, GKR Mangkubumi.

Sosok Sri Sultan HB IX yang juga merupakan ayah dari Sri Sultan HB X yang bertahta saat ini, merupakan tokoh penting dalam upaya kemerdekaan Republik Indonesia.

Sri Sultan HB IX juga dikenal sebagai sosok penentang penjajahan Belanda, dan terus mendorong kemerdekaan Indonesia. Bahkan Keraton Yogyakarta pada masa perang kemerdekaan juga dijadikan sebagai tempat persembunyian dan perlindungan bagi para pejuang.

Atas perannya ini, seorang pematung Roestam Aji kemudian pada 1953 membuat patung Sri Sultan HB X di sebuah rumah di Jalan Batikan, Kota Yogyakarta, yang saat itu merupakan tempat berkumpulnya para seniman, namun atas beberapa pertimbangan patung ini tidak diselesaikan oleh sang pematung.

Terhitung sejak 1953 patung Sri Sultan HB IX dengan tinggi sekitar 140 sentimeter dan berat kurang lebih 800 kilogram ini berada di halaman rumah Jalan Batikan No.665 dan kondisinya kurang terawat.

Sebelum dipindahkan, terlebih dahulu dilakukan doa dan setelah itu dilanjutkan dengan prosesi siraman air menggunakan padi yang dilakukan langsung GKR Mangkubumi yang juga merupakan cucu dari Sri Sultan HB IX.
Usai dilakukan prosesi siraman, patung kemudian dibungkus menggunakan kain mori dan diikat menggunakan pita merah putih dan kemudian diangkat ke kendaraan pengangkut menuju kompleks Keraton Yogyakarta.

Semasa hidupnya, Sri Sultan HB IX tercatat sempat menduduki beberapa jabatan penting di Pemerintah Republik Indonesia, diantaranya sebagai Wakil Presiden pada periode 1973 hingga 1978.

Sumber : Antara, REPUBLIKA.CO.ID

0 Komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi ditandai dengan tanda *

Berapakah 3 + 6 ?