Menurutnya jaminan penyelenggaraan produk halal bagi konsumen sangat penting, karena bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.
Tujuan tersebut menjadi penting, mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.
Amin menambahkan, meskipun saat ini telah lahir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, namun isu kehalalan makanan di Indonesia, masih terus mencuat. Apalagi saat ini memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), yang mana Indonesia menjadi sasaran empuk peredaran produk makanan dari luar negeri. Tak hanya negara-negara ASEAN, produk ini juga berasal dari negara lain, seperti Cina, Korea, Jepang, dan Taiwan. Saat ini, hampir semua pasar modern dan pasar swalayan di kota-kota besar di Indonesia dibanjiri produk impor. Demi mendulang untung, tak sedikit produk tersebut yang mencantumkan label halal palsu.
Senada, K.H.Habibullah Idris dari MUI Jawa Tengah, menyampaikan selain makanan, minuman dan kosmetik, produk-produk lain juga harus jelas kehalalannya, seperti pakaian, tanah atau tempat tinggal serta asal-usul proses-proses yang perlu kajian, sehingga yang memakainya terjamin kehalalannya dan lebih tenang dalam penggunaannya. Ia mengapresiasi langkah Pemkab yang telah menggelar acara seperti ini, dan diharapkan ke depan bisa melibatkan lebih banyak pihak sebagai narasumber, utamanya yang terkait dengan lembaga pelayanan, seperti Badan Pertanahan, tidak hanya dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan saja.
Ulama kharismatik ini juga berharap, agar Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan punya taji lebih dalam menangani peredaran produk-produk yang diragukan kehalalannya. Ia mencontohkan KPK, yang bisa melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada terduga pelaku korupsi. Pun dengan BBPOM kewenangannya bisa diperluas seperti KPK, sehingga bisa melakukan OTT terhadap produk-produk yang diragukan kehalalannya.
Fungsional Pengawas Sertifikasi BBPOM Semarang, Chrismartina Anggraini Radjaratu, menyampaikan sesuai UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dalam pasal 4 disebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sedang di pasal 67 ayat 1 disebutkan bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku lima tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Supaya pangan memenuhi syarat keamanan, mutu, gizi dan halal, maka semuanya harus dikendalikan atau diawasi, baik itu pangan segar, olahan dan siap saji, maupun di pasar swalayan, tradisional, dan pinggir jalan, tidak boleh tercemar bahaya biologis, bahaya kimia, bahaya fisik, bahan haram dan proses yang tidak halal. Tiga faktor penting untuk diperhatikan dalam pengendalian (pengawasan) adalah bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan penolong serta penanganan dan pengolahan.
Ia juga menambahkan terkait tugas masing-masing instansi seperti Balai BPOM melakukan audit terhadap penerapan dan pemenuhan cara produksi pangan yang baik (CPPOB), Kementerian Agama melakukan bimbingan syariah kepada manajemen perusahaan dan karyawan muslim, serta Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) bertugas melakukan audit terhadap kehalalan bahan yang digunakan, proses produksi dan penerapan sistem jaminan halal.
Sementara dosen pasca sarjana UNSIQ, Ashar Kholil menyampaikan Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya, agar selalu mengkosumsi sesuatu yang halal, menjauhkan yang haram. Makanan dan minuman yang telah masuk dalam tubuh kita, akan mensuplay kekuatan ditubuh, termasuk pikiran. Jika makanan dan minuman halal, maka telah memasukkan energi yang positif pada tubuh, dan akan menghasilkan aktifitas yang positif, namun jika sebaliknya, aktifitas sesorang akan selalu negatif, maka halal dan haram menjadi perhatian ajaran Islam.
0 Komentar