Lewati ke konten utama

SK Mutasi Sekdes PNS Tuntas

Admin
19 kali dilihat

Bagi Sekdes yang telah menerima SK penempatan, Amin menyebut mereka sudah tidak berhak berkantor di desa, dan yang bersangkutan secepatnya melaksanakan tugas di instansi barunya. Sebagian besar Sekdes PNS, dikatakan Amin akan pindah tugas di Kecamatan setempat, atau di kelurahan terdekat. "Tapi ada juga Sekdes yang merupakan dropping dari Pemkab, bisa jadi SK penempatan baru dikembalikan ke instansi awalnya," ungkapnya. Amin mencontohkan Sekdes dropping yang instansi awalnya Satpol PP bisa saja dikembalikan lagi ke Satpol PP. Demikian pula yang berasal dari OPD-OPD lainnya, karena memang sejumlah Sekdes diakui Amin merupakan dropping dari instansi di lingkup Pemkab untuk mengisi kekosongan jabatan.

Pihak desa sendiri, diakui Amin belum bisa serta merta mengangkat Pj Sekdes, karena diperlukan pula rekomendasi dari Camat setempat. "Pengisian Sekdes definitif masih menunggu perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengisian dan Pengangkatan perangkat desa," jelas Amin. Hal itu, menurutnya terkait dengan keputusan akhir Mahkamah Konstitusi yang membatalkan aturan mengenai domisili calon perangkat desa. Aturan lama dalam Perda Nomor 6 Tahun 2016, menurut Amin masih mengharuskan calon perangkat tinggal setidaknya setahun di desa setempat. Sementara apabila merujuk pada aturan terbaru dari MK, calon perangkat desa boleh berasal dari seluruh Indonesia, seperti halnya peraturan saat Pilkades lalu. "Kemungkinan bulan Februari proses perubahan Perda akan dimulai, sehingga secepatnya pengisian perangkat desa bisa dilakukan," pungkas Amin.

0 Komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi ditandai dengan tanda *

Berapakah 6 + 8 ?