Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim), Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta Hananto Kuscahyono, angka tersebut tidak jauh berbeda dengan penindakan tahun lalu.

“Tahun lalu tengah tahun ada 13 orang yang kami deportasi. Sebabnya berbeda-beda. Ada yang pemalsuan, overstay dan sebagainya,” ungkap Staf Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta,Tedja Harso, Senin (8/6).

Adapun WNA yang dideportasi tahun ini dua berasal dari Jerman, tiga Malaysia dan masing-masing satu dari Italia, Amerika Serikat, Singapura, India, Australia, Timor Leste, serta Iran.

Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, Hananto Kuscahyono menuturkan,pendeportasian terakhir kepada warga negara Italia.

WNA tersebut menghilangkan visa secara sengaja. Caranya dengan mengelupas berkas izin tinggal itu dari pasport yang sebelumnya jadi satu. Sedangkan satu WNA yang dideportasi karena penyalahgunaan izin berasal dari Australia.

“Di dalam visa tertulis on travel. Tapi yang bersangkutan justru bekerja di sebuah perusahaan. Penyalahgunaan izinnya pun lebih dari lima bulan,” tutur Hananto.

Sedangkan tiga WNA lainnya deportasi karena overstay. Dua dari Jerman dan satu dari Iran. Lima WNA tersebut terjaring dalam razia yang dilakukan petugas Imigrasi dan Kantor Kementrian Hukum dan HAM (Kemenhum HAM) Yogyakarta, Mei lalu.

Sementara itu, beberapa kasus disebabkan oleh penolakan izin tinggal. Kasus tesebut didominasi pelajar Timor Leste.

"Penolakan karena persyaratan administrasi yang belum lengkap. Terutama dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di sana. Tanpa izin dari sana kita tidak bisa memberikan izin tinggal," paparnya.

LPP Miliki Lembaga Sertifikasi Profesi Perkebunan

YOGYAKARTA -- Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Yogyakarta memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi Perkebunan Nusantara (LSPPN).

Lembaga yang diketuai Zulkifli Zein menjadi pusat sertifikasi profesi sumber daya manusia (SDM) industri perkebunan.

Demikian diungkapkan Khairunnisa, Wakil Ketua Bidang Kesekretariatan LSPPN di Yogyakarta, Selasa (9/6). Lembaga ini dipersiapkan untuk menghadapi penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan diberlakukan akhir 2015 mendatang.

Dijelaskan Khairunnisa, industri perkebunan terus menerus menghadapi perubahan. Agar dapat terus berkembang, berdaya saing, dan berkiprah di dunia internasional, industri perkebunan memelihara dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM)-nya.

Standarisasi kompetensi, pendidikan formal dan informal, serta sertifikasi profesi menjadi sangat penting. "Sertifikasi profesi bertujuan memastikan SDM perkebunan memenuhi standar kompetensi profesi yang telah disepakati bersama seluruh pemangku kepentingan industri perkebunan," kata Nisa.

Selain itu, kata Nisa, juga untuk memastikan kompetensi SDM terus terpelihara melalui surveillance atau sertifikasi ulang secara berkesinambungan. Sehingga kompetensi dan kualitas SDM perkebunan selalu terjaga.

Saat ini, kata Nisa, LSPPN sedang menjalani pengajuan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). "LSPPN mengajukan dua skema sertifikasi yaitu 'Asisten Kebun Kelapa Sawit', dan 'Asisten Kepala Kebun Kelapa Sawit.”

Skema sertifikasi mengacu pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) kedua jabatan tersebut dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

"Ke depan setelah mendapatkan lisensi dari BNSP, LSPPN akan mengembangkan berbagai skema sertifikasi untuk menjangkau seluruh okupansi jabatan dan level manajemen di industri perkebunan," katanya.

Perkebunan di Indonesia, kata Nisa, membentang luas dari Sabang sampai Merauke dan pengelolaannya melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan data BPS tahun 2014, perkebunan kelapa sawit memiliki luas terbesar yaitu 10.956.231 hektare. Disusul perkebunan kelapa seluas 3.631.814 hektare dan karet seluas 3.616.694 hektare.

Satu kebun kelapa sawit, kata Nisa, terdiri 600 hingga 1.000 hektare, maka pekerja tetap dan kontrak sebanyak 250-300 orang. Karena itu, jika luas perkebunan kelapa sawit 6 juta hektare maka tenaga kerja yang terserap sebanyak 1,2 juta tenaga kerja. "Mereka harus memiliki sertifikasi agar bisa bersaing di era MEA," tandasnya.

Pegawai Pemkot Yogyakarta Diberi Pelatihan Bersikap Ramah

YOGYAKARTA -- Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta menjalani pelatihan "hospitality management". Pelatihan diberikan agar karyawan bersikap lebih ramah saat memberikan pelayanan publik.

"Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, mulai dari pegawai di pintu masuk, pegawai yang memberikan layanan di kantor hingga pegawai di pintu keluar, semuanya harus bisa bersikap ramah, selalu tersenyum dan menyapa masyarakat dengan santun dan sopan," kata Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta Kris Sardjono Sutejo di Yogyakarta, Selasa.

Menurut dia, pegawai yang memberikan layanan dengan santun, sopan, ramah dan selalu tersenyum akan memberikan kesan positif bagi warga yang mengakses layanan. Sehingga masyarakat akan merasa senang dengan layanan yang diberikan meski masih ada kekurangan.

Pelatihan "hospitality management" yang digelar untuk pertama kalinya di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta itu diikuti oleh "agent of change" atau pegawai yang ditunjuk untuk bisa memberikan pengaruh perubahan di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan di lapangan, seperti Dinas Ketertiban dan satuan pengamanan di pintu masuk.

"Dari beberapa kali pengamatan di lapangan, masih banyak pegawai yang belum bisa memberikan pelayanan secara ramah dan santun. Misalnya saja satpam di pintu masuk belum menyapa dan tidak tersenyum saat memberikan karcis kendaraan," katanya.

Bagian Organisasi menargetkan menambah dua kali pelatihan "hospitality management" pada tahun ini dengan peserta dari wilayah, yaitu hingga pegawai di tingkat kelurahan.

"Pelatihan ini merupakan bagian dari inovasi yang dilakukan Bagian Organisasi. Selama ini, keramahan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta baru ditunjukkan oleh beberapa figur saja seperti kepala daerah," katanya.

Salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mulai bisa memberikan pelayan secara ramah di antaranya adalah Dinas Perizinan. "Namun, belum semuanya. Masih ada pegawai yang belum ramah. Harapannya, semua pegawai bisa memberikan pelayanan dengan ramah," katanya.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID