Pemerintah Kabupaten Wonosobo terus memperkuat percepatan penurunan stunting melalui evaluasi program, peningkatan ketepatan sasaran intervensi, serta penguatan peran keluarga dan kolaborasi lintas sektor, Selasa,(10/11/2026), di Pendopo Selatan, oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).
Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai tantangan penanganan stunting, mulai dari pemantauan pertumbuhan balita, ketepatan data sasaran, pemenuhan gizi, pola pengasuhan, kondisi lingkungan, hingga pelaksanaan intervensi di tingkat keluarga.
Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting membutuhkan langkah yang lebih terukur, berbasis data, dan berorientasi pada hasil. Menurutnya, keberhasilan penanganan stunting tidak cukup dinilai dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi dari perubahan nyata terhadap kondisi anak dan keluarga sasaran.
"Kita harus jujur melihat kondisi yang sedang kita hadapi. Prevalensi stunting di Kabupaten Wonosobo masih menunjukkan kecenderungan stagnan. Ini menjadi alarm bahwa ada yang perlu kita perbaiki. Jangan sampai kita terus menjalankan rutinitas kegiatan yang sama, tetapi berharap memperoleh hasil yang berbeda," tegas Afif.
Ia meminta seluruh unsur TPPS melakukan evaluasi secara terbuka, mengidentifikasi kelemahan pelaksanaan program, serta memperbaiki intervensi yang belum tepat sasaran.
Menurutnya, stunting bukan semata-mata persoalan kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kualitas keluarga, pendidikan, ketahanan pangan, kondisi sosial ekonomi, sanitasi, lingkungan tempat tinggal, serta pola pengasuhan anak. Karena itu, penanganannya memerlukan kerja bersama pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, tenaga kesehatan, kader, hingga masyarakat.
Camat, kepala puskesmas, pemerintah desa dan kelurahan, serta kader diminta lebih aktif menjangkau keluarga, termasuk menelusuri balita yang tidak hadir dalam pelayanan Posyandu agar gangguan pertumbuhan dapat diketahui dan ditangani sedini mungkin.
"Stunting adalah tanggung jawab kita bersama. Persoalan ini bukan semata-mata masalah kesehatan, tetapi juga menyangkut kualitas keluarga, pendidikan, lingkungan, ketahanan pangan, kondisi sosial ekonomi, dan pola pengasuhan," ujarnya.
Afif juga menekankan pentingnya pencegahan stunting sejak sebelum kehamilan. Upaya tersebut mencakup edukasi gizi dan kesehatan reproduksi remaja, pencegahan anemia, pendampingan calon pengantin, pemantauan kesehatan ibu hamil, hingga penguatan pola pengasuhan dan pemenuhan gizi keluarga.
Sejalan dengan hal tersebut, kegiatan ini turut ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Dinas PPKBPPPA Kabupaten Wonosobo dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo dalam penguatan pembinaan calon pengantin, ketahanan keluarga, serta keterlibatan ayah melalui pemanfaatan aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) dan Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI).
Kerja sama tersebut diharapkan memperkuat pendampingan keluarga sejak sebelum pernikahan, sehingga kesiapan kesehatan, pemenuhan gizi, dan tanggung jawab pengasuhan menjadi perhatian bersama.
"Ayah tidak cukup hanya hadir sebagai pencari nafkah, tetapi juga harus mendampingi istri selama kehamilan, memperhatikan gizi keluarga, dan terlibat dalam pengasuhan anak," pesan Bupati.
Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yuni Rahayuningtyas, SKM., M.Kes., memaparkan kondisi stunting di Jawa Tengah, termasuk tantangan penanganannya di Kabupaten Wonosobo.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024, prevalensi stunting Kabupaten Wonosobo tercatat sebesar 23,9 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa penanganan stunting masih membutuhkan perhatian dan intervensi yang berkelanjutan.
Dalam paparannya, Yuni menekankan pentingnya penguatan pemantauan pertumbuhan balita, peningkatan kualitas intervensi kesehatan dan gizi, serta ketepatan data sasaran sebagai dasar penanganan.
Pemantauan pertumbuhan secara berkala menjadi langkah penting untuk mengenali lebih dini anak yang mengalami gangguan pertumbuhan, sehingga penanganan dapat diberikan sesuai kebutuhan masing-masing keluarga.
Selain itu, upaya pencegahan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kesehatan remaja, pemenuhan gizi ibu hamil, pemberian ASI eksklusif, pemenuhan makanan pendamping ASI, hingga pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita.
Penguatan kualitas pelayanan kesehatan juga perlu didukung koordinasi antara tenaga kesehatan, pemerintah desa, kader Posyandu, dan keluarga. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada cakupan pelayanan, tetapi juga pada perbaikan kondisi kesehatan dan pertumbuhan anak.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Wonosobo, Tono Prihatono, menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan memperkuat evaluasi terhadap wilayah-wilayah yang masih memiliki angka stunting relatif tinggi.
Menurutnya, penanganan stunting perlu dilakukan secara lebih mendalam dengan menelusuri kondisi setiap keluarga sasaran, termasuk intervensi yang telah diterima dan faktor-faktor yang masih menghambat pertumbuhan anak.
"Arahan Pak Bupati jelas, kita dorong untuk membedah persoalan di lokasi-lokasi yang menjadi kantong stuntingtersebut," jelas Tono.
Ia menilai pemberian makanan tambahan dan berbagai program intervensi gizi yang telah berjalan perlu terus diperkuat. Namun, pemerintah daerah juga harus memperhatikan kemungkinan adanya faktor lain yang memengaruhi kondisi pertumbuhan anak.
"Kita harus melihat, jangan-jangan masalahnya bukan hanya pada makanannya, tetapi ada faktor lain di luar itu. Bisa dari pola asuh, kondisi lingkungan, sanitasi, kualitas air bersih, atau faktor kesehatan lainnya," ungkapnya.
Menurut Tono, karakteristik geografis Kabupaten Wonosobo turut menghadirkan tantangan dalam pelaksanaan pendampingan keluarga. Pada sejumlah wilayah pegunungan, keterbatasan akses pelayanan dan pola kehidupan masyarakat dapat memengaruhi keberlanjutan pemantauan maupun pengasuhan anak.
Karena itu, evaluasi akan diarahkan pada penelusuran data individu untuk memastikan setiap balita mendapatkan intervensi sesuai kebutuhan dan kondisi keluarganya.
"Kita akan bedah bersama persoalannya, siapa saja balita yang menjadi sasaran, sudah menerima intervensi apa, dan apa yang belum mereka terima. Itu yang akan kita lakukan dalam waktu dekat setelah rapat ini," terang Tono.
Selain ketepatan sasaran, Bappeda juga menyoroti perlunya pembenahan tata kelola Pemberian Makanan Tambahan (PMT) melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas.
Berdasarkan evaluasi pelaksanaan 2026, realisasi anggaran PMT BOK pada triwulan pertama baru mencapai 3,8 persen. Kondisi tersebut menjadi perhatian agar proses perencanaan, pengadaan, dan administrasi dapat diperbaiki sehingga pemberian makanan tambahan berlangsung lebih tepat waktu dan berkesinambungan.
Bappeda mendorong standardisasi mekanisme pengadaan PMT lokal, penguatan koordinasi antarpetugas, serta perencanaan anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan di lapangan.
Sementara itu, dari sisi jangkauan intervensi gizi, data Agustus 2026 menunjukkan bahwa dari 8.028 balita stuntingyang tercatat pada periode tersebut, sebanyak 3.944 anak atau 49,1 persen telah mendapatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Cakupan MBG pada kelompok balita stunting menunjukkan peningkatan dari 11,2 persen pada Januari menjadi 49,1 persen pada Agustus 2026. Meski demikian, perluasan jangkauan program dan penguatan validasi data masih menjadi pekerjaan penting agar seluruh kelompok sasaran yang membutuhkan dapat terlayani.
Tono menambahkan, pemerintah daerah juga membuka ruang pembelajaran dari praktik baik daerah lain dalam penanganan stunting. Namun, setiap strategi tetap perlu disesuaikan dengan kondisi geografis, sosial, serta karakteristik masyarakat Wonosobo.
Dengan penguatan pencegahan sejak hulu, perbaikan kualitas pelayanan, ketepatan data, serta keterlibatan keluarga dan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Wonosobo terus mendorong percepatan penurunan stunting sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi Wonosobo yang lebih sehat dan berkualitas.
