Asisten Administrasi Setda, Sumaedi menegaskan kehadiran para pejabat dalam rakor tersebut menjadi penting, mengingat kini tuntutan akan transparansi dan keterbukaan informasi terutama terhadap kinerja pemerintahan, kian tinggi. "Penguasaan teknologi mutlak, demi menjawab semakin tingginya tuntutan masyarakat akan transparansi dan keterbukaan informasi," tegas Sumaedi dalam sambutan pembukaan rakor, yang digelar di ruang rapat utama Diskominfo tersebut. PPID, menurutnya harus mampu menguasai teknologi, agar terwujud efektifitas Dan efisiensi pengelolaan informasi. Website diakui Sumaedi merupakan sarana yang efektif untuk menyampaikan beragam informasi kepada masyarakat. "Optimalkan teknologi agar kedepan upaya mewujudkan Pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien lebih cepat terwujud," tandasnya.

Imbauan Sumaedi itu sejalan dengan situasi dan kondisi terkini pengelolaan teknologi informasi di lingkup Organisasi Perangkat Daerah. Kepala Bidang Informatika, Sulistiyani dalam paparannya menyebut baru ada 5 OPD yang dinilai sudah menerapkan tata kelola teknologi informasi (TIK) sesuai standar. "Baru 5 OPD, yaitu BPPKAD, Dinkes, RSU, BKD dan Disdukcapil, yang mampu menerapkan standar pengelolaan TIK, dengan dukungan sarana-prasarana sampai SDM memadai," ungkap Sulistiyani. Sementara, untuk website, ia menyebut masih ada 18 OPD yang belum memiliki domain pada web induk Pemkab Wonosobo. Diskominfo, ditegaskan Sulistiyani akan membantu ke-18 OPD tersebut agar secepatnya memiliki website, dan dihubungkan dengan Website Induk Pemkab. OPD lain yang sudah memiliki web, menurut Sulistiyani juga tak lantas selesai tugas, karena mereka pun perlu lebih aktif dalam mengisi website masing-masing dengan beragam informasi terkini, sehingga masyarakat yang membutuhkan lebih mudah memperolehnya.

Selain terkait pengelolaan teknologi informasi, rakor PPID tersebut juga menjadi ajang evaluasi kinerja. Sekretaris Dinas Kominfo, sekaligus PPID Kabupaten Wonosobo, Dwiyama SB mengakui, meski terhitung masih belum banyak menerima aduan masyarakat, kinerja PPID di setiap OPD di lingkup Pemkab harus terus dibenahi. "Ini penting karena apabila seorang PPID tidak menguasai bidang dan lingkup tugas pokok maupun fungsinya, sehingga salah dalam menanggapi permintaan informasi dari masyarakat, akan berpotensi memunculkan gugatan," tegasnya. Karena itulah, Dwiyama menyebut pihaknya akan terus memantau kinerja PPID agar upaya mewujudkan keterbukaan informasi di Kabupaten Wonosobo, lebih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. "Setiap PPID harus menyelesaikan tugasnya, yaitu dengan merilis daftar informasi publik, dan daftar informasi yang dikecualikan agar masyarakat paham, hak mereka terhadap informasi terkait kinerja Pemerintah Daerah," pungkasnya.