Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Solo, Suwarto, membenarkan hal ini. ''Makanya, pemkot berupaya pemerataan akta kelahiran anak. Saat ini sekitar 18 ribu anak belum memiliki dokumen pribadi,'' katanya, Senin (26/10).

Data adminduk anak, kata Suwarto, cukup penting. Ini untuk kepentingan adminduk anak hingga dewasa nanti. Oleh karena itu, ini merupakan tugas pemerintah untuk pencatatan sipil.

Saat ini, jumlah anak yang belum memiliki akta mencapai 18 ribu anak dari 165 ribu anak di Kota Solo. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Disdukcapil akan melakukan sosialisasi di 51 kelurahan secara bergiliran.

Disamping itu, juga pelayanan tiap hari Minggu dalam acara di Car Free Day (CFD). ''Melalui kegiatan ini, nanti semoga bisa terselesaikan,'' harap Suwarto.

Selain sebagai kelengkapan pencatatan sipil kegiatan pemerataan, akta ini nanti juga bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan. Baik digunakan dalam administrasi pemerintahan maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum.

Inovasi Baru

Pelayanan adminduk beda di Kabupaten Sragen. Di sana, Pemkab Sragen menyiapkan inovasi baru dalam bidang pelayanan publik. Yakni, memberikan akta kelahiran kepada bayi yang lahir di RSUD Soehadi Prijonegoro Sragen. ''Dengan pelayanan ini, maka bagi ibu yang melahirkan di RSUD, begitu pulang sudah langsung bisa membawa akta kelahiran anaknya,'' Wahyu Lwiyanto, Kepala Dispendukcapil Kabupaten Sragen.

Inovasi baru itu sudah diluncurkan Agustus lalu mendatang. Untuk itu, saat ini beberapa instansi di lingkungan Pemkab Sragen tengah menyiapkan inovasi pelayanan. Termasuk program aplikasi yang akan diterapkan.

Beberapa instansi yang terlibat dalam inovasi ini adalah Dispendukcapil, Dinas Kesehatan (Dinkes), Kantor Pengelolaan Data Elektronik (KPDE) dan RSUD Soehadi Prijonegoro. Untuk program aplikasi yang menyiapkan adalah KPDE. Sementara Disdukcapil siap dengan pelayanan Semedi (Sehari Melayani Jadi) untuk pemberian akte kelahiran.

Di Kabupaten Sragen, semua warga sudah diberi NIK. Dan, setiap warga diminta melakukan koreksi apakah masih ada yang salah. Apakah namanya ada yang salah. Konsolidasi pemberian NIK sudah dilaksanakan pada 2011 lalu. Sehingga bila ada warga hingga sekarang belum punya NIK sangat disayangkan. Sebab, program ini sudah lama ada.

Semua dokumen kependudukan, seperti KTP dan kartu keluarga (KK), pasti mencantumkan NIK. Antara orang satu dengan lain pasti berbeda, atau tidak sama kepemilikian NIK. Bahkan saat ini, untuk melancarkan urusan perbankan, juga membutuhkan NIK untuk mengetahui data seorang nasabah.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID