‘’Sehingga diharapkan para nelayan dari Pacitan, Cilacap dan lain-lain bisa berlabuh di Pelabuhan Tanjung Adikarto,’’kata Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Suwarman padaRepublika.co.id, Ahad (6/9).

Dia mengungkapkan, sebetulnya Pelabuhan Tanjung Adikarto bisa untuk mendarat kapal besar ukuran 150 gross ton. Namun untuk tahap awal, pada saat soft launching besok Februari akan dicoba dulu untuk kapal-kapal di bawah 60 gross ton, yakni 10-30 gross ton.

‘’Kami ingin mencari amannya dulu,’’kata Suwarman.

Dengan banyaknya nelayan yang mendarat di Pelabuhan Tanjung Adikarto nanti ekonomi di Kabupaten Kulon Progo akan berkembang, produksi ikan semakin meningkat.

Untuk meningkatkan kualitas nelayan Pemda DIY terus melakukan pelatihan bagi 90 kader nelayan dan memberikan sertifikasi bagi 90 nelayan profesional dalm bidang nakhoda kapal, navigasi serta bidang keselamatan.

Meski Ada BPJS Kesehatan, Jamkesda Tetap Dipertahankan

SLEMAN -- Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta tetap mempertahankan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Mandiri meskipun saat ini pemerintah pusat telah meluncurkan program jaminan kesehatan melaluii Badan Pelaksanan Jaminan sosial (BPJS) Kesehatan.

"Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Jamkesda Mandiri tetap dipertahankan, karena masih banyak warga miskin yang belum terlindungi jaminan kesehatan yang ada seperti BPJS Kesehatan," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Sunartono, Senin (7/9).

Menurut dia, Jamkesda merupakan program untuk memberika layanan kesehatan bagi keluarga miskin dan rentan miskin dengan dana dari APBD bagi mereka yang belum terdata dalam program pemerintah pusat karena adanya perbedaan data.

"Selama ini ada masyarakat miskin yang belum terdata dalam jaminan kesehatan. Pendataan keluarga miskin dari pusat dengan menggunakan data dari BPS, di lapangan ini ternyata terdapat keluarga miskin yang tidak masuk, mereka yang belum terdata ini kami fasilitasi dengan Jamkesda dan Jamkesda Mandiri," katanya.

Ia mengatakan, untuk Jamkesda Mandiri ini jenis layanannya sama dengan Jamkesda biasa yang diperuntukkan bagi keluarga miskin.

"Hanya saja untuk Jamkesda Mandiri ini peserta bebas tidak harus berasal dari keluarga miskin, dan untuk kepesertaan dipungut iuran sebesar Rp60 ribu rupiah per jiwa per tahun. Sedangkan untuk Jamkesda keluarga miskin, iuran dibayar atau disubsidi oleh pemerintah daerah," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Mafilindati Nuraini mengatakan, keluarga miskin yang mendapat jaminan ini adalah mereka yang tercantum dalam daftar keluarga miskin secara 'by name' dan 'by address' berdasarkan Surat Keputusan Bupati terbaru.

Ia mengatakan, Jamkesda ini merupakan sistem jaminan kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Sleman yang penyelenggaraannya atas dasar usaha bersama dan kekeluargaan.

"Program ini dimaksudkan untuk menggabungkan risiko seseorang ke dalam suatu kelompok masyarakat yang pembiayaannya dilakukan secara praupaya serta mutu terjamin," katanya.

Sedangkan jenis pelayanan yang didapatkan meliputi rawat jalan dan rawat inap di puskesmas dan di rumah sakit (kelas 3), persalinan bagi yang tidak mendapatkan jaminan persalinan, obat dan bahan medis serta tindakan medis.

Tempati Lahan Kraton, Lima PKL Yogya di Gugat Rp 1,12 M

YOGYAKARTA -- Lima pedagang kaki lima (PKL) di Perempatan Jalan Brigjend Katamso Yogyakarta mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Senin (7/9). Mereka meminta pendampingan hukum karena digugat Rp 1,120 miliar oleh orang yang mengaku memiliki hak atas lahan yang mereka tempati.

Kelima PKL ini merupakan pedagang nasi, tukang kunci dan penjual stiker. Mereka menempati lahan tersebut secara turun temurun.

"Kita menempati lokasi itu dari bapak-ibu kami dulu," kata Sutinah pedagang nasi yang sudah menempati lahan di perempatan Jalan Brigjend Katamso tersebut sejak kecil.

Bahkan menurutnya, dia sudah menempati lahan tersebut sejak 1960-an dan belum pernah ada kasus apapun.

"Tiba-tiba ada yang datang membawa surat dan mengugat kami," ujarnya.

Menurutnya pada 2011 tiba-tiba ada orang bernama Eka Aryana yang mengaku membawa surat kekancingan dari Kraton Yogyakarta sebagai pemilik sah yang berhak menempati lahan yang digunakan kelima PKL tersebut. Lahan itu memang cukup strategis karena berada persis di perempatan Gondomanan dan dekat dengan obyek wisata Kraton Yogyakarta dan Taman Pintar.

Eka Aryana ini membawa surat kekancingan nomor 203/HT/KPK/2011 yang berisi penggunaan lahan seluas 73 meter persegi. Sementara lahan yang dipakai kelima PKL ini hanya ukuran 4X5 meter saja. Karena mereka berjualan bergantian.

Setelah akan diusir beberapa kali sejak 2012, kelima PKL ini kemudian mendatangi LBH Yogyakarta. Pada 2013, kedua belah pihak sudah membuat pernyataan. Kedua belah pihak mengukur lahan kekacingan tersebut. Batas-batas lahan kemudian disepakati agar bisa berjualan. Surat kesepakatan itupun kemudiian ditandatangi oleh semua pihak. Termasuk dari kepolisian, kecamatan dan Lembaga Bantuan Hukum.

Namun tiba-tiba, kelima PKL ini sudah diajukan gugatan perdata sebesar Rp 1,120 miliar. Padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan bersama.

"Mereka kaget dengan gugatan ini dan meminta kami melakukan pendampingan," kata kuasa hukum kelima PKL, Ikhwan Sapta Nugraha dari LBH Yogyakarta.

Terpisah, pengacara Eka, Onchan Poerba mengatakan, kliennya sudah melakukan musyawarah dengan para PKL tersebut. Namun para PKL ini tidak mau pindah lokasi.

"Mereka (PKL) ini menganggu pengguna jalan juga karena berada di bahu jalan," katanya.

Onchan mengaku, pihaknya sudah mendapatkan izin dari pemerintah kota untuk membuka jalan atau gang menuju ke lokasi milik kliennya. Wajar jika pihaknya menuntut kerugian material sebesar Rp 120 juta dihitung sejak surat kekancingan berlaku. Juga denda sebesar Rp 1 miliar secara immaterial.

"Karena itu kita ajukan gugatan Rp 1,120 miliar atas kerugian klien kami," ujarnya.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID