"Sebetulnya ada tujuh perusahaan yang mengajukan surat permohonan penangguhan UMK 2016. Namun setelah dilakukan survey dan pertemuan dengan tripartite (Asosiasi Pengusaha Indonesia , serikat pekerja dan
pemerintah) ternyata hanya ada tiga perusahaan yang apabila dilihat dari kondisinya tetap mampu memberikan upah sesuai UMK," kata Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Ariyanto Wibowo.

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Sulistyo mengatakan yang melakukan penangguhan UMK itu memang perusahaan yang betul-betul tidak mampu memberikan upah sesuai UMK 2016. Menurut Sulistyo, jika tahun ini perusahaan mengajukan penangguhan UMK dan tahun depan mengajukan penangguhan lagi, akan dilihat laporan keuangannya.

"Jika memang betul-betul perlu penangguhan nanti akan ditelaah bersama-sama, bagaimana prospek ke depan perusahaan tersebut. Hal ini akan dilihat dari laporan keuangannya," kata Sulistyo yang juga Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda DIY.

UMK 2016 untuk kota Yogyakarta Rp 1.452.400; Kabupaten Sleman Rp 1.338.000; Kabupaten Bantul Rp 1.297.700, Kabupaten Kulon Progo Rp 1.268.870 dan Kabupaten Gunung Kidul Rp 1.235.700.

Pemkab Sleman Tetapkan Sembilan Prioritas Pembangunan 2017

SLEMAN -- Pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan sembilan prioritas pembangunan pada 2017 mendatang.

Pj Sekda Sleman, Iswoyo Hadiwarno menyampaikan, prioritas tercantum dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) yang sengaja dirancang untuk menjawab tantangan pembangunan kabupaten Sleman.

“Tahun depan, Pemkab Sleman akan mengangkat sembilan prioritas pembangunan dengan 14 sasaran daerah, dan 34 indikator sasaran,” kata Iswoyo dalam agenda konsultasi publik RKPD 2017 di Aula Bappeda Sleman, Rabu (20/1). Adapun tujuan utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sembilan prioritas tersebut, di antaranya meliputi peningkatkan ketentraman dan ketertiban, tata kelola pemerintahan, perekonomian, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Menurut Iswoyo, tantangan pembangunan pertama bagi Kabupaten Sleman masih datang dari masalah kemiskinan. Sebab Persentase penduduk miskin masih tinggi, yaitu sebesar 11,85 persen atau 43.798 KK pada 2014. Ditambah dengan tingginya angka pengangguran terbuka, yaitu sebesar 6,12 persen dari total penduduk Sleman.

Kontribusi sektor ekonomi lokal juga masih rendah. Hal ini terlihat dari tingginya share PDRB yang masih datang dari sektor perdagangan, hotel dan restoran serta jasa-jasa.

“Padahal beberapa potensi lokal Sleman yang masih dapat dikembangkan. Seperti pertanian dan potensi desa wisata,” ujar Iswoyo.

Di sisi lain, indeks kepuasan masyarakat dan Indeks reformasi birokrasi masih perlu ditingkatkan. Saat ini nilai indeks kepuasan masyarakat 78,54. Sedangkan Indeks reformasi birokrasi masih berada pada angka 60,97.

Meski begitu, persentase tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) di Sleman sudah cukup baik, yakni 97,67 persen pada 2014.

Sedangkan pada bidang perlindungan masyarakat, khususnya aspek mitigasi bencana, perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut. Seperti pengembangan jumlah lembaga tangguh bencana, sekolah siaga bencana, serta penambahan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID