Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan agar Pilkadaserentak tetap dilaksanakan meski di suatu daerah hanya ada satu calon kepala daerah. Menurut Tjahjo, Pilkada bisa digelar dengan cara menyertakan bumbung kosong atau penempatan gambar kosong di samping calon tunggal jika Pilkada hanya diikuti oleh satu pasangan calon.

Tjahjo menilai, penundaan pelaksanaan Pilkada untuk daerah yang hanya memiliki satu calon bertentangan dengan hak dalam berpolitik. Ia juga meragukan penundaan Pilkada sampai 2017 dapat menjamin Pilkada diikuti lebih dari satu pasang calon.

"Prinsipnya, satu pasang calon ini hak politiknya harus dilindungi. Kalau ini ditunda, siapa yang jamin 2017 bisa muncul lebih dari satu pasangan calon?" kata Tjahjo, di Gedung Lemhanas, Jakarta, Selasa (4/8/2015).

Usulan menyertakan bumbung kosong, kata Tjahjo, untuk memenuhi unsur demokratis dalam Pilkada. Menurut dia, Pilkadamenjadi tidak demokratis jika calon tunggal kepala daerah langsung dilantik tanpa melalui mekanisme pemungutan suara.

Presiden Jokowi belum bersikap

Secara terpisah, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy mengatakan, Presiden Joko Widodo belum mengambil keputusan terkait polemik Pilkada dengan calon tunggal. Menurut Tedjo, Presiden menempatkan terbitnya perppu sebagai alternatif terakhir.

"Presiden mengatakan perppu tidaklah salah satu keputusan yang diharapkan. Karena itu adalah keputusan alternatif terakhir," kata Tedjo, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa petang.

Pernyataan Tedjo itu disampaikan setelah mengikuti rapat terbatas terkait Pilkada serentak yang dipimpin Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Dalam rapat tersebut, hadir juga Ketua KPU Husni Kamil Manik dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidique.

Tedjo menegaskan, sikap resmi pemerintah akan disampaikan pada hari ini setelah Jokowi menggelar rapat konsultasi dengan pihak-pihak terkait. Rapat konsultasi akan digelar di Istana Bogor, dan dihadiri oleh menteri atau pimpinan lembaga terkait, Pimpinan DPR dan MPR, serta perwakilan partai politik.

"Karena ini harus mengambil keputusan yang pasti harus menguntungkan semua pihak," kata Tedjo.

Wacana terbitnya perppu Pilkada muncul setelah hanya ada satu pasangan calon yang mendaftarkan diri untuk mengikuti Pilkadadi sejumlah daerah. Sesuai Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, bagi daerah yang tidak memiliki lebih dari satu pasangan calon, maka pelaksanaan Pilkada di daerah tersebut akan ditunda hinggaPilkada tahap dua, pada 2017.

Komisi Pemilihan Umum menyampaikan bahwa sebanyak 7 daerah hanya memiliki satu pasangan bakal calon kepala daerah. Ketujuh daerah itu adalah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar, Kota Mataram, Kota Samarinda, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Pacitan, dan Kota Surabaya.

Menurut DKPP, Presiden Punya Alasan Kuat Terbitkan Perppu Terkait Calon Tunggal

JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Jimly Asshidiqie mendukung Presiden Joko Widodo untuk segera menerbitkan peraturan presiden pengganti undang-undang (perppu) terkait calon tunggal kepala daerah pada Pilkada di tujuh wilayah.

Menurut Jimly, Presiden memiliki alasan kuat untuk menerbitkan aturan perppu yang punya risiko paling kecil. Jimly mengungkapkan, jika ada penundaan Pilkada sesuai aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan merugikan calon dan partai-partai pendukungnya.

Selain itu, penunjukan pelaksana tugas sebagai kepala daerah sementara akan membuat kinerja pemerintahan daerah setempat tidak efektif dan bisa merugikan masyarakat.

"Pelaksana tugas tidak bisa ambil keputusan sebagai kepala daerah, nanti yang dirugikan seluruh rakyat. Maka ini termasuk kegentingan yang memaksa (salah satu syarat dikeluarkan perppu)," ujar Jimly, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/8/2015).

Opsi perppu yang bisa diambil agar Pilkada tetap digelar, lanjut Jimly, adalah dengan mencantumkan bumbung kosong di kertas suara minimal 50 persen. Jika calon tunggal itu berhasil mengumpulkan lebih dari 50 persen, maka dianggap sebagai pasangan calon terpilih.

"Tapi kalau tidak, ya ditunda hingga tahun depan lagi," kata Jimly.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, menyebutkan, perppu juga perlu memasukkan ketentuan syarat dukungan agar calon tunggal tidak terulang kembali. Jimly mengusulkan agar syarat dukungan ditetapkan minimum 10 persen dan maksimum 40 persen.

"Sehingga tidak borong perahu," kata Jimly.

Namun, Jimly juga menilai, perppu lebih berisiko jika dibandingkan dengan opsi revisi PKPU nomor 12 tahun 2014 tentang pencalonan oleh KPU. Sebab, jika KPU mengubah aturan yang ditetapkannya sendiri, maka lembaga ini akan dianggap "tunduk" terhadap presiden.

"Ada kesan KPU tidak independen lagi," ujar dia.

Jika Presiden memutuskan menerbitkan perppu, Jimly mengingatkan agar pemerintah memastikan seluruh partai politik menyetujuinya karena perppu itu harus mendapat persetujuan di Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, Jimly yakin seluruh partai politik akan menyetujui perppu itu karena akan menguntungkan partai.

Sumber : KOMPAS.com