"Banyak jalan yang rusak karena aktivitas pertambangan, disebabkan oleh muatan angkut yang melebihi batas. Satu truk itu maksimal delapan ton. Ini banyak yang sepuluh ton bahkan di atas itu," tutur Kepala Bagian Binamarga Dinas PUP Sleman Mirza Anfanzury, Selasa (31/3).

Ia mengeluhkan kerugian yang timbul karena lalu lalang kendaraan pertambangan. Menurutnya banyak jalan kabupaten yang rusak karena aktivitas pertambangan. Termasuk jalan evakuasi bencana.

Kerugiannya dikalkulasikan dapat bernilai tiga sampai empat kali lipat lebih besar dari pada biaya awal pembangunan jalan. Sedangkan dana pembangunan jalan per tahun mencapai Rp 1,5-Rp 2,5 miliar.

Jalan yang rawan rusak karena aktivitas tambang berada di kawasan, Tempel, Turi, dan Cangkringan.

Ia sendiri menyampaikan bahwa urusan penertiban pertambangan adalah wewenang penegak hukum. Oleh sebab itu diperlukan sinergi bersama dari semua pihak untuk mencegah kerugian yang lebih besar akibat pertambangan.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sleman, Purwanto juga menjelaskan bahwa reklamasi lahan yang dilakukan untuk pertambangan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Ia meminta aparat untuk menindak tegas pelaku penambangan liar.

"Kegiatan pengerukan material yang dilakukan berpotensi merusak lingkungan di lereng Merapi," ungkapnya.

Organda: Tarif Angkutan Umum tak Dapat Ditentukan Sepihak

SLEMAN -- Ketua Organda DPC Sleman, Juriyanto menyampaikan bahwa pihaknya sedang berkoordinasi dengan Organda DIY untuk menentukan tarif kendaraan. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak dirugikan oleh kenaikan BBM.

"Permasalahan tarif angkutan umum tidak dapat ditentukan secara sepihak. Jangan sampai masyarakat dirugikan, dan di sisi lain pengusaha juga harus dipihaki,” katanya, Selasa (31/3). Selama ini Organda telah beberapa kali melakukan penyesuaian tarif angkutan umum.

Seperti kenaikan sebesar lima persen, saat BBM naik pada Januari. Penyesuaian dilakukan kembali saat harga solar turun dari Rp 7.500 menjadi Rp 6.400 per liter. Namun pada kenaikkan kali ini, Organda belum memberikan keputusan terkait besaran penyesuaian tarif angkutan umum.

“Nanti akan kami sampaikan bagaimana sikap kami. Yang jelas kondisi ini menyudutkan kami,” paparnya

Sebelumnya, sejumlah sopir angkutan di Kabupaten Sleman meminta kejelasan penentuan tarif. Karena harga BBM yang fluktuatif ini dinilai merugikan pelaku jasa angkutan umum.

Jumadi (45) misalnya, sopir angkutan jurusan Jombor-Maguwoharjo, mengatakan dalam sehari ia bisa mengoperasikan angkutannya bolak-balik hingga empat kali. Dalam operasional tersebut, diperlukan 20 liter solar.

“Ketika BBM turun sedikit, kami diminta buru-buru menurunkan tarif. Tapi saat BBM naik, kami harus menunggu instruksi untuk menaikkan. Termasuk kenaikan kali ini, kami belum menaikkan tarif,” paparnya.

Menurutnya perubahan harga BBM ini sangat merugikan operator angkutan umum. Karena biaya operasional jadi naik. Ditambah hingga saat ini belum ada penentuan tarif yang jelas. Di sisi lain, melambungnya harga sparepart kendaraan pun harus ditanggung oleh operator.

Menurutnya sejauh ini mereka mematuhi pemerintah untuk tidak menaikkan tarif. Semestinya kebijakan ini diiringi upaya pemerintah untuk menentukan kejelasan tarif.

Kenaikan harga BBM direspon berbeda oleh sopir angkutan antar kota antar provinsi. Sejumlah sopir mengaku terpaksa menaikkan tarif hingga Rp 1.000 untuk penumpang jarak jauh. Sopir bus jurusan Yogya-Semarang Ruri (35) terpaksa menaikkan tarif lantaran pengeluaran yang cukup besar yang harus ditanggung olehnya.

“Kecuali yang masih di dalam kota tidak kita naikkan. Jika dibandingkan dengan angkutan kota, pengeluaran kami lebih banyak,” ujarnya.

Pelestarian Air Melalui Pemeliharaan Irigasi dan Bendungan

SLEMAN - Saat ini banyak perilaku manusia yang mengancam keberadaan air. Pencemaran pun terjadi di mana-mana. Maka itu diperlukan upaya pelestarian air. Salah satunya dengan pemeliharaan saluran irigasi dan bendungan.

Menurut Sekretaris Dinas ESDM Aji Wulantoro, Gerakan Irigasi Bersih (GIB), memiliki fungsi yang sangat penting bagi masyarakat Sleman. Sebab pertanian masih menjadi sektor utama, dimana masyarakat yang bekerja sebagai petani mencapai 23,56 persen.

"Banyak petani yang resah dengan polutan yang masuk melalui irigasi. Ini tentunya mencemari dan menurunkan kualitas air," tutur Aji dalam sarasehan peringatan Hari Air se-dunia 2015 di Embung Tirtomoyo Pundong III Tirtoadi Mlati, Senin (30/3).

Menurutnya Pemerintah Kabupaten Sleman terus melalukan upaya peningkatan kualitas sarana pengairan. Dengan pembangunan dan pemeliharaan sungai dan sempadan sungai, bendungan, dan daerah irigasi.

Saat ini kuantitas bendungan dengan kategori sederhana telah ditingkatkan menjadi permanen. Pada tahun 2010 sebanyak 945, menjadi 959 buah di 2014. Atau kondisi bendungan permanen meningkat dari 63,28 persen menjadi 73,76 persen.

Usaha pemerintah ini harus didukung oleh masyarakat, dengan cara menjaga kondisi irigasi dam bendungan. "Masyarakat juga harus memahami bahwa sampah yang dibuang disaluran irigasi akan memiliki dampak yang buruk bagi pertanian," ujar Aji. Oleh karena itu masyarakat perlu diedukasi agar tidak membuang sampah di saluran irigasi.

Selain itu masyarakat pun perlu diberikan pengetahuan tentang pemilahan dan manajemen sampah. Sehingga sampah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID