“Sebenarnya, kalau alat rekam e-KTP bisa diperbaiki, antrean tidak akan sepanjang ini, namun karena hal itu merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, kita tidak bisa melakukannya sendiri”, terang Makmun. Solusi sementara demi melayani permintaan warga tersebut, meski dalam kondisi terbatas, Makmun mengaku telah menginstruksikan para petugas pelayanan administrasi untuk bekerja hingga melebihi jam kantor. “Warga sudah datang untuk mengambil nomor antrean sejak pagi, bahkan ada yang jam 05.00 WIB telah berada di depan kantor, karena itulah kita berupaya maksimal untuk melayaninya”, beber Makmun. Petugas pelayanan, dikatakan Makmun sering harus berada di kantor hingga pukul 19.00 WIB demi menyelesaikan proses kependudukan. Terpenting, menurut pria murah senyum itu adalah warga masyarakat yang hendak mengurus adminduk bisa cepat terlayani. “Kita juga berupaya menjelaskan agar warga paham, bahwa urusan administrasi kependudukan seperti KTP dan KK bisa dilayani di Kecamatan masing-masing, sehingga mereka tak perlu datang ke Kantor Capil”, terang Makmun.

Sibuknya para petugas kantor Capil, seperti yang dikatakan Makmun, dibenarkan oleh Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk, Bejo Subagyo. “Kita sering dihadapkan pada situasi yang sulit, karena warga bahkan sudah mengantre sejak sebelum kantor dibuka, padahal kita juga masih ada kewajiban mengikuti apel pagi”, tutur Bejo. Terkait pengurusan adminitrasi kependudukan sendiri, Bejo mengungkap bahwa warga banyak yang tak sekedar datang untuk membuat KTP baru, tapi banyak pula yang bertanya mengenai masa berlaku KTP elektronik. “Kita berkali-kali harus menyampaikan kepada warga bahwa KTP elektronik berlaku seumur hidup tanpa batas masa berlaku, meski di dalamnya tercantum tanggal dan tahun berlakunya”, ujar Bejo. Selain itu, warga juga sering datang karena merasa tidak bisa membuat KTP elektronik karena terkendala database kependudukan di daerah lain. “Warga masih banyak yang tidak paham bahwa KTP Elektronik berlaku secara nasional sehingga apabila sudah terekam di tempat lain, tidak bisa merekam diri di sini”, jelas Bejo.

Untuk mengurangi kepadatan permintaan layanan Adminduk di Kantor Capil, Bejo berharap agar peralatan rekam e-KTP bisa secepatnya diperbaiki. “Kita sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk hal tersebut, dan semoga dalam waktu dekan sudah bisa ditindaklanjuti”, pungkas Bejo