Perihal perlunya anggaran layak dalam rangka penanggulangan dampak kriminalitas yang membawa dampak buruk bagi para korban tersebut diungkapkan Wakil Bupati Wonosobo, Hj Maya Rosida MM ketika membuka acara workshop perencanaan anggaran pusat pelayanan terpadu, Selasa (28/4). Menurut Maya, sampai saat ini, kasus kekerasan yang menimpa kaum perempuan dan anak di Kabupaten Wonosobo memang sudah dalam tahap sangat mengkhawatirkan. “Gejala degradasi moral, khususnya di kalangan remaja masa kini saya nilai sudah sangat membuat resah orang tua”, ungkap Maya di depan sekitar 20 peserta workshop. Hal itu, dikatakan Maya tak lepas dari kian tak terkendalinya pola pergaulan dan cara remaja menyikapi kecanggihan teknologi. Lebih memprihatinkan lagi, ketika telah terjadi kasus, para korban belum mendapat pendampingan dan perawatan layak karena keterbatasan anggaran. “Masih minimnya anggaran dari pemerintah menjadi pekerjaan rumah yang perlu dicarikan jalan keluar”, tutur Maya lebih lanjut.

Terkait minimnya jumlah anggaran untuk penanganan perempuan korban kekerasan juga dikatakan Ketua UPIPA Wonosobo, Nuraini Ariswari. Menurut Nuraini, saat ini memang anggaran memang belum memadai. “Dalam setahun baru sekitar 50 Jutaan untuk menangani ratusan kasus”, ungkap Nuraini saat berdiskusi dengan para peserta workshop. Selama ini pusat pelayanan terpadu (PPT) yang menampung para korban juga masih kesulitan ketika dihadapkan pada masalah biaya yang harus ditanggung untuk penanganan korban. “Ketika para korban harus menjalani perawatan di Rumah Sakit, sering muncul keluhan karena mereka tak memliki Jamkesmas, Jamkesda, atau BPJS”, jelas Nuraini ketika menjelaskan kendala yang dihadapi. Untuk itulah, UPIPA merasa perlu mengajak semua pihak untuk berpikir bersama, termasuk dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Anak (BKKBPP dan PA), Bagian Sosial dan Kesra Setda, RSU Setjonegoro, serta Bappeda Kabupaten Wonosobo. “Dengan bergandengan tangannya semua pihak-pihak terkait tersebut, kami meyakini di masa mendatang anggaran untuk menangani korban akan lebih memadai”, harap Nuraini.

Workshop yang diikuti pula para penggiat sosial dan beberapa perangkat desa tersebut, dikatakan Nuraini, dapat digelar dengan dukungan penuh dari organisasi MAMPU ( Maju perempuan Indonesia Untuk Penanggulangan Kemiskinan) dan Organisasi dunia, Australian Aid.