Seperti pengenaan PPN atas pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) kapal-kapal domestik dan belum responsifnya pemerintah dalam menurunkan harga BBM untuk kapal domestik.

Pasalnya, pengenaan PPN 10 persen dan Pajak Kendaraan Bermotor (PPKB) 5-7 persen atas pembelian BBM kapal-kapal domestik, mengakibatkan harga BBM di Indonesia jauh di atas harga BBM Internasional.

"Kebijakan pemerintah tersebut perlu ditinjau ulang agar bisa meningkatkan daya saing industri pelayaran nasional. PPN dan PPKB bagi usaha pelayaran sudah seharusnya dihapuskan," ujar Carmelita di kantornya, Jalan Abdul Muis, Jakarta, Rabu (19/8).

Dia menambahkan, pemerintah harus lebih responsive terhadap penurunan harga BBM di dalam negeri. Nyatanya, kata Carmelita, sampai saat ini pemerintah belum menurunkan harga BBM kapal-kapal domestik seiring dengan penurunan harga BBM Internasional.

"Pemerintah harus menetapkan harga BBM untuk industri pelayaran secara harian. Terlalu lama kalau menetapkan harga BBM kapal dilakukan setiap 30 hari, itu telat. Masa tunggu penetapan harga BBM selama 30 hari sangat memberatkan pengusaha. Negara lain, penentuan harga BBM kapal dilakukan setiap hari. Buktinya, pasar bisa menerimanya. Kenapa di Indonesia harus setiap 30 hari,” tandasnya.

Sumber : JPNN.com