"Yang penting harus berstatus hukum, misalnya gojek ini berada di bawah perusahaan apa dan angkutan kendaraan yang digunakan apa," kata Ketua Organda Jateng Karsidi Anggoro di Semarang, Kamis (19/11).

Menurut dia, idealnya sebelum beroperasi gojek tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah melalui Dinas Perhubungan memastikan kepemilikan badan usaha tersebut.

"Kalau sampai tidak sesuai dengan peraturan tentu kami akan menolak keberadaan gojek tersebut," katanya.

Sedangkan jika badan hukum jelas, maka Dinas Perhubungan harus memastikan apakah moda transportasi yang digunakan oleh gojek tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah. "Seperti yang diketahui, terkait moda transportasi pada angkutan umum harus sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi kalaupun badan usaha jelas, pasti ada yang salah dengan implementasinya," katanya.

Meski demikian, pihaknya enggan menjelaskan lebih lanjut mengingat penegakan peraturan merupakah ranah pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan. "Pada dasarnya kan tidak mungkin di jalan raya yang lewat kapal laut. Itulah yang harus dipahami oleh pemerintah dan pengusaha," katanya.

Sementara itu, terkait pengaruhnya terhadap omzet angkutan umum, pihaknya mengakui pasti berdampak negatif. Meski demikian, Organda tidak dapat menahan keberadaan gojek selama memang diperbolehkan oleh pemerintah.

Fenomena Gojek Jadi Kritik Perbaikan Layanan Angkutan Umum

YOGYAKARTA -- Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (UGM) Dwi Ardiantra Kurniawan mengatakan, fenomena persebaran Gojek di daerah dapat menjadi kritik terhadap perbaikan pelayanan angkutan umum.

"Meluasnya pengoperasian sekaligus peminat Gojek seharusnya disikapi sebagai momentum memperbaiki pelayanan angkutan umum," katanya di Yogyakarta, Jumat (20/11).

Menurut Ardianta, semakin banyaknya masyarakat yang berminat menjadi pengemudi Gojek merupakan fenomena biasa yang didasari pemanfaatan peluang. Di sisi lain, menurut dia, masyarakat sebagai calon pengguna sarana transportasi juga akan memilih moda dengan akses yang lebih cepat dan mudah. "Jadi sebetulnya ini merupakan fenomena sosial yang wajar," kata dia.

Kendati demikian, Dwi Ardianta mengatakan pada dasarnya baik Gojek maupun ojek konvensional pada umumnya memang belum memiliki legalitas. Pasalnya, moda tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu mengatur bahwa angkutan umum hanya terbatas pada kendaraan roda empat dan lebih.

"Meski tidak sesuai UU, dalam implementasi pengaturannya, faktanya juga belum jelas apakah boleh atau tidak," kata Ardianta.

Menyikapi fenomena Gojek, menurut Ardianta, pemerintah beserta pengelola angkutan umum cukup meningkatkan penyajian kemudahan akses bagi masyarakat disertai jadwal tiba yang tepat. Rendahnya penggunaan transportasi umum, menurut dia, menandakan layanan dan fasilitasnya dinilai masih belum optimal dan efisien. "Berkaca dari Gojek masyarakat menginginkan akses transportasi yang praktis dan efisien."

Meski demikian, pemerintah, menurut dia, tetap perlu memberikan regulasi yang jelas, agar semakin banyaknya perusahaan ojek yang bermunculan tidak menimbulkan konflik horizontal antarpengemudi ojek. "Harus ada upaya dari pemerintah untuk mengatur, bukan mendiamkan saja," ujarnya.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID