''Pada Senin besok, kami sudah akan mulai mendistribusikan raskin di wilayah-wilayah kecamatan yang sebelumnya mengalami penundaan penyaluran,'' kata Kepala Gudang Bulog 409 Padamara Purbalingga M Usman, Rabu (13/5).

Sebelumnya, proses distribusi raskin di tiga kecamatan wilayah Kabupaten Purbalingga dihentikan karena raskin yang akan dibagikan berkualitas buruk.

Bupati Sukento Rido Marhaendrianto yang melakukan sidak di gudang Bulog Padamara, menemukan raskin yang akan dibagikan di wilayah Kecamatan Bobotsari, Kejobong dan Kalimanah, berwarna kuning dan berbau apek.

Pada saat itu, Bupati meminta proses distribusi raskin yang sebenarnya sedang dilaksanakan dihentikan. Bupati meminta pihak Bulog agar mengganti beras yang akan dibagikan pada warga miskin, dengan beras yang berkualitas lebih baik.

Terkait permintaan tersebut, Usman memastikan, raskin yang akan didistribusikan di wilayah Purbalingga, seluruhnya telah diperiksa dan dalam kondisi kualitas yang baik. ''Kami pastikan, semua beras yang kita salurkan sudah dalam kondisi kualitas yang baik,'' katanya.

Usman mengakui, ketika akan menyalurkan raskin bagi warga miskin di tiga kecamatan tersebut, memang ada beras yang kualitasnya di bawah standar. Namun dia memastikan, hal ini bukan berarti semua kondisi beras yang ada di gudang berkualitas buruk.

''Beras yang ditemukan dalam kondisi jelek dan berwarna kekuningan, kebetulan terkena bocoran air hujan di gudang yang atapnya bocor. Tapi beras yang lainnya, masih dalam kondisi baik,'' jelasnya.

Dia menjelaskan, dalam penyaluran raskin di Purbalingga, seluruhnya ada 80.377 rumah tangga sasaran (RTS) uang berhak mendapat raskin. Jumlah RTS tersebut tersebar di 239 desa.

''Dalam program raskin ini, setiap RTS akan menerima beras sebanyak 15 kilogram dengan harga tebus Rp1.600 per kilogram,'' jelasnya.

Tiga Petinggi Pemkab Purbalingga Bersaing di Pilkada

PURBALINGGA -- Penyelenggaraan pilkada di Purbalingga pada akhir tahun 2015, diperkirakan akan menjadi ajang pertarungan yang cukup sengit. Lantaran tiga orang pejabat yang saat ini menduduki jabatan puncak di birokrasi Pemkab Purbalingga akan bersaing memperebutkan kursi Bupati.

Ketiga pejabat tersebut terdiri dari Sukento Rido Marhaendrianto yang saat ini menjabat sebagai Bupati, Tasdi yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati, dan Imam Subijakto yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah. Ketiga pejabat tersebut sudah secara terbuka mengumumkan rencananya untuk maju sebagai calon bupati.

Terkait hal ini, Bupati Sukento Rido Marhaendrianto, memastikan kondisi birokrasi di Pemkab Purbalingga masih kondusif dan berjalan normal. Tidak ada persoalan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

''Saya kira, kami bertiga orang-orang yang sudah berfikir dewasa. Kami bisa membedakan mana kepentingan saat ini dan besok. Meski bersaing, kami tetap baik-baik saja, saling menghargai, saling bekerjasama, dan saling mengisi,'' kata Bupati, di pendopo Pemkab Purbalingga, Rabu (13/5) malam.

Sukento yang akan mengakhiri tugas sebagai Bupati hingga akhir masa jabatan pada 27 Juli 2015 mendatang, memastikan fungsi dan tugas pemerintahan di Pemkab Purbalingga masih berjalan dengan baik, tanpa diganggu persoalan-persoalan menjelang pilkada.

Seperti dalam bidang ke-PU-an, Sukento menyatakan, proses lelang lelang bahkan berlangsung lebih cepat dibanding tahun lalu, karena kinerja birokrasi yang semakin baik.

''Demikian juga dengan fungsi dan tugas-tugas pemerintahan lainnya. Semuanya tetap berjalan dengan baik, meski kami bertiga nantinya akan bersaing dalam pilkada,'' jelasnya.

Untuk itu, dia berharap situasi kondusif ini dapat tetap berlangsung, meski pun dalam pelaksanaan pilkada mendatang ada tiga orang mantan pucuk pimpinan Pemkab yang akan bersaing. ''Birokrasi juga kami harapkan dapat tetap terjaga netralitasnya, sehingga tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,'' katanya.

''Kita berharap, bupati yang nantinya terpilih adalah bupati yang memang bersih. Untuk itu, masyarakat juga harus mendorong itu agar pilkada harus bersih, jangan menunggu wangsit atau uang disit. Jangan sampai dalam pilkada nanti ada iming-iming, apalagi amang-amang,'' jelasnya.

Ketua KPU Sri Wahyuni menegaskan, pihaknya akan berupaya meminimalisir kemungkinan terjadinya praktik money politic. Antara lain, dengan memangkas beban pengeluaran cabup-cawabup dalam kampanye.

"Sesuai ketentuan peundang-undangan, dalam pilkada ini KPU akan menanggung sebagian biaya kampanye pasangan calon, seperti pembuatan baliho, umbul umbul, spanduk, leaflet dan brosur,'' jelasnya.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID