WONOSOBO, 4 September 2026 — Pemerintah Kabupaten Wonosobo bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah memperkuat sinergi pengendalian inflasi daerah melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Wonosobo, Jumat (4/9/2026).

Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), pelaku usaha, petani, peternak, pedagang, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga ketersediaan pangan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat mengatakan, menjaga ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga bukan semata-mata berkaitan dengan menjaga angka inflasi, tetapi menyangkut langsung daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

“Menjaga ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga bukan sekadar menjaga angka inflasi, tetapi menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Inilah yang perlu terus kita kerjakan bersama melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat,” ujar Afif.

Menurutnya, harga pangan memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Ketika harga beras, cabai, daging, dan komoditas strategis lainnya mengalami kenaikan yang tidak terkendali, dampaknya langsung dirasakan rumah tangga melalui meningkatnya kebutuhan pengeluaran sekaligus menurunnya daya beli.

Karena itu, pengendalian inflasi, kata Afif, tidak boleh hanya dilakukan ketika harga telah meningkat. Pemerintah harus mampu membaca potensi persoalan sejak dini, mulai dari kondisi stok, produksi, distribusi hingga perkembangan harga di pasar.

Ia meminta TPID bersama perangkat daerah terkait dan BPS memperkuat pemantauan stok serta harga pangan strategis secara berkala dan berbasis data.

“Potensi kelangkaan maupun kenaikan harga harus dapat kita deteksi lebih awal, sehingga langkah antisipasi bisa segera dilakukan,” tegasnya.

Inflasi Wonosobo Masih Terkendali, Pangan Tetap Jadi Perhatian

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah M. Noor Nugroho menyampaikan, secara tahunan inflasi Wonosobo masih berada dalam kondisi terkendali. Namun, perkembangan inflasi bulanan perlu mendapat perhatian karena tercatat sedikit lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah.

Pada Agustus 2026, inflasi Wonosobo tercatat 0,49 persen secara bulanan (mtm) dan 3,01 persen secara tahunan (yoy). Angka inflasi tahunan tersebut masih berada di bawah inflasi Jawa Tengah sebesar 3,08 persen dan inflasi nasional sebesar 3,19 persen.

“Inflasi bulanan Wonosobo yang sedikit lebih tinggi daripada Jawa Tengah ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama, khususnya karena tekanan masih ada dan berasal dari komoditas pangan,” kata Noor.

Ia menegaskan bahwa pangan tetap menjadi salah satu kunci pengendalian inflasi di Wonosobo. Dalam beberapa periode terakhir, komoditas seperti aneka cabai, bawang merah, beras, dan bawang putih turut memberikan tekanan terhadap perkembangan harga.

Perhatian tersebut semakin penting karena Wonosobo memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap inflasi Jawa Tengah, yakni sekitar 8,12 persen.

Di sisi lain, Wonosobo merupakan salah satu daerah sentra produksi pangan strategis, khususnya aneka cabai dan bawang putih yang masuk tiga besar produksi di Jawa Tengah. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam keterjangkauan harga di tingkat konsumen.

“Perkembangan harga pangan produk unggulan tersebut masih perlu menjadi perhatian karena harganya relatif lebih tinggi dibandingkan keseluruhan di Jawa Tengah,” jelas Noor.

Untuk bawang merah, persoalan pasokan menjadi tantangan tersendiri karena produksi lokal Wonosobo belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi semakin berat ketika memasuki periode musim kering dan menghadapi risiko El Niño.

Wonosobo Surplus Sejumlah Komoditas Strategis

Berdasarkan pemetaan ketahanan pangan, Wonosobo memiliki posisi strategis dalam menopang pasokan pangan Jawa Tengah.

Wonosobo tercatat sebagai daerah surplus untuk beras, cabai merah, cabai rawit, dan bawang putih. Sementara itu, komoditas bawang merahmasih mengalami defisit pasokan lokal.

Sekretaris Daerah Wonosobo One Andang Wardoyo memaparkan, pemerintah daerah melakukan pemantauan harga bahan pokok dan barang penting secara rutin setiap hari kerja maupun hari besar di Pasar Induk Wonosobo serta tingkat agen dan distributor.

Dari pemantauan tersebut, beras dan gula pasir menjadi komoditas yang relatif stabil sepanjang tahun. Bawang putih bergerak pada kisaran Rp35.000–Rp38.000 per kilogram.

Sementara itu, cabai rawit merah menjadi salah satu komoditas yang sangat volatil. Pada Maret 2026, harganya sempat mencapai sekitar Rp83.015 per kilogram.

Di sisi lain, harga daging sapi menunjukkan tren kenaikan hingga mencapai sekitar Rp145.000 per kilogram, atau meningkat 7,4 persen.

“Untuk jangka pendek, fokus kita adalah mengendalikan volatilitas cabai dan memantau tren kenaikan daging sapi, tanpa mengabaikan komoditas strategis lainnya,” terang Andang.

Dari sisi produksi, hingga September 2026 Wonosobo diproyeksikan menghasilkan 50.138,59 ton beras/padi dari luas panen 17.867,82 hektare.

Untuk cabai besar, produksi diperkirakan mencapai 22.626,33 ton dari luas panen 1.963,14 hektare, dengan Kecamatan Garung sebagai salah satu sentra utama yang menyumbang lebih dari 45 persen produksi.

Cabai rawit diproyeksikan mencapai 17.111,42 tondari luas panen 1.658,07 hektare, dengan Garung dan Mojotengah menjadi penyumbang terbesar.

Sementara produksi bawang merah dan bawang putih tercatat sekitar 1.351,46 ton dari luas panen 166,59 hektare, dengan Kecamatan Kalikajar sebagai sentra dominan.

Antisipasi Risiko Iklim dan Penguatan Rantai Pasok

Noor mengatakan, tantangan ke depan bukan hanya persoalan harga, tetapi juga risiko produksi akibat perubahan kondisi iklim.

Karena itu, BI Jawa Tengah merekomendasikan agar Wonosobo melakukan langkah antisipatif menghadapi El Niño, antara lain melalui optimalisasi dan penguatan sarana pengairan serta pengaturan pola tanam untuk mengantisipasi kemungkinan defisit pasokan antarwaktu.

Dari sisi hilir, penguatan pasokan lokal produk unggulan seperti cabai dan bawang merah juga dinilai penting untuk mengurangi gejolak harga.

Khusus bawang merah, karena produksi lokal masih defisit, BI mendorong adanya offtakeryang dapat membeli komoditas dari daerah sentra produksi sehingga pasokan ke Wonosobo lebih terjamin.

Wonosobo juga dinilai memiliki peran penting dalam mendukung program swasembada bawang putih nasional 2028 melalui peningkatan budidaya sekaligus edukasi masyarakat agar semakin terbiasa mengonsumsi bawang putih lokal.

Selain itu, Wonosobo didorong untuk lebih aktif dalam Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dan kegiatan temu bisnis, khususnya sebagai daerah produsen komoditas unggulan.

Enam Rekomendasi Strategis

Dalam HLM tersebut, BI Jawa Tengah menyampaikan enam rekomendasi strategis untuk memperkuat pengendalian inflasi dan ketahanan pangan Wonosobo.

Pertama, mitigasi risiko iklim melalui optimalisasi sarana pengairan dan pengaturan pola tanam.

Kedua, memastikan kelancaran distribusi lokal, khususnya komoditas cabai, bawang putih, dan beras melalui pasar tradisional maupun outlet pangan.

Ketiga, memperkuat offtaker daerah, terutama untuk menyerap komoditas dari sentra produksi guna menstabilkan pasokan bawang merah.

Keempat, mendorong kemandirian bawang putih melalui peningkatan budidaya dan edukasi konsumsi produk lokal.

Kelima, memperluas Kerja Sama Antar Daerah dan matchmaking bisnis agar Wonosobo semakin aktif menjadi pemasok bagi kebutuhan pangan Jawa Tengah.

Keenam, mengintensifkan Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar secara terukur, terutama pada wilayah dan komoditas yang berpotensi mengalami tekanan harga.

Bupati Afif menegaskan, rekomendasi yang dihasilkan dalam HLM tersebut harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata.

“Jangan sampai rekomendasi berhenti menjadi catatan rapat. Rekomendasi harus diterjemahkan menjadi pekerjaan yang nyata di lapangan,” ujarnya.

Ia juga mengajak pelaku usaha pangan untuk aktif berkomunikasi dengan pemerintah apabila menghadapi kendala produksi, distribusi maupun pemasaran.

“Kita ingin pemerintah hadir lebih awal, membaca persoalan lebih cepat, dan mengambil langkah yang tepat,” tambahnya.

Afif menegaskan, tujuan akhir pengendalian inflasi bukan sekadar mempertahankan angka statistik, melainkan memastikan pangan tersedia, harga terjangkau, petani memperoleh kesejahteraan, dan daya beli masyarakat tetap terjaga.

“Yang ingin kita jaga bukan hanya angka inflasi, tetapi pangan yang tersedia, harga yang terjangkau, petani yang sejahtera, dan daya beli masyarakat yang tetap terjaga,” pungkasnya.