"Nanti kami koordinasi dengan Kominfo. Di Youtube yang lalu juga ada video anak kecil yang disuruh lakukan tindakan yang enggak seharusnya," kata Marciano di kantor presiden, Jakarta, Selasa (18/3).

Marciano berpendapat, ISIS sengaja menyebar video itu untuk mengintimidasi pihak-pihak yang mengancam keberadaan mereka selama ini. Dengan harapan, banyak pihak akan takut terhadap kelompok tersebut.

"Bagaimana mereka biadabnya melakukan eksekusi kepada lawannya, itu upaya untuk menekan pihak yang menyerang ISIS. 'Kalau kamu teruskan, kami akan lakukan ini'. Itu bentuk propaganda mereka," sambung Marciano.

Terkait ini, Marciano juga meminta publik tidak menghakimi anak-anak dan kaum ibu yang diduga akan ikut suami dan ayah mereka masuk wilayah ISIS. Terutama ibu dan anak dalam rombongan 16 orang yang ditahan otoritas Turki.

Menurutnya, muncul dugaan mereka masuk wilayah itu hanya untuk mencari nafkah. Meski mereka bekerja secara ilegal.

"Kami melakukan pendalaman, apakah yang perempuan ini masuk ke sana apakah suaminya sudah di sana. Kalau suami sudah di sana, bisa bekerja atau yang lain. Harus pasti dulu. Kalau menyangkut keluarga saya harus mengeluarkan statement setelah pasti ada data dari tim kita yang masih di sana," tandas Marciano.

Sejumlah WNI Gabung ISIS, Adik Amrozi Salahkan Dua Lembaga Ini

JAKARTA - Alumnus Jamaah Islamiyah sekaligus adik Amrozi, Ali Fauzi, menjelaskan, adanya sejumlah WNI yang bergabung dalam gerakan ISIS di Syria memang tak bisa dilepaskan dari tanggung jawab Badan Intelijen Negara (BIN) maupun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

”Dari kejadian itu, tentu kinerja BIN maupun BNPT harus dievaluasi,” tutur alumnus kamp Mindanao tersebut, kemarin.

Selain mengevaluasi kinerja BIN maupun BNPT, yang tak kalah penting adalah perlunya payung hukum bagi dua institusi itu untuk bisa mencegah WNI bergabung dengan kelompok teroris yang menggunakan kedok agama.

”Aparat tidak punya payung hukum untuk menangkap mereka yang terindikasi akan bergabung dengan kelompok-kelompok ekstrem. Di negara lain ada aturannya untuk menangkap orang seperti itu,” terang pria lulusan Magister Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya tersebut.

Kepala BIN Marciano Norman mengungkapkan, ada sejumlah opsi yang sama-sama dimungkinkan terkait 16 WNI itu. Pilihan yang utama tentu segera mendeportasi kembali ke Indonesia.

”Pemerintah Turki kelihatannya juga lebih menginginkan (opsi) ini,” katanya seusai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di kompleks istana kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Pilihan lainnya, lanjut Marciano, para WNI tersebut diperlakukan sebagai pihak-pihak pencari suaka. Mereka akan ditawarkan kepada negara lain yang mau menerima. Opsi itu muncul karena beberapa di antara mereka justru tidak ingin dipulangkan ke Indonesia. Mereka ingin melanjutkan perjalanan menyeberang ke Syria.

Marciano melanjutkan, mereka yang ngotot ingin tetap menyeberang ke Syria itu juga beragam. Ada di antara mereka yang lebih beralasan faktor ekonomi. Mereka sudah menjual hampir semua harta benda yang dimiliki untuk modal berangkat ke Syria demi mencari pekerjaan dan penghidupan yang lebih layak.

”Kami sih opsi yang paling bagus juga kalau memungkinkan bisa dideportasi ke sini. Sehingga kami bisa lakukan pengembangan,” ujarnya.

Khofifah Beber Alasan Sebenarnya WNI Gabung ISIS

JAKARTA - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menilai keterlibatan WNI dalam kelompok radikal ISIS itu merupakan peristiwa serius. Apalagi seluruh negara menyatakan ISIS sebagai kelompok berbahaya, mengancam peradaban dan stabilitas negara.

"Jelas terlibatnya WNI dalam kelompok berbahaya itu bukan faktor kemiskinan. Murni sebagai masalah ideologis," ujar Khofifah Indar Parawansa usai menghadiri Seminar Nasional Pekerja Sosial, Jakarta, Selasa (17/3).

Menurutnya, persoalan kesamaan ideologis itulah yang lebih mempermudah individu bergabung dalam kelompok ISIS. Terlebih kondisi ekonomi, sosial dan politik di Indonesia lebih baik dari negara Suriah dan Irak.

Dengan kondisi yang baik saja, lanjut dia, masih terdapat individu yang tertarik bergabung dalam kelompok teroris tersebut. Hal ini menjadi bukti kesamaan ideologis lebih berpengaruh dari situasi eksternal yang dinikmati individu.

"Bagaimanapun Indonesia merupakan negara yang lebih baik dari Irak dan Suriah. Maka bukan itu alasan WNI bergabung pada kelompok kejam tersebut," imbuhnya.

Khofifah menambahkan, langkah perlindungan terhadap WNI dari serbuan ideologis asing yang tak sesuai ideologi negara harus dilakukan. Melalui serangkaian program deradikalisasi ideologi asing. Melibatkan lintas kementerian dan lembaga.

Juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Irfan Idris mengakui, ancaman kelompok teroris membidik kader-kader muda sangatlah cepat. Para kelompok teroris itu melakukan pendekatan melalui berbagai sarana.

Tak terkecuali, sambung dia keterlibatan WNI dalam kelompok ISIS. Hal tersebut menunjukkan proses rekrutmen anggota tak pernah berhenti. Kelompok teroris terus menjaring kader dari berbagai lapis sosial.

"BNPT tak bisa sendiri bekerja. Perlu menggandeng lembaga lain. Di antaranya Kementerian Sosial yang juga punya peran mencegah ideologis asing masuk ke Indonesia," pungkasnya.

Curiga Istri Gabung ISIS, Suami: Tolong, Kembalikan!

CIREBON – Suhani, 32, tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Desa Grogol, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon sudah tiga tahun hilang kontak di Syria. Keluarganya mengkhawatirkan Suhani terlibat Islamic State of Iran and Syria (ISIS).

Hal itu akhirnya membuat sang suami, Madun, 38, bersama Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin, melaporkan masalahnya pada Disnakertrans Kabupaten Cirebon, Selasa (17/3).

Madun menjelaskan, Suhani berangkat ke Syria 18 Mei 2007 melalui PT Cemerlang Bintang Sekawan, Jakarta Timur. Tujuan awalnya, Suhani menjadi TKI di Jordania. Namun entah apa penyebabnya, Suhani justru menjadi TKI di Syria.

“Awalnya kami masih saling komunikasi. Kadang telepon atau SMS. Saya masih dapat kabar. Dan setiap bulannya juga Suhani mengirimkan uang,” tuturnya kepada Radar, Selasa (17/3). Namun di tahun 2011, keluarga hilang kontak dengan Suhani.

Kabar terakhir yang didapat Madun, sempat terjadi keributan di Kota Amus, tempat Suhani bekerja. Setelah itu, Madun kesulitan untuk menghubungi istrinya. Hingga saat ini, Suhani tidak bisa dihubungi.

Bahkan, saat Madun mencoba menghubungi majikan Suhani pun tidak ada jawaban. “Ya saya khawatir, apalagi di sana sedang perang. Terus sekarang ramai-ramai ISIS. Saya khawatir kalau istri saya ikut ISIS,” ujar pria yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang becak ini.

Pada 5 Desember 2013, pihaknya sudah melaporkan masalah ini pada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Namun hingga saat ini, tidak ada respons dari lembaga yang bersangkutan. Maka dari itu, akhirnya Madun memberanikan diri untuk melaporkan masalah ini pada Disnakertrans Kabupaten Cirebon.

Dirinya pun berharap segera ada kejelasan dan kepastian dan pemulangan istrinya. “Tolong, kembalikan istri saya. Saya minta kabar, minta kepastian bagaimana kabar istri saya. Apakah masih hidup atau bagaimana?” tuturnya.

Sementara itu, perwakilan LBH Posbakumadin, Agus Prayoga menjelaskan, pihaknya mencoba mengadvokasi masalah yang menimpa keluarga Madun. Pasalnya, hingga saat ini perlindungan terhadap TKI masih minim. Bahkan Agus mengakui kasus Suhani merupakan satu dari sekian banyak kasus TKI di Kabupaten Cirebon.

“Masih banyak persoalan. Yang bersangkutan sudah mengajukan pengaduan ke BNP2TKI, tapi tidak direspons, dan saya harap pemerintah kabupaten Cirebon bisa turut membantu,” ujarnya.

Sumber : JPNN.com