''Saya berharap, CPNS baru menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) secara benar, jujur, sederhana, opo anane (apa adanya), serta tidak korupsi,'' pintanya dalam sambutan penyerahan SK CPNS daerah dari Formasi Umum tahun 2014, Rabu (16/4).

Setelah menerima SK CPNS, CPNS akan melaksanakan tahapan berikutnya berupa prajabatan selama 30 hari. Untuk itu, bupati berpesan, selama CPNS maupun PNS tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan norma PNS, karena akan merugikan CPNS itu sendiri.

CPNS yang lolos ini, merupakan yang terbaik dari seluruh pelamar yang jumlahnya mencapai ribuan orang.
Selain itu, CPNS yang baru menerima SK itu nantinya, setelah 20 tahun akan menggantikan pejabat yang saat ini menduduki jabatan di jajaran birokrasi pemerintah Kabupaten Boyolali.

Untuk itu, Seno berharap untuk terus bekerja keras dan banyak melakukan inovasi baru guna memajukan pembangunan di Kabupaten Boyolali.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Boyolali Siti Askariyah menegaskan, CPNS yang baru saja menerima SK CPNS merupakan CPNS Formasi umum tahun 2014 lalu. Menurutnya, penyerahan SK CPNS ini dimaksudkan sebagai pengakuan, mulai saat ini mereka telah masuk dalam lingkungan PNS.

Status PNS terikat dengan aturan kepegawaian yang berlaku. Selain itu, juga dimaksdukan untuk memberi gambaran dan orientasi tentang kepegawaian, tugas pokok dan fungsi, serta segera bisa melaksanakan tugas di tempat yang baru untuk memperoleh hak-hak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jumlah peserta yang menerima SK CPNS tercatat 36 orang. Mereka terdiri 28 tenaga guru, enam dokter,. dua orang Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).

Perlu diketahui Formasi umum, PNS tahun 2014 diikuti 3249 pelamar dan yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 2.530 pelamar. Formasi guru diikuti 1.164 pelamar, tenaga kesehata diikuti 22 dokter, dan P2UPD diikuti 1.344 pelamar.

Di akhir acara, CPNS mendapat seragam batik lurik dari Badan kepegawai Daerah.

Hari Ini Pemkab Boyolali Siap Cek Minuman Beralkohol di Minimarket

BOYOLALI -- Pemkab Boyolali siap melaksanakan aturan baru peredaran minuman beralkohol per 16 April 2015.

''Tim kami mendatangi semua wilayah kecamatan, kita ambil sampel tiap kecamatan lima hingga enam toko minimarket didatangi. Kita beri sosialisasi dan pengertian kepada pemilik toko maupun karyawan minimarket yang intinya, sekarang dilarang menjual minuman beralkohol,'' kata Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Disperindag Kabupaten Boyolali Yohanes Supriyanto, Kamis (16/4).

Langkah ini mengacu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengurangan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Berakhohol.

Supriyanto menegaskan, jika natinya setelah 16 April 2015 masih ditemukan toko maupun minimarket tetap menjual minuman beralkohol akan dilakukan sanksi peringatan hingga tiga kali.

“Jika tetap nekat bisa dicabut izin usahanya,'' tegasnya.

Dalam Permendag Nomor 6 Tahun 2015 itu ditegaskan bahwa seluruh toko, warung dan mini market dilarang menjual minuman yang mengandung alkhohol dalam kategori A yang mengandung alkhohol kurang dari 5 persen dilarang dijual di toko maupun minimarket.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID