Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Sumarna Surapranata menuturkan, semua guru idealnya memang diharuskan untuk mengikuti UKG itu."Namun harus benar-benar guru. Harus lolos verifikasi dan validasi," katanya di Jakarta kemarin.

Pejabat yang akrab disapa Pranata itu mengatakan laporan bahwa ada guru calon peserta UKG dicoret bisa disebabkan karena sejumlah faktor. Seperti guru itu diangkat oleh sekolah atau satuan pendidikan tanpa aturan yang baku. Sehingga guru ini tidak memiliki database di dinas pendidikan setempat.

Laporan lainnya yang masuk adalah, calon peserta UKG dicoret karena diketahui bukan guru. Contohnya yang terjadi di Pekalongan, banyak ditemukan laboran dan pustakawan yang ikut-ikutan mendaftar untuk mengikuti UKG. Kondisi ini bisa disebabkan karena ada isu bahwa ketika lulus UKG, maka akan mendapatkan tunjangan profesi.

Pranata menegaskan pelaksanakan UKG sama sekali tidak terkait dengan pencairan UKG. Dia mengatakan UKG dilakukan semata-mata untuk pemetaan kualitas kompetensi guru di seluruh Indonesia.

Mayoritas pelaksanaan UKG dilakukan secara online melalui sistem computer based test (CBT). Sedangkan ada sebagian kecil daerah yang masih menjalankan UKG berbasis ujian tulis kertas.

Pejabat yang hobi kuliner Sunda itu menjelaskan, Kemendikbud terus berkoordinasi dengan pemda-pemda terkait pendaftaran UKG itu. Dia berharap dengan UKG ini Kemendikbud bisa menemukan landasan pengambilan kebijakan pembinaan untuk peningkatan kualitas guru.

Ketum PGRI: Data Hasil UKG jadi Bahan Olok-olok Guru

JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo mengatakan, jika uji kompetensi guru (UKG) digunakan untuk pemetaan, seharusnya tidak dilakukan untuk seluruh guru. Dia menuturkan sejatinya Kemendikbud sudah mempunyai data hasil UKG pada 2012 lalu.

"Data itu tidak diapa-apakan sampai sekarang. Malah dijadikan bahan olok-olok guru," tuturnya. Sebab dari hasil UKG itu diketahui nilai rata-rata guru hanya 50-an (dari skor maksimal 100).

Sulistyo juga mengatakan UKG jika tetap dilakukan, tidak berjalan secara diskriminasi. Dia menuturkan tidak adil jika kualitas soal UKG disamakan antara guru honorer dengan guru PNS.

Menurutnya kompetensi guru-guru honorer yang penghasilannya pas-pasan, tidak bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas keprofesiannya.

Sumber : JPNN.com