"Sesuai janji kami, para kepala daerah, kepala sekolah yang indeks integritas UN-nya tinggi akan dipanggil ke Jakarta. Kami sudah mengajukan permohonan agar Presiden yang memberikan penghargaannya," terang Kabalitbang Kemdikbud Furqon dalam jumpa pers di kantornya, Senin (18/5).

Sedangkan bagi daerah yang IIUN-nya rendah, menurut Furqon belum diberikan sanksi. Hanya kepada kepala daerah diminta meningkat mutu pendidikan di daerahnya agar anak didiknya bisa bersaing dengan lainnya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak tujuh provinsi mendapat indeks integritas tertinggi dalam pelaksanaan UN SMA/sederajat tahun 2015. Peringkat pertama indeks integritas tertinggi diperoleh DI Yogyakarta, kemudian peringkat kedua dan selanjutnya secara berurutan diraih Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Bengkulu, Kepulauan Riau, Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Mendikbud Anies Baswedan mengatakan, hasil indeks integritas setiap provinsi, dari peringkat tertinggi hingga terendah akan dikirimkan ke semua pimpinan daerah, yaitu gubernur, walikota dan bupati.

"Setiap gubernur akan menerima potret kejujuran sekolah di provinsinya. Setiap bupati akan menerima potret kejujuran sekolah di kabupatennya," ujarnya.

Strateginya, Cukup Berhenti Menyontek

JAKARTA--Masih tingginya tingkat kecurangan di berbagai daerah yang ditandai dengan rendahnya indeks integritas ujian nasional (IIUN) tingkat kabupaten/kota, menunjukkan contek-menyontek sudah membudaya di kalangan siswa.

"Hasil indeks integritas ujian nasional ini harus menjadi baseline untuk perbaikan ke depan. Karena ini sejalan dengan semangat revolusi mental dalam pendidikan," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan di kantornya, Senin (18/5).

Untuk meningkatkan indeks prestasi akademis diperlukan kerja keras siswa. Namun untuk meningkatkan IIUN, menurut Mendikbud jauh lebih mudah dan sederhana yaitu tolak contekan dan tidak menyontek.

"Tidak ada strategi khusus meningkatkan indeks integritas. Cukup berhenti menyontek dan tolak tawaran bocoran soal," tegas Anies.

Lanjutnya, selama ini kecurangan dan contek-menyontek menjadi bisik-bisik yang tidak pernah diungkap negara. Semua mengetahui itu ada tapi tidak satupun mau melakukan sesuatu.

"Mulai sekarang laporan UN akan mengungkap tentang kecurangan selain meneruskan semangat memperbaiki mutu pendidikan secara terus menerus," terangnya.

Pakai US, SD Tak Kenal UN Lagi

JAKARTA--Pelaksanaan ujian di jenjang pendidikan SD tidak berupa ujian nasional (UN). Sistemnya kini menjadi ujian sekolah (US).

Menurut Kabalitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Furqon, sejak 2014 UN SD sudah dihapus dan diganti dengan US.

"Kalau ada media baik elektronik maupun cetak memberitakan UN SD itu salah. Sebab SD hanya US saja," kata Furqon dalam jumpa pers di kantornya, Senin (18/5).

Dia menyebutkan dalam US SD, materi soal didominasi dari Dinas Pendidikan Provinsi. Sedangkan Kemdikbud hanya menyumbang soal sebanyak 25 persen.

"Berbeda dengan UN SMA/SMK serta UN SMP yang penyelenggarannya Kemdikbud, nah untuk SD penyelenggaranya adalah provinsi. Kami hanya memantau pelaksanaan ujiannya saja," bebernya.

Ditambahkan Furqon, US SD bertujuan membandingkan raihan capaian belajar antardaerah.

Untuk diketahui, Kemdikbud mengeluarkan Peraturan Kabalitbang Kemdikbud No 9/H/HK/2015 tentang Prosedur Operasional Standar Ujian Sekolah SD/MI, SDLB dan Paket A.

Dalam peraturan tersebut, dijelaskan kelulusan ditentukan oleh kehadiran siswa dari kelas satu hingga enam dan memperoleh nilai baik untuk seluruh mata pelajaran dan muatan lokal.

Kemdikbud bertugas menetapkan kisi-kisi soal untuk pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Guru Harus Ciptakan Suasana Senang, Bukan Tegang

JAKARTA--Sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi siswa. Sebagai tempat terjadinya proses belajar mengajar, sekolah jangan menjadi lokasi yang membuat siswa tertekan.

"Bapak Pendidikan Nasional Ki Hadjar Dewantara telah membuat konsep yang menjadikan sekolah sebagai taman. Taman ini adalah tempat yang menyenangkan," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, Senin (18/5).

Konsep sekolah menyenangkan ini, lanjutnya, dimulai dari peran guru dan kepala sekolah. Dengan begitu, konsep sekolah menyenangkan tidak boleh diasosiasikan dengan tempat pembelajaran yang mewah dan mahal.

Suasana menyenangkan dapat muncul ketika seorang pendidik dapat membawakan suasana belajar yang tidak menegangkan, dan menerapkan berbagai pola pembelajaran menyenangkan.

"Jika guru dan kepala sekolahnya tidak menyenangkan, jangan harap sekolah bisa menjadi tempat belajar yang menyenangkan. Untuk itu mari melakukan hal yang berbeda," ajak Mendikbud.

Pendidik dapat menanyakan kepada siswa, pola pembelajaran seperti apa yang diharapkan. Dengan adanya keterlibatan siswa ini, lanjut Anies, suasana pembelajaran di sekolah akan lebih kondusif. Bila siswa merasakan nyaman dalam proses belajar di sekolah, prestasi para siswa tersebut akan lebih meningkat.

"Tidak boleh terlupakan, selain sekolah juga sebagai tempat belajar yang menyenangkan, sekolah harus dapat menunjukkan tempat belajar yang berintegritas. Guru dan kepala sekolah dapat menjadi teladan bagi para siswa," pungkasnya.

Sumber : JPNN.com