Para pendemo mempersoalkan Surat Keputusan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI Nomor.HK.02.02/Menkes/39/2015 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.02.02/Menkes/497/2014 mengenai panitia seleksi terbuka jabatan Kepala (BKKBN).

Mereka menuding, Menkes telah kebablasan dengan mengintervensi proses pengangkatan Kepala BKKBN. Diterbitkannya SK pembentukan Panitia Seleksi Kepala BKKBN dinilai bukanlah kewenangan Menkes. Sebab, BKKBN tidak berada dibawah koordinasi Menkes.

“Kita mendesak kepada menteri Kesehatan untuk tidak mengintervensi dalam hal pengangkatan kepala BKKBN,” terang salah seorang pendemo, Ilham Yunda, dalam orasinya sebagaimana dilansir Indopos (JPNN Group).

Selain itu, mereka menilai komposisi panitia seleksi tersebut tidak proporsional karena berasal dari kader-kader partai politik tertentu. Tak hanya itu, individu yang berada di dalamnya dianggap tidak memiliki kompetensi dibidang kependudukan dan keluarga berencana.

“Seharusnya dalam panitia seleksi ini lebih banyak mengakomodir unsur-unsur pejabat dari Internal BKKBN yang kompeten,” tegas Ilham.

Sumber : JPNN.com