Pemindahan dilakukan bertahap karena lokasinya terpencar-pencar. Seperti di Denpasar, Madiun, atau DIY.

Bila, merujuk pada pernyataan Prasetyo sebelumnya, eksekusi mati akan dilakukan tiga hari pasca pemindahan semua terpidana mati klir. Dengan begitu, hampir pasti eksekusi pada terpidana mati kasus narkotika dilakukan dalam dua pekan ini.

Yang jelas, lanjut Prasetyo, terpidana baru akan diberitahu tanggal eksekusi tiga hari sebelumnya. Tidak mungkin pihaknya mengungkapkan tanggal pelaksanaan eksekusi kepada publik sementara terpidana belum tahu.

"Kami kumpulkan dulu di Nusakambangan, baru setelah itu eksekusi ditentukan harinya," lanjutnya. Lagipula, pihak lapas mengharapkan para terpidana tidak terlalu lama di sel isolasi.

Disinggung mengenai sinyal Wapres Jusuf Kalla untuk menunda eksekusi terpidana asal Brasil Rodrigo Gularte akibat gila, Prasetyo menggeleng. Dia menyatakan belum pernah mendapatkan perintah penundaan eksekusi. Lagipula, eksekusi merupakan kewenangan Jaksa Agung.

Mantan Jampidum itu menjelaskan, tidak ada aturan yang melarang untuk mengeksekusi terpidana gila. Pengecualian hanya diberikan kepada perempuan hamil dan anak di bawah 18 tahun. "Gularte pun saat melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan gila," tukasnya.

Terkait upaya hukum yang dilakukan Pengacara Bali Nine Todung Mulya Lubis dan Pengacara Terpidana Mati Asal Nigeria Raheem Abagje Utomo Karim, Kejagung masih berpegangan pada grasi. Grasi tersebut dimaknai terpidana mati ini sudah mengaku bersalah.

"Kalau sudah mengajukan grasi tentunya tidak ada lagi, atau tidak perlu lagi yang bersangkutan mengajukan upaya hukum apapun," ucap mantan politikus Partai Nasdem itu.

Tiga Terpidana Mati Ini Mendapat Giliran Pertama

JAKARTA - Dirjen Lapas Kemenkumham Handoyo Sudrajad mengatakan, selama ini sudah ada dua surat pemindahan terpidana mati yang telah disetujui, yakni terpidana mati dari Lapas Kerobokan, Bali dan Lapas Madiun, Jawa Timur.

Hal tersebut dapat diartikan bahwa kemungkinan terpidana mati yang kali pertama dipindah adalah terpidana dari kedua lapas tersebut. "Ya, mereka yang paling awal dipindah," jelasnya, kemarin.

Untuk terpidana mati di Lapas Kerobokan, dipastikan duo Bali Nine Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Lalu, terpidana mati yang ada di Lapas Madiun adalah Raheem Abagje, terpidana mati asal Nigeria. "Mereka secara prosedur sudah bisa dipindah," jelasnya.

Namun, untuk terpidana mati yang ada di lapas Yogyakarta, Palembang, dan Tangerang sama sekali belum ada surat pemindahan yang disetujui Kemenkumham.

"Mungkin, pemindahannya dilakukan antar Kantor Wilayah (Kanwil). Tapi, prosedurnya harusnya ke Ditjen Lapas dulu," ujarnya.

Sementara Utomo Karim, Pengacara Terpidana Mati Asal Nigeria, mengakui bahwa saat ini Raheem telah mendapatkan informasi akan dipindah ke Nusakambangan.

Informasi itu didapatkan dari petugas Lapas Madiun, tempat Raheem ditahan saat ini. "Kemarin, Raheem cerita kalau akan dipindah," tuturnya.

Seharusnya, Kejagung menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Sehingga, eksekusi terhadap Raheem harusnya ditunda. Bagaimana jika ternyata pengadilan PTUN mengabulkan gugatan Raheem atas keputusan presiden menolak grasi.

"Kalau kondisinya seperti ini, tentu akan membingungkan. Karena eksekusi mati itu tidak mungkin bisa dikembalikan, kalau eksekusi ditahan bisa dikeluarkan, kalau mati tidak bisa dihidupkan," tegasnya.

Ini Pernyataan Tegas Panglima TNI

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Moeldoko angkat bicara soal pelaksanaan hukuman mati para terpidana kasus narkoba, yang berpotensi mengganggu hubungan diplomatik.

Menurut dia, TNI ikut andil dalam pengamanan pelaksanaan hukuman mati dengan satu syarat, yakni bila terjadi tekanan atas kedaulatan Indonesia.

"Kalau sudah mengganggu kedaulatan, TNI akan turun," ujarnya usar Rapat Pimpinan Polri dan TNI di PTIK kemarin.

Pihaknya sudah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan sehingga bisa terjun sewaktu-waktu. Sedangkan, untuk pengamanan standar, menurut Moeldoko sudah diantisipasi oleh pihak kepolisian.

Di sisi lain, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ( HAM) Yasonna Laoly menambahkan, persiapan di Nusakambangan sudah komplet, termasuk ruang-ruang khusus untuk menampung para terpidana mati yang dikirim ke Nusakambangan. "Pokoknya kami sudah siap," ujarnya saat ditemui di Istana Wakil Presiden kemarin (3/3).

Namun, Yasonna enggan menyebut kapan tanggal pasti eksekusi tahap ke dua atas para anggota sindikat narkoba itu bakal dilaksanakan. Sebab, hal itu merupakan kewenangan Kejaksaan Agung. "Yang jelas, mau dilaksanakan kapanpun, kami sudah siap," katanya.

Sementara itu, terkait potensi penundaan eksekusi atas narapidana asal Brasil, Rodrigo Dularte yang saat ini terindikasi mengalami ganggua jiwa akibat depresi berat selama di penjara, Yasonna mengatakan jika Kejaksaan Agung telah mengirim tim khusus untuk memantau kondisi Rodrigo.

"Secara undang-undang sih tidak ada (alasan penundaan eksekusi karena sakit jiwa), tapi kita lihat nanti hasil evaluasinya," jelasnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan, dalam undang-undang, eksekusi mati hanya mengecualikan perempuan yang sedang mengandung dan anak usia di bawah 18 tahun. Adapun untuk narapidana yang mengalami gangguan jiwa, tidak diatur dalam undang-undang.

Ngotot Duo Bali Nine Jangan Diboyong ke Nusakambangan, Ini Alasannya

JAKARTA - Todung Mulya Lubis masih terus berharap pemerintah tak melakukan pemindahan duo Bali Nine Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dari Lapas Kerobokan ke Nusakambangan.

Pasalnya, sampai saat ini pihak Indonesia masih melakukan upaya menganulir terhadap pengesampingan gugatan grasi ke PTUN pada 24 Februari lalu. Surat perlawanan keputusan untuk dua terpidana tersebut sudah diserahkan pada 2 Maret 2014 ke PTUN.

"Sewaktu menolak gugatan, mereka bilang ini adalah isu yudisial yang bukan kewenangan mereka. Tapi, kami menolak putusan itu karena grasi merupakan putusan dari pemerintah. Apalagi, prosedurnya tidak dilaksanakan dengan baik. Salah satunya, melakukan pertimbangan penuh terhadap permintaan grasi. Buktinya, ratusan lembar permohonan grasi kami hanya dibalas beberapa lembar tanpa ada alasan," ungkapnya.

Karena itu, dia mengaku kliennya masih dalam proses hukum yang belum selesai. Tahap ini pun diperkirakan bisa berlangsung selama dua minggu. Selama proses tersebut, dia meminta agar duo Bali Nine tidak dipindah ke Nusa Kambangan.

"Apa gunanya jalur hukum kalau proses masih dijalankan? Karena itu, kami minta baik Jaksa Agung dan Presiden tetap menghormati sampai semua opsi hukum ditempuh," terangnya.

Duo Bali Nine Sudah Diterbangkan ke Pulau Eksekusi

JAKARTA - Dua terpidana mati asal Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran sudah diboyong ke Nusakambangan.

Dua pentolan Bali Nine itu diberangkatkan dari Lapas Kerobokan Bali menuju Nusakambangan, Jawa Tengah, pada pukul 05.20 WITA tadi.

"Kondisi Andrew Chan dan Myuran Sukumaran saat dibawa dalam kondisi sehat," kata Kalapas Kerobokan Bali, Sujonggo seperti disiarkan Elshinta.

Tak ada pihak keluarga yang ikut bersama rombongan petugas yang membawa 2 terpidana tersebut melalui bandara Bandara Ngurah Rai Bali tersebut.

Michael Chan, adik Andrew Chan terlihat menunggu rombongan petugas di Bandara yang tampak dijaga ketat, khususnya di VVIP Room.

Sempat Makan Bersama Kalapas, Ini Permintaan Terakhir Bali Nine

KEPALA Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Kerobokan, Kabupaten Badung, Sudjonggo punya kenangan tersendiri dengan terpidana mati duo Bali Nine Myuran Sukumaran dan Andrew Chan yang pagi sudah dipindahkan ke Nusakambangan pagi ini (4/3).

Kata Sudjonggo, beberapa waktu belakangan dirinya banyak berkomunikasi dengan dua warga Australia itu. "Kenangan pasti ada. Kami sempat makan bersama dan membina setiap hari," katanya Sudjonggo, Rabu dini hari.

Sementara saat ditanya apa permintaan terakhir Myuran dan Andrew sebelum dipindahkan ke Nusakambangan, Sudjonggo mengaku tak ada permintaan aneh-aneh dari keduanya.

Mereka hanya meminta untuk diperbolehkan membawa semua pakaiannya ke Nusakambangan. "Karena itu permintaan terakhir kami izinkan, dan kami cek barang-barangnya tidak ada yang berbahaya," ujarnya.

Waktu Eksekusi Belum Jelas, Jaksa Agung: Bukan Kita Ragu

JAKARTA - Jaksa Agung HM Prasetyo belum dapat memastikan waktu pelaksanaan eksekusi mati terpidana kasus narkoba meski terpidana Duo Bali Nine sudah dipindahkan ke Nusakambangan. Dia mengaku masih melihat perkembangan di lapangan.

"Kita lihat nanti persiapannya terakhir seperti apa. Kita kan harus siapkan regu tembaknya, lokasi tempat eksekusinya. Koordinasi dengan pihak-pihak lain kesiapan mereka," ujar Prasetyo di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu, (4/3).

Terkait pemindahan Syuran Sukumaran dan Andrew Chan tersebut, ia mengaku dengan pengawalan ketat meski menumpang pesawat bukan milik TNI.

"Tentu adalah yang mengawal mereka. Ini kan perjalanan jauh dan mereka bukan pelancong biasa," sambung Prasetyo.

Prasetyo bersikeras enggan menyebut waktu pelaksanaan eksekusi tersebut. Kerahasiaan itu, kata dia, bukan berarti Indonesia tengah ragu dalam melaksanakan eksekusi. Hanya saja harus memastikan semua hak para narapidana tersebut dipenuhi. Terutama untuk mendapat bimbingan dari rohaniwan.

"Bukan berarti kita ragu atau takut tapi ini karena masalah nyawa," tandas Prasetyo.

Jaksa Agung: Terpidana asal Brasil Terlihat Sehat tanpa Gangguan Jiwa

JAKARTA - Jaksa Agung HM Prasetyo meragukan bahwa terpidana mati asal Brasil, Rodrigo Gularte mengalami gangguan jiwa.

Pasalnya, kata dia, berdasarkan kesaksian napi lainnya di Lapas Nusakambangan, Rodrigo terlihat baik-baik saja di dalam tahanan. Tidak terlihat sakit.

"Ada juga informasi, kesaksian beberapa penghuni lain bahwa si napi yang bersangkutan tidak apa-apa. Terlihat tidak apa-apa," ujar Prasetyo di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/3).

Tadinya, Rodrigo disebut-sebut menderita skizofrenia (semacam penyakit jiwa) oleh tim kuasa hukumnya. Tim kuasa hukumnya juga memeriksakan Rodrigo dengan mendatangkan dokter khusus.

Namun, Prasetyo memilih untuk kembali melakukan pemeriksaan kesehatan Rodrigo dengan dokter lain. Ia menyatakan meminta dokter dari Polda Jawa Tengah untuk memeriksa Rodrigo. Ia khawatir, itu hanya alasan tim kuasa hukum Rodrigo untuk mengulur waktu pelaksanaan hukuman mati.

"Kita juga sedang lakukan observasi lagi. Biasalah itu berusaha untuk ulur-ulur waktu, cari alasan," tandas Jaksa Agung.

Ajukan PK, Terpidana Mati Tuding Penerjemah tak Profesional

SLEMAN – Pengadilan Negeri Sleman menggelar sidang peninjauan kembali (PK) atas perkara yang menimpa terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Fiesta Veloso, Selasa (3/3).

Sidang yang berlangsung satu jam itu digelar atas permohonan warga negara Filipina itu dan tim kuasa hukumnya yang diketuai Rudyantho SH. Dalam memori PK, Rudyantho menuding penerjemah saat sidang perkara yang menimpa kliennya pada 2010 adalah bukan seorang profesional di bidangnya

Penerjemah bernama Nuraini, saat itu berstatus mahasiswa Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA Jogjakarta. Nuraini juga dianggap tak layak menjadi penerjemah dalam perkara di persidangan, karena tidak memiliki sertifikat dari lembaga bahasa internasional. Itulah yang dijadikan novum (bukti baru) oleh kuasa hukum pemohon PK.

“Penerjemah tak punya kapasitas, sehingga keterangannya di persidangan tak bisa diambil manfaatnya secara maksimal oleh terdakwa (saat itu),” ungkap Rudyantho di hadapan majelis hakim yang dipimpin Marliyus MS SH MH.

Nuraini dianggap tak berkompeten menjadi penerjemah lantaran tak ada kesesuaian dengan kemampuan bahasa Mary Jane. Saat sidang, Nuraini menerjemahkan percakapan persidangan dalam bahasa Inggris. Rudyantho menilai, Mary Jane yang saat disidang berusia 25 tahun sesungguhnya tak paham bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.

“Terdakwa hanya menguasai Tagalog (bahasa nasional Filipina),” ungkapnya dilansir Radar Jogja (Grup JPNN.com), Rabu (4/3).

Rudyantho menuding penyidik polisi maupun kejaksaan yang tak bisa menghadirkan penerjemah bahasa Tagalog berdampak merugikan kliennya. Meskipun, majelis hakim yang menyidangkan perkara bisa menerima penerjemahan dalam bahasa Inggris.

“Terdakwa pasrah dan diam karena tak paham, sehingga tidak menggunakan haknya untuk membela diri,” ujar Rudiyantho yang menganggap kliennya sebagai korban sindikat pengedar narkotika internasional.

Jaksa Penuntut Umum Sri Anggraeni Astuti SH membantah semua tudingan pemohon PK. Dalam materi kontra memori,Anggraeni menyatakan bahwa memori PK yang disampaikan tim kuasa hukum Mary Jane bukanlah novum.

“Semua terbantahkan,” ujarnya.

JPU lainnya, Muhammad Ismet SH mengatakan, dalam persidangan yang melibatkan penerjemah tak mengharuskan tokoh profesional yang mengantongi sertifikat lembaga bahasa. Dalam kontra memori jaksa, Ismet menekankan adanya pengajuan grasi oleh pemohon kepada presiden.

“Grasi adalah permohonan pengampunan. Itu berarti pelaku mengakui kesalahannya, sehingga minta keringanan hukuman,” tandasnya.

Dalam persidangan kemarin, Mary Jane dibantu seorang penerjemah bahasa Tagalog, Jefry K Tindik yang pernah bertugas sebagai penerjemah di Kedutaan Besar Indonesia untuk Filipina. Sidang dilanjutkan hari ini untuk mendengarkan keterangan saksi dari pihak pemohon. Rudyantho menghadirkan dua saksi, salah satunya pimpinan Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA Jogjakarta.

Terpidana Mati Mary Jane Sebut "Opo" hingga 4 Kali

JOGJA - Sidang peninjauan kembali atas perkara yang menimpa terpidana mati kasus narkoba, Mary Jane Fiesta Veloso digelar Pengadilan Negeri Sleman, Selasa (3/3). Mary mendapat pengawalan ketat aparat dari kepolisian tiba di PN Sleman pukul 09.30 dengan menumpang mobil tahanan polisi jenis Ranger Ford berplat nomor 1028-32.

Janda dua anak yang dikenal dengan sebutan "ratu heroin" itu terlihat lebih kurus dibanding lima tahun lalu. Hanya rambut hitam panjangnya yang kelihatan sama. Juga kebiasaannya mengucir kepang kuda rambutnya.

Didampingi seorang petugas lapas perempuan, Mary dikawal tujuh polisi berbadan tegap. Lima di antaranya bersenjata lengkap. Sambil tertunduk, Mary berjalan cepat menuju ruang sel tahanan PN Sleman.

Aparat sempat menghentikan langkah di depan sel untuk mem-beri kesempatan awak media mengambil foto dan video. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut Mary yang dipapah petugas. Lain dari biasanya, saat itu tak ada satu pun terdakwa ada dalam sel.

Mary menjadi satu-satunya di balik jeruji berukuran 3 x 3 meter persegi. Belum ada agenda sidang lain, kecuali PK tersebut.

“Tolong tempat ini disterilkan,” tegas perwira polisi berpangkat inspektur dua dilansir Radar Jogja (Grup JPNN.com), Rabu (4/3).

Di lingkungan sel hanya ada polisi, jaksa, dan petugas pengadilan. Menunggu sekitar 15 menit, Marliyus MS SH, ketua majelis hakim hadir di ruang sidang. Sidang pun segera dimulai. Setelah membuka sidang yang terbuka untuk umum, Marliyus meminta jaksa menghadirkan terpidana ke muka meja hijau.

Di kursi pesakitan, Mary tak sendirian. Dia didampingi seo-rang penerjemah bahasa Taga-log profesional, yang pernah bekerja di Kedutaan Besar In-donesia untuk Filipina. Namanya Jefri K. Kemudian ada tiga advokat yang diketuai Rudyantho SH, dari Jakarta. Marliyus lantas mempersilakan penerjemah menempatkan diri duduk di samping terpidana dan mengambil sumpah. Barulah sidang pemeriksaan materi PK dimulai.

“Mary Jane, Anda sehat,” kata Marliyus.

“Opo,” jawab Mary Jane membenarkan kondisinya saat itu.

Opo artinya “iya” dalam bahasa Tagalog.

Kata itulah yang paling banyak muncul dari mulut Mary Jane sebanyak empat kali. Dia membenarkan saat Marli-yus menanyakan identitas. Mu-lai kesehatannya, nama, asal, hingga alamat tinggal.

Kalimat lain adalah “terima kasih banyak” dalam bahasa Tagalog.

Selebihnya, Mary yang mengenakan kemeja putih dan celana jins hitam mengunci mulut, hingga polisi mengawalnya kembali masuk mobil tahanan. Ekstra ketat. Itulah kesan yang tampak dalam sidang PK terpidana mati itu.

Proses sidang tak lepas dari pengawalan polisi. Tak kurang 30 polisi berjaga di ruang sidang. Dua orang bintara masing-masing berjaga di dua pintu depan. Dua pintu tengah dijaga masing-masing enam polisi.

Delapan anggota Sabhara lainnya bersiaga di pintu belakang. Selain itu, masih ada beberapa perwira berseragam maupun berpakaian preman duduk di kursi peserta sidang. Itu belum termasuk puluhan anggota Polres Sleman yang berjaga di luar ruang sidang dan kantor pengadilan.

Di tengah persidangan, hakim menskors sidang selama lima menit karena terpidana izin untuk buang air kecil. Hal itu disampaikan oleh penerjemah kepada hakim. Sidang digelar untuk mendengar memori PK oleh tim kuasa hukum Mary Jane, dan jawaban atas materi PK oleh Jaksa Sri Anggraeni Astuti SH. Sidang berakhir pukul 10.15 dan dilanjutkan hari ini dengan agenda pemeriksaan saksi dari pemohon.

Mary mulai ramai dibicarakan publik lagi. Ini menyusul nama Mary dalam deretan terpidana kasus narkoba yang bakal dieksekusi mati. Karena permohonan grasinya ditolak oleh Presiden Joko Widodo.

Penetapannya dituangkan dalam ketetapan Keppres 31/G 2014. Pada April 2010, Mary ditangkap petugas pabean Bandara Adisutjipto karena kedapatan membawa heroin seberat 2,61 kilogram. Sejak itulah janda dua anak itu menjadi pesakitan

Bermula ditahan di Mapolda DIJ, kemudian dititipkan di Lapas Cebongan sampai hakim PN Sleman menjatuhkan vonis mati kepadanya. Selebihnya, Mary Jane dipenjara di Lapas Wirogunan, Jogja, sampai sekarang.

Meski grasi ditolak, ada satu upaya hukum yang selama ini belum ditempuh Mary. Yakni, peninjauan kembali (PK) atas perkara yang menimpanya. Langkah itulah yang ditempuh Mary Jane melalui kuasa hukum yang ditunjuk oleh Kedutaan Besar Filipina.

Ini Penyebab Waktu Eksekusi Mati Belum Bisa Diputuskan

JAKARTA - Kejaksaan Agung hingga saat ini belum memutuskan pelaksanaan eksekusi mati terpidana kasus narkoba. Pasalnya, masih ada dua terpidana yang dia sebut belum dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, yaitu Raheem Agbaje Salami asal Spanyol dan Mary Jane Fiesta Veloso asal Filipina.

Prasetyo mengatakan, Raheem masih berada di Lapas Kelas I Madiun. Sedangkan Mary Jane berada di Lapas Kelas II A Wirogunan, Jogjakarta.

"Ada beberapa yang masih di luar. Seperti di Madiun ada, di Jogja juga ada," ujar Jaksa Agung HM. Prasetyo, di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/3).

Jaksa Agung tidak merinci waktu pemindahan dua terpidana tersebut. "Secepatnya," sambungnya.

Soal jumlah terpidana yang akan dieksekusi mati, Prasetyo juga belum merinci jumlahnya. Saat ini tercatat 10 terpidana. Namun, kata dia, masih akan dievaluasi lagi jumlah tersebut. Yang pasti, kata dia, semua yang dieksekusi adalah terpidana kasus narkoba.

"Masih di evaluasi. Banyak hal yang harus diperhatikan juga supaya tidak terkesan kita ini semena-mena. Semua kasus narkoba. Kita ingin menunjukkan pada semua pihak, masyarakat dunia bahwa Indonesia saat ini berusaha keras perangi kejahatan narkoba," tandas Prasetyo.

Jelang Eksekusi Mati, Nusakambangan Aman

JAKARTA - Polri menegaskan tidak ada ancaman yang mengganggu keamanan jelang eksekusi narapidana mati di Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Namun demikian, Polri tetap melakukan antisipasi.

"Belum ada ancaman terhadap ataupun yang akan mengganggu. Tapi antisipasinya harus sudah dilaksanakan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Ronny Franky Sompie, Rabu (4/3).

Soal penambahan kendaraan taktis di dermaga penyeberangan menuju Lapas Nusa Kambangan, itu nanti tergantung pendeteksian dari Polda setempat apakah hal itu diperlukan atau tidak.

Sebab, Polda yang mengetahui kondisi di lapangan. Nah, kata Ronny, Polda nantinya pasti melapor ke Kakorbrimob atau Kabaharkam jika membutuhkan tenaga ekstra untuk bantuan.

"Di sini (Mabes Polri) stok pasukan banyak," tegasnya.

Sampai saat ini, pasukan Brimob Polda sudah dikirim ke Nusa Kambangan. "Kita kirim Brimob untuk pengamanan," tegasnya.

Sementara, Kejaksaan Agung menegaskan tetap mengaju pada Keputusan Presiden yang menolak grasi untuk mengeksekusi para terpidana mati. Meskipun, sejumlah narapidana jelang eksekusi mati malah mengajukan Peninjauan Kembali.

"Acuan kami tetap kepada Keppres yang menolak grasi para terpidana mati," tegas Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Tony Tribagus Spontana, Rabu (4/3).

Jaksa Agung HM Prasetyo pun sudah menegaskan bahwa dengan mengajukan grasi berarti para terpidana itu mengaku bersalah dan memohon ampun atas kesalahannya.

"Seperti yang sudah disampaikan Pak Jaksa Agung ‎bahwa terpidana mati ini sudah mengajukan grasi dan ditolak. Tidak perlu lagi ada upaya hukum lain. Kalau tidak, nanti tidak ada akhirnya," ungkap Tony.

Kini persiapan eksekusi mati sudah 95 persen. Duo Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran juga sudah diterbangkan ke Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, dari Lapas Kerobokan, Denpasar, Bali. Belum ada penjelasan resmi dari jaksa soal kapan waktu eksekusi mati akan dilaksanakan.

Sudah Tiga Terpidana Mati Tiba di Nusakambangan

JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tony Tribagus Spontana, mengatakan, hingga siang ini sudah tiga terpidana mati dari berbagai lapas yang didatangkan ke Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

"Dua dari Lapas Kerobokan dan satu dari Lapas Madiun," kata Tony, Rabu (4/3).

Dua narapidana yang didatangkan dari Lapas Kelas II A Kerobokan, Badung Bali adalah Andrew Chan dan Myuran Sukumaran atau yang akrab disebut sindikat Bali Nine. Nah sedangkan yang didatangkan dari Lapas Kelas I A Madiun adalah terpidana mati asal Spanyol, Raheem Agbaje Salami.

Tony menambahkan, kejaksaan masih menunggu pemindahan narapidana asal Lapas Yogjakarta, Jawa Tengah.

‎Kejaksaan Agung (Kejagung) targetkan selesaikan pemindahan seluruh terpidana mati gelombang-II pada awal bulan ini. Disebut-sebut total ada 10 terpidana mati yang akan dieksekusi.

Sumber : JPNN.com