Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Disperindagkop UMKM) DIY, Riyadi Ida Bagus Salyo Subali di Yogyakarta, Rabu, mengatakan peningkatan kuota elpiji itu diperlukan karena memasuki bulan Ramadhan hingga Idul Fitri permintaan elpiji di kalangan masyarakat dipastikan meningkat.

"Kami minta jangan sampai ada kelangkaan karena permintaan pasti melonjak minimal 5 persen dari hari biasa," katanya.

Dengan ketersediaan stok elpiji yang memadai, menurut dia, lonjakan harga di tingkat pengecer seperti yang terjadi memasuki Ramadhan seharusnya tidak akan terjadi.

"Karena sesuai hukum pasar setiap pasokan memadai pasti harga stabil," kata dia.

Menurut Riyadi, operasi pasar yang digelar PT. Pertamina bersama Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) DIY beberapa kali sejak awal 2015 perlu dievaluasi secara berkala.

Sebab, menurut dia, kendati telah dilakukan Operasi Pasar (OP) harga elpiji 3 kilogram selama beberapa hari terakhir tetap mengalami kenaikan secara tidak wajar melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditentukan.

"Tentu bukan hanya dengan OP saja, melainkan perlu ada tindakan tegas bagi agen yang menyeleweng," kata dia.

Meski demikian, ia mengapresiasi langkah Pertamina yang mencanangkan kebijakan OP di beberapa kabupaten di DIY sebagai upaya untuk menekan harga elpiji yang tidak normal di pasaran.

Sementara itu, Riyadi mengatakan, meskipun pasokan elpiji merupakan ranah PT. Pertamina, Disperindagkop DIY bekerjasama dengan dinas terkait di kabupaten/kota akan membantu melakukan kontrol di lapangan agar penyaluran elpiji tepat sasaran.

"Kami tentu ikut mengontrol agar tidak ada migrasi konsumen elpiji 12 kilogram ke 3 kilogram," kata dia.

Jelang Puasa Arus Lalu Lintas Stasiun Tugu Diubah

YOGYAKARTA -- PT Kereta Api Daop VI Yogyakarta terus berbenah menjelang angkutan lebaran tahun ini. Salah satunya adalah penataan kawasan Stasiun Tugu Yogyakarta. Mulai 7 Juli 2015 mendatang pintu Timur Stasiun Tugu Yogyakarta hanya diperuntukkan bagi drop zone penumpang saja.

Areal sisi Timur Stasiun Tugu juga tidak dipergunakan untuk lahan parkir roda empat dan angkutan lain roda empat. Semua parkir kendaraan rodaa empat dipindah ke sisi Selatan.

"Kendaraan penjemput dan sebagainya semua harus melalui sisi Selatan Jalan Pasar Kembang karena datangan penumpang kita arahkan ke sisi Selatan," kata Deputi Executive Vice President PT KAI Daop VI Yogyakarta, Andika Tri Putranto di kantor Daop VI Yogya, Kamis (28/5).

Menurutnya, perubahan penataan lalu lintas kawasan Stasiun Tugu ini dilakukan agar tidak ada kemacetan lalulintas di Jalan Margo Utomo (Mangkubumi). Paslnya kata dia, saat puncak kunjungan di pusat Kota Yogyakarta, beberapa calon penumpang sempat tertinggal kereta akibat kepadatan arus lalu lintas di jalan tersebut.

Kepadatan lalu lintas di Jalan Margo Utomo ni salah satunya karena tersebut kendaraan para penjemput penumpang KA yang menumpuk di pintu timur Stasiun Tugu.

Oleh karena itu, selain memindahkan lokasi parkir ke sisi selatan stasiun, sejumlah fasilitas juga turut dipindah. Salah satunya alur pintu keluar stasiun yang hanya ada satu, yakni yang menuju ke pintu selatan atau arah Jalan Pasar Kembang.

Dengan begitu, pintu timur hanya diperuntukkan bagi kedatangan calon penumpang yang hendak berangkat. "Perubahan ini tidak hanya saat menjelang lebaran, tapi kami upayakan seterusnya," katanya.

Sementara Manager Corporate Communication PT KAI Daop VI Yogyakarta, Gatut Sutiyatmoko menjelaskan selain penataan stasiun menjelang puasa, jam operasional loket untuk reservasi juga akan dibatasi. Yakni hanya dari jam 09.00 hingga 16.00 WIB berlaku di semua loket stasiun yang melayani pemesanan. Antara lain Stasiun Sragen, Solo Jebres, Solo Balapan, Purwosari, Klaten, Lempuyangan, Tugu, Wates, Jenar dan Salem.

Dengan demikian, pemesanan tiket di luar jam tersebut diimbau melalui gerai eksternal maupun secara online. Namun khusus untuk pemesanan tiket KA lokal, tetap dilayani tiga jam sebelum keberangkatan. "Loket reservasi yang dibatasi itu hanya untuk pemesanan tiket jarak jauh," katanya.

Selain itu, guna meningkatkan pelayanan penumpang yang hendak memasuki stasiun, diterapkan sistem gate. Sistem tersebut berlaku untuk keberangkatan kereta jarak jauh maupun kereta lokal. Sehingga identitas yang tertera dalam tiket harus sesuai dengan calon penumpang.

Maret 2019 Pesawat Sudah Mendarat di Bandara Kulon Progo

YOGYAKARTA – Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo menargetkan Maret 2019 pembangunan bandara baru di Kabupaten Kulonprogo rampung.

‘’Target pahitnya pada Maret 2019 pesawat sudah mendarat di Bandara di Kabupaten Kulonprogo,’’ kata Hasto pada wartawan usai menerima Kaporan Hasil Keuangan ata Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014 di Gedung Pertemuan Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan DIY, Kamis (28/5).

Sekarang tahap pembangunan bandara di Kulon Progo memasuki proses akuisisi lahan. Di samping itu, juga proses gugatan di PTUN terhadap IPL (Ijin Penetapan Lokasi) yang dilakukan oleh warga Kulon Progo yang mengatasnamakan Wahana Tri Tunggal. Gugatan tersebut selesainya ditargetkan tidak lebih enam bulan sejak pertengahan Mei 2015.

Hasto yang juga Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi ini mengharapkan pembangunan bandara sesuai target. Kalau mundur maksimal enam bulan. Sedangkan IPL berlaku sampai Maret 2018.

Lebih lanjut dia mengemukakan berkaitan dengan gugatan di PTUN, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo membantu menyiapkan materi untuk jawaban terhadap sanggahan. ‘’Gubernur (red. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X) sudah meminta tim lokal Kulon Progo menyusun materi jawaban,’’ujarnya.

Pengukuran lahan untuk bandara sudah lama dilakukan dan tinggal nanti kalau sudah selesai PTUN akan dilanjutkan dengan appraisal independen. Hasto mengakui sudah bertemu dengan Komnas HAM berkaitan dengan adanya laporan dari sebagian warga Kulon Progo yang tidak setuju pembangunan bandara karena ada pelanggaran HAM terutama karena tidak adanya keterbukaan informasi.

‘’Komnas HAM bertemu saya untuk memberikan saran dan masukan supaya memberikan informasi dan menyampaikan aspirasi kepada masyarakat berkaitan dengan pembangunan bandara. Semua tahapan itu sudah kami lalui. Kami sudah bekerjasama dengan PT Angkasa Pura yakni dengan sekolah kedirgantaraan agar anak-anak di Kulon Progo ada yang sekolah di sana. Supaya dengan adanya pembangunan bandara masyarakat tidak hanya menjadi penonton,'' kata Hasto.

Mata Air di Bantaran Sungai Gadjah Wong Berkurang Separuh

YOGYAKARTA -- Mata air atau umbul yang menjadi sumber air bersih di sepanjang Bantaran Sungai di Kali Gadjah Wong Yogyakarta ternyata tinggal 50 persen saja.

Menurut Koordinator Forum Silaturahmi Daerah Aliran Sungai (Forsidas) Gadjah Wong, Purbudi Wahyuni, jumlah mata air di sepanjang bantaran Kali Gadjah Wong semula ada 44 sumber.

Namun dalam beberapa tahun terakhir jumlah mata air ini berkurang signifikan hingga sekarang hanya tinggal 26 sumber saja.

Mata air ini berada dari hulu hingga hilir Kali Gadjah Wong yang meliputi tiga Kabupaten yaitu Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.

"Banyak umbul (mata air) yang sudah mati dan banyak yang masih mengalir namun diakui masuk ke persil warga," katanya saat dengar pendapat antara paguyuban pengelola bantaran sungai di DIY dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Bawono X di Balirejo, Yogyakarta, Kamis (28/5).

Menurut Purbudi, perlu diupayakan kerja bersama untuk mempertahankan keberadaan mata air ini di sepanjang bantaran sungai. Salah satunya kata dia, adalah dengan melakukan penanaman penghijauan kembali daerah bantaran sungai.

Saat ini pihaknya tengah melakukan upaya penanaman pohon sesuai dengan sejarah daerah di bantaran sungai sendiri.

Dia mencontohkan di daerah Mrican, Umbulharjo, Yogyakarta. Dulunya merupakan sentra tanaman Merica yang tumbuh subur di bantaran sungai Gadjah Wong. Hal inilah yang akan diupayakan dikembalikan oleh Forsidas Gadjah Wong.

Hal yang sama dikeluhkan Tri Budi, koordinator paguyuban masyarakat bantaran Sungai Tambakbayan. Kali Tambakbayan sendiri merupakan sungai paling Timur yang membelah wilayah DIY dari Sleman hingga Bantul.

Kali Tambakbayan melewati 16 Desa di 7 Kecamatan di Kabupaten Sleman dan Bantul. Menurutnya penataan kawasan sungai Tambakbayan menjadi hal yang penting karena sepanjang bantaran kali sudah penuh dengan hunian.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Bawono X mengatakan, akan melakukan penguatan terlebih dahulu terhadap kelembagaan masyarakat yang mengelola kawasan bantaran sungai di DIY, bukan hanya Gadjah Wong, Tambakbayan namun juga Code dan Winongo. "Nanti akan diatur dengan peraturan gubernur yang dalam penjabarannya dikoordinasikan dengan kabupaten/kota," katanya.

Sultan meminta kelompok kerja (pokja) setiap bantaran sungai untuk menyusun program detail dan riil dalam upaya penyelamatan sungai dan penataaan bantaran kali tersebut. Sultan berharap program ini sudah diajukan sebelum Agustus mendatang.

"Saya minta Juli-Agustus sudah diajukan program dari Pokja. Nanti akan diajukan melalui Dana Keistimewaan tahap kedua yang turun bulan Agustus," katanya.

Menurutnya, danais bisa digunakan untuk penataan lingkungan termasuk sungai. "Yang jelas kalau penataan nanti ada lahan kosong segera komunikasikan dengan kabupaten/kota agar tidak dibangun hotel," kata Sultan.

Sultan juga berpesan agar ada kelembagaan desa yang mengurus tentang mata air tersebut. Mata air di sepanjang Kali Gadjah Wong bisa dikelola dan dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih warg. "Teknisnya nanti koordinasikan dengan Dinas PU. Bisa dijadikan perusahan air minum desa atau semacam apa agar dikelola sebaik mungkin," katanya.

BMKG Yogyakarta: Puncak Kemarau Terjadi Agustus

GUNUNG KIDUL -- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Yogyakarta memperkirakan puncak musim kemarau terjadi pada Agustus.

Kepala BMKG Yogyakarta Bambang Suryo Santoso di Gunung Kidul, Kamis (28/5), mengatakan hujan ringan dalam beberapa hari terakhir karena gangguan cuaca di perairan.

"Puncak musim kemarau pada Agustus sampai September," kata Bambang saat menjadi pembicara dalam sosialisasi kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan di Kabupaten Gunung Kidul.

Ia mengatakan pihaknya saat ini tengah mengamati kemungkinan adanya gangguan cuaca di wilayah DIY akibat el nino. Bila terjadi gangguan cuaca akibat el nino, maka rentang waktu kemarau bisa panjang.

"Saat ini masih cenderung moderat, pengaruhnya cuaca untuk saat ini masih berkisar 10 persen. Kami pantau terus pergerakannya," katanya.

Bambang mengatakan fenomena hujan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir disebabkan adanya gangguan cuaca regional, yang menyebabkan suhu air laut menghangat dan adanya tekanan udara rendah di wilayah Jawa Barat. Hal ini mengakibatkan terbentuknya awan hujan di sekitar DIY.

"Kemungkinan hujan masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kami prediksi, hujan akan berlangsung 3-4 hari ke depan," katanya.

Namun demikian, fenomena anomali cuaca ini tidak memengaruhi masa awal musim kemarau yakni akhir April. Curah hujan saat ini kurang dari 50 mm. "Musim kemarau sudah terjadi karena curah hujan saat ini kurang dari 50 mm," katanya.

Sementara itu, Kabupaten Gunung Kidul yang menjadi langganan bencana kekeringan sudah mulai mempersiapkan diri. Menurut Kepala pelaksana Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunung Kidul Budhi Harjo, sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2013 bahwa bencana kekeringan masuk dalam ancaman bencana di Kabupaten Gunung Kidul.

"Kekeringan masuk dalam kategori bencana. Kawasan perbukitan adalah wilayah rawan kekeringan," katanya.

Ia mengatakan kawasan rawan kekeringan hampir merata dengan intensitas tinggi meliputi Kecamatan Purwosari, Panggang, Paliyan, Saptosari, Tepus, Tanjungsari, Girisubo, Rongkop, Semanu, Patuk, Gedangsari dan sebagian Wonosari. "Kekeringan hampir merata di seluruh kecamatan," katanya.

DIY Kekurangan PPNS Tata Ruang

YOGYAKARTA –- Di DIY hanya ada empat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tata Ruang dan di kabupaten/kota di wilayah DIY sama sekali belum ada PPNS tata ruang. Padahal perizinan ada di kabupaten/kota.

Hal itu dikemukakan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda DIY Ni Made Dwipanti pada acara Forum Diskusi Wartawan tentang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Pembangunan di wilayah DIY, di DPRD DIY, Kamis (28/5).

Menurut dia, idealnya setiap kabupaten/kota memiliki satu PPNS. Dari empat PPNS yang ada di Pemda DIY dua diantaranya akan pensiun sehingga tinggal dua orang yakni Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Hananto dan seorang stafnya.

Padahal, kata Made menambahkan, PPNS tata ruang itu sangat diperlukan sekali. Dia mengakui kejadian di lapangan seperti pembangunan hotel khususnya di Kota Yogyakarta banyak sekali yang tidak sesuai pemanfaatannya, namun belum ada tindakan misalnya pembangunan hotel di Ngampilan yang berada di sepadan sungai Winongo.

‘’Hal itu sudah disampaikan kepada Walikota Yogyakarta namun baru sebatas teguran, belum ada sanksi,’’tuturnya.

Menurut Bu Made, belum sampai adanya tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha karena saat ini baru sampai kegiatan pengendalian pemanfaatan.

Dia mengungkapkan pembangunan hotel harus dipertimbangkan dari segala aspek, tidak semata-mata hanya untuk menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah),melainkan juga dari aspek penyediaan air, sosial, transportasi serta lingkungan di sekitarnya.

Sultan Jamu Wakil PM Cina di Keraton

YOGYAKARTA -- Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan HB X mengadakan jamuan makan malam untuk Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu Yandong dan rombongan di Bangsal Sri Manganti Keraton Ngayogyakarta, Kamis (28/5) malam.

Liu Yandong bersama rombongan tiba di Keraton Ngayogyakarta pukul 20.00 WIB. Sebelum mengikuti jamuan makan malam, Liu Yandong bersama Sri Sultan HB X melakukan pertemuan selama 15 menit dan bertukar cendera mata di Gedong Jene di kompleks keraton.

Dalam acara jamuan makan malam itu, Sultan memberikan hidangan makanan tradisional Yogyakarta diringi beberapa tarian klasik Yogyakarta antara lain Tari Golek Menak Putri yang menceritakan tentang pencarian jati diri seorang remaja putri.

"Harapan kami delegasi dari Tiongkok, khususnya Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu Yandong dapat meninggalkan acara kenegaraan sejenak untuk menikmati pertunjukan tari klasik gaya Yogyakarta," kata Sultan.

Dalam acara itu, Sultan juga menceritakan sejarah Dinasti Mataram yang terbagi dalam empat periode, mulai Mataram kuna hingga Kerajaan Mataram yang ikut berjuang melawan penjajah dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia.

"Dari peristiwa penjajahan Belanda sampai Jepang, Kasultanan Yogyakarta diakui keberadaannya secara konstitusi sehingga setiap menggunakan tanah di Yogyakarta harus meminta izin kepada Sultan," kata dia.

Menurut Sultan, sejarah panjang tersebut menjadi penting bagi Keraton Ngayogyakarta untuk terus menjaga komitmen bersama Republik Indonesia untuk menatap masa depan. "Dalam perjalanan sejarah itulah hingga saat ini hak otonomi Yogyakarta tetap diakui dalam konstitusi Indonesia," kata Sultan.

Sementara itu, Liu Yandong mengungkapkan kegembiraannya dapat berkunjung di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. "Saya bergembira bisa berkunjung ke Kota Yogyakarta. Saya juga bisa merasakan suasana persahabatan masyarakat Yogyakarta," kata dia.

Menurut Liu Yandong, Yogyakarta bukan hanya kota lama, namun patut diakui bahwa Yogyakarta memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia. "Selain itu kemajuan Kota Yogyakarta juga cukup pesat. Banyak bermunculan universitas yang mampu menyatukan tradisi dengan kehidupan modern," kata Liu Yandong.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID