’’Kalau kenaikan dolar tetap tidak terkendali, USD akan kami patok Rp 14.500,’’ terang Ketua Asosiasi Tour dan Travel Indonesia (Asita) Asnawi Bahar.

Cara itu terpaksa dilakukan karena para pengusaha terancam bangkrut. Selain pemesanan tiket untuk bepergian diprediksi berkurang, pihaknya juga harus menambah uang untuk membayar hotel dan restoran.

Tambahan uang itu disebutnya tidak bisa dibebankan kepada pelancong karena sudah mengikat kontrak dengan travel. Kondisi itu bisa makin buruk kalau menguatnya dolar tidak ditekan pemerintah.

Harga-harga makin mahal termasuk bebagai komoditas pendukung bisnis pariwisata. ’’Itu bisa berbahaya, akan mengalami kerugian besar,’’ jelasnya.

Dengan mematok nilai tukar lebih tinggi, pengusaha bisa lebih aman dalam mengatur bisnisnya. Jadi, kenyamanan pelancong yang menggunakan jasa travel bisa terjaga. Soal berapa lama patokan nilai tukar itu dipertahankan, dia tidak bisa menjawab pasti.

’’Dilihat dulu seperti apa. Kalau terus naik, bisa saja dipatok Rp 15 ribu,’’ terangnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, efek ke bisnis penjualan tiket ke luar negeri juga dipastikan segera terasa. Seperti saat dolar terus merangkak naik menuju Rp 14 ribu, pengurangan pembelian tiket terus terjadi. ’’Yang sekarang belum terdata, tapi selama ini berkurang sampai 20 persen,’’ jelasnya.

Meski demikian, melemahnya rupiah disebutnya membawa keuntungan bagi biro perjalanan yang bermain di sektor pariwisata inbound. Diprediksi, wisatawan asing akan bertambah. Begitu juga arus lalu lintas wisata dalam negeri oleh wisatawan domestik. Prediksi itu akan teruji saat libur Idul Adha nanti

’’Bagi non-muslim, itu termasuk waktu liburan dan menjadi peak season bagi tour and travel,’’ katanya.

Namun, prediksi itu bukan berarti membuat pengusaha biro perjalanan dalam negeri bisa tenang. Dampak menguatnya USD dalam jangka panjang disebutnya tetap berpengaruh ke hotel dan restoran dalam negeri.

’’Dulunya liburan lima hari, jadi tiga hari. Bujet menginap di hotel bintang 5, turun ke bintang 4,’’ terangnya.

Menkeu: Pokoknya Tidak Krisis

JAKARTA - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini belum mencapai masa krisis. Meski nilai tukar rupiah melemah pada dolar AS, ia memastikan pemerintah masih bisa memegang kendali ekonomi.

"Pokoknya tidak ada yang menyatakan bahwa sekarang ini krisis. Itu saya tekankan. Semua masih dalam kendali yang baik di tangan pemerintah dan otoritas lainnya," tegas Bambang di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/8).

Bambang menegaskan, Indonesia terbilang kuat dari sisi ekonomi dan pemerintah akan terus mempertahankannya. Sebab, fundamental ekonomi Indonesia juga kuat.

"Enggak boleh dong negara kolaps. Inflasi kita rendah, defisit transaksi berjalan turun, pertumbuhan juga masih bagus relatif baik dibanding negara lain. Jadi kalau saya lihat kita punya fundamental yang kuat untuk bisa melewati masa-masa sulit ini," imbuhnya.

Sedangkan Bank Indonesia (BI), lanjutnya, akan tetap berada di pasar dan menjaga surat berharga negara (SBN). Jika SBN stabil, maka rupiah pun menguat.

Bambang menambahkan, saat ini, bukan hanya rupiah yang terdepresiasi, tapi juga mata uang lainnya. Karenanya pemerintah hanya perlu melakukan upaya untuk mengendalikannya.

"Kami jaga terus yang penting kami pastikan supaya inflow dari luar tetap masuk ke Indonesia," tandasnya.

Menkeu Tegaskan Pemerintah Masih Pegang Kendali Ekonomi

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro tetap percaya diri dalam menghadapi kondisi perekonomian nasional terkini dan terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Menurutnta, pemerintah masih memegang kendali perekonomian untuk mengatasi pelemahan ekonomi.

"Pokoknya tidak ada yang menyatakan bahwa sekarang ini krisis. Itu saya tekankan. Semua masih dalam kendali yang baik di tangan pemerintah dan otoritas lainnya," tegas Bambang di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/8).

Bambang menegaskan, Indonesia terbilang kuat dari sisi ekonomi dan pemerintah akan terus mempertahankannya. Sebab, fundamental ekonomi Indonesia juga kuat.

"Enggak boleh dong negara kolaps. Inflasi kita rendah, defisit transaksi berjalan turun, pertumbuhan juga masih bagus relatif baik dibanding negara lain. Jadi kalau saya lihat kita punya fundamental yang kuat untuk bisa melewati masa-masa sulit ini," imbuhnya.

Sedangkan Bank Indonesia (BI), lanjutnya, akan tetap berada di pasar dan menjaga surat berharga negara (SBN). Jika SBN stabil, maka rupiah pun menguat.

Bambang menambahkan, saat ini, bukan hanya rupiah yang terdepresiasi, tapi juga mata uang lainnya. Karenanya pemerintah hanya perlu melakukan upaya untuk mengendalikannya.

"Kami jaga terus yang penting kami pastikan supaya inflow dari luar tetap masuk ke Indonesia," tandasnya.

Hellooo... Rupiah Makin jeblok, Menkeu Kok Bilang Kondisi Stabil

JAKARTA- Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, kondisi keuangan dalam negeri saat ini masih stabil. Padahal, Rabu (26/8) sore, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi Rp 14.099 per 1 USD. Menurutnya, kondisi lebih stabil setelah pemerintah melakukan intervensi.

Dalam penutupan perdagangan Rabu, rupiah kembali melemah dibandingkan hari sebelumnya yang ditutup pada level Rp 14.096 per dolar AS.

“Ya sudah lebih stabil. Kalau lagi stabil ngapain diintervensi terus,” ujar Bambang di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/8).

Tingkat stabil yang dimaksud Bambang terutama terkait kondisi market volatility dan bunga. Sementara itu, salah satu bentuk intervensi yang dilakukan pemerintah adalah melalui buyback sun.

Bambang enggan menjelaskan mengenai rencana buyback selanjutnya, jika kondisi keuangan membutuhkan langkah tersebut.

“Kalau mau buyback itu enggak pernah bilang-bilang sama orang. Pokoknys tergantung keadaan. Buyback itu bukan sesuatu yang harus dilakukan. Itu hanya kalau diperlukan saja,” imbuh Bambang.

Bambang mengaku, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) juga belum akan melakukan langkah antisipasi berupa kerangka Bond Stabilization Framework (BSF).

“Ya kalau belum kondisi berat ya enggak usah,” tandas Bambang.

Ekonomi Terpuruk, Ini Saran Yusril Untuk Jokowi

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen yang dicanangkan Presiden Joko Widodo di awal pemerintahan, mustahil terwujud.

Pasalnya, situasi ekonomi dunia saat ini sedang tidak menentu. Situasi ekonomi dalam negeri pun sama saja.

"Hari ini harga minyak dunia turun ke angka 38 dolar Amerika Serikat per barrel. Namun harga eceran dalam negeri tetap, meski subsidi BBM sudah dicabut," kata Yusril, dalam rilis, Rabu (26/8).

Selain itu lanjutnya, kurs yang tidak stabil menyebabkan industri susah membuat kalkulasi sehingga bisnis berada dalam ketidakpastian, suku bunga tetap tinggi, demikian pula pengenaan pajak.

"Dalam situasi seperti ini, usaha apapun akan mati dengan sendirinya," ujar Mensesneg era Presiden SBY ini.

Karena itu, Yusril berharap negara harus mengambil kebijakan yang tepat dan segera menggairahkan kegiatan ekonomi.

"Salah satu cara, harga BBM harus diturunkan agar industri mampu meningkatkan daya saing. Bunga bank juga harus diturunkan agar investasi bergerak dan pajak mau tidak mau, harus dikaji ulang," ujarnya.

Kalau tidak lanjutnya, usaha tidak akan bergerak karena beban pajak terlalu berat.

"Presiden harus beri arahan yang tegas dalam menegakkan hukum agar birokrat tidak berada dalam ketakutan menyerap APBN/APBD," sarannya.

Sumber : JPNN.com