Hari menyebut banyak hal patut dicurigai dalam tender itu. "Kami berikan waktu dulu ke Bareskrim, kalau memang nanti ada yang salah, yah pasti ada konsekuensinya. Harus tegas," ujar Hari dalam diskusi bertema 'Tata Kelola Energi di Era Jokowi-JK' di Jakarta, Minggu (31/5).

Menurut Hari, parlemen akan terus mengawal dan memantau penyelidikan yang dilakukan Bareskrim. Masalah itu, tuturnya, juga akan dibahas dalam rapat panitia kerja (Panja) di Komisi VII DPR yang membidangi pertambangan dan energi.

Dugaan adanya kecurangan di tender itu muncul setelah PT Pertamina pada 23 Februari 2015 lalu kembali mengadakan tender elpiji yang terdiri dari 22.000 MT butane dan 22.000 MT propane. Namun ISC-Pertamina diduga menabrak aturan yang dibuat sendiri. Pasalnya, dalam penawaran tender disebutkan untuk pricing dan loading bulan April 2015. Namun, ISC-Pertamina justru memenangkan Total untuk pricing Maret 2015.

Di tempat sama, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD) Ruhut Sitompul juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung proaktif menyelidiki dugaan kecurangan tender elpiji itu. Ia berharap dugaan kecurangan apapun tidak sampai luput dari pengawasan penegak hukum.

"‎KPK, kejaksaan harus jemput bola yang kaitannya dugaan seperti itu. Ditelusuri dulu," pintanya.

Sumber : JPNN.com