Sedangkan dewan lebih setuju jika anggaran tersebut masuk dalam APBD Perubahan. Dana kesekretariatan panitia Pilkades sendiri diperkirakan mencapai Rp 500 juta. Karena kondisinya seperti ini, akhirnya dewan memutuskan menunda penepatan dua raperda tersebut tanpa batas waktu yang ditentukan.

Sebelum mengetuk palu penundaan, pimpinan sidang, Haris Sugiharta sempat menskors sidang selama satu jam untuk rapat koordinasi pimpinan (Rakorpin) fraksi guna membahas masalah tersebut. Namun akhirnya sidang tetap ditunda.

"Kami sepakat untuk penetapan raperda ditunda, hingga waktu yang belum diketahui," kata Haris di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Sleman, Senin (27/4).

Tahun ini, rencananya Pemkab Sleman akan menggelar pilkades serentak di 35 desa yang tersebar di 17 kecamatan. Gagalnya penetapan Raperda Pilkades ini menyebabkan efek berganda, sehingga Raperda Perparkiran tidak bisa ditetapkan. Meskipun begitu, secara subtantif tidak ada masalah mengenai raperda
perpakiran.

Anggota fraksi PDIP DPRD Sleman Y Gustan Ganda menjelaskan, semua fraksi sepakat anggaran kesekretariatan panitia Pilkades diambil dari APBD perubahan, bukan APBDes. Hal ini dilakukan agar tidak memberatkan desa. Selain itu, APBD perubahan dirasa lebih mampu mengadakan dana sebesar Rp 500 juta.

"Anggaran Pilkades sendiri sebelum ada penambahan untuk kesekretariatan panitia pilkades Rp 6,039 miliar. Jika ditambah Rp500 juta, masih mampu," jelasnya di sela-sela skorsing rapat paripurna.

Ia mengemukakan, dewan sepakat pembahasan APBD Perubahan akan dimajukan agar pembahasan Raperda Pilkades segera selesai. Dengan begitu, anggaran sudah bisa digunakan.

Ketua fraksi Gerindra Muhammad Arif P Susanto menambahkan dimasukkannya klausul penambahan kesekretaritan panitia Pilkades dalam APBD Perubahan juga sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 112/2014 tentang Pilkades.

"Tapi jika anggaran itu dimasukkan dalam APBDes justru akan menyalahi aturan. Ini yang harus dipahami bersama,” ucapnya.

Hal lain yang harus diperhatikan, penyusunan Perda Pilkades adalah aspek keberlanjutan, terutama dalam jangka panjang. Sebab Pilkades tidak hanya diselenggarakan tahun ini, tapi juga pada tahun-tahun berikutnya.

Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan pemkab memasukan biaya kesekretariatan panitia pilkades menjadi tanggungan desa, bukan tanpa alasan. Selain desa dianggap lebih berpengalaman, ini juga masalah waktu.

Jika dimasukkan dalam APBD Perubahan, kemungkinan Perda baru disahkan pada Agustus. Sehingga pembiayaannya pun baru bisa dilakukan pada bulan Agustus.

“Bila Raperda ini diketok menjadi perda pada bulan ini. Berarti Mei sudah mulai tahapan Pilkades. Selama tahapan Pilkades yaitu Mei sampai Juli tidak ada anggaran untuk kesekrtariatan panitia Pilkades. Sebab baru bisa mengeluarkan setelah APBD Perubahan disahkan,” ujarnya.

Namun begitu, ia berharap ada solusi terbaik, untuk pelaksanaan Pilkades ini. Sehingga semua tahapan Pilkades dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Ketua Pansus Raperda Pilkades, Hendrawan Astono menambahkan, jika anggaran kesekratariatan panitia Pilkades masuk dalam APBD Perubahan, konsekuensinya semua tahapan Pilkades akan mundur.

Kerugian Akibat Ambrolnya Talud di Yogya Rp 2,7 Miliar

YOGYAKARTA -- Kerugian talud ambrol akibat luapan sungai di Kota Yogyakarta pada Rabu malam (22/4) pekan lalu mencapai Rp 2,7 miliar. Talud yang ambrol sendiri sebanyak 12 titik di empat sungai di Kota Yogyakarta yaitu Kali Code, Winongo, Gadjah Wong dan Belik.

"Kita tidak memiliki dana lagi untuk perbaikan talud tersebut. Jadi kita ajukan ke BPBD propinsi dan baru dirapatkan," kata Kepala BPBD Kota Yogyakarta, Agus Winarta saat peninjauan talud ambrol di Kali Code di Jagalan, Yogyakarta, Selasa (28/4).

BPBD bersama Komisi C DPRD Kota Yogyakarta meninjau sejumlah lokasi talud yang ambrol tergerus air hujan pada Rabu malam kemarin. Peninjauan dilakukan di Kricak, Jagalan dan Surokarsan.

Menurut Agus, pihaknya juga sudah mengajukan pencairan dana tak terduga dari APBD Kota Yogyakarta 2015. Namun hal itu menggunggu surat keputusan dari Wali Kota. "Kita tunggu dulu dari BPBD DIY akan membantu berapa," katanya.

Kerugian sebesar itu hanya talud ambrol saja sementara untuk jalan rusak dari saluran drainase yang rusak belum didata secara detail.

Kabid Drainase dan Pengairan Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta, Aki Lukman mengatakan, ada 12 titik talud yang ambrol akibat hujan deras Rabu malam pekan lalu. Dari 12 titik ini panjang talud yang ambrol mencapai 25 meter.

Dari 12 titik tersebut talud yang ambrol cukup parah berada di Jagalan Utara dan Selatan. Jagalan Utara talud yang ambrol berada di bawah jembatan Juminahan. Akibatnya jembatan Juminahan di tutup sementara. "Sebenarnya secara struktur jembatan tidak masalah, hanya saja banyak yang menonton sehingga ditutup demi keamanan," katanya.

Talud ambrol parah lainnya di Juminahan sisi Selatan di RT 06. Talud ambrol ini sampai di pondasi rumah warga. Akibatnya halaman dumah warga ikut ambrol dan membahayakan pondaasi rumah.

Perbaikan talud di dua titik ini akan diprioritaskan. "Untuk Jagalan sisi Utara sudah masuk anggaran sebesar Rp 71 juta tetapi sisi Selatan baru kita anggarkan dengan dana isidentil Rp 150 juta namun kurang kita menunggu dari provinsi atau tak terduga," katanya.

DIY Masih Alami Gangguan Cuaca

YOGYAKARTA -- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Yogyakarta menyebut wilayah DIY masih mengalami gangguan cuaca jangka pendek akibat tekanan udara rendah di bagian selatan Pulau Jawa.

"Masih ada daerah tekanan udara rendah di selatan Pulau Jawa. Akibatnya, wilayah DIY berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang," kata Kepala Seksi Data dan Informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Yogyakarta Teguh Prasetyo di Yogyakarta, Selasa (28/4).

Menurut Teguh, gangguan cuaca jangka pendek tersebut diperkirakan akan terjadi hingga Rabu (29/4) sehingga masyarakat diharapkan tetap meningkatkan kewaspadaan, khususnya warga yang tinggal di bantaran sungai.

Hujan diperkirakan turun mulai siang hingga malam hari dan biasanya terjadi dalam waktu singkat namun disertai angin dan petir.

Gangguan cuaca jangka pendek yang terjadi pada pertengahan pekan lalu menyebabkan wilayah DIY diguyur hujan yang cukup lebat sehingga mengakibatkan banyak kerusakan infrastruktur.

Di Kota Yogyakarta, tiga sungai besar yaitu Code, Gajah Wong dan Winongo meluap sehingga merendam permukiman dan merusakan talud di sejumlah lokasi.

"Selain potensi hujan yang masih tinggi, kondisi cuaca lain seperti suhu, kecepatan angin dan kelembaban udara normal," katanya.

Suhu udara di wilayah DIY berkisar antara 24 derajat celcius saat pagi hari dan 32 derajat celcius saat siang hari dengan kelembaban 72 persen.

"Angin berhembus dari barat laut dengan kecepatan hingga 15 kilometer per jam. Ketinggian gelombang air laut juga normal yaitu satu hingga dua meter. Namun warga atau nelayan yang beraktivitas di pantai tetap harus waspada," katanya.

Sementara itu, salah satu warga di bantaran Sungai Code Margono yang rumahnya terdampak kerusakan talud mengaku sempat mengungsi saat sungai tersebut meluap.

Talud yang berada tepat di depan rumahnya runtuh akibat derasnya arus air sungai. "Kalau hujan, kami masih tetap was-was. Namun, kekhawatiran kami sedikit berkurang karena talud yang ambrol untuk sementara sudah dipasang karung berisi pasir," katanya.

Ia berharap, pemerintah bisa segera melakukan perbaikan agar warga di bantaran sungai tidak lagi khawatir jika hujan turun dan debit air di Sungai Code meningkat.

Yogyakarta Akan Tambah 8 Alat Pengolah Sampah Jadi Biogas‪

YOGYAKARTA -- Uji coba pengolahan sampah dengan alat pembuat biogas bantuan dari GIZ Jerman dinilai membantu Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta dalam mengolah sampah. Alat yang mengolah sampah menjadi biogas itu rencananya diusulkan di tambah 8 unit di APBD Perubahan 2015 Kota Yogyakarta.

”Hasil evaluasi kami alat pembuat biogas itu mampu membantu dalam mengolah sampah. Termasuk memberikan pelajaran dan pemahaman ke masyarakat bahwa sampah bisa diolah menjadi biogas,” ujar Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan BLH Kota Yogyakarta Ika Rostika, Selasa (28/4).

Dari hasil ujicoba alat senilai Rp 15 juta itu mampu menampung sampah dapur rumah tangga sebanyak 20 kg. Sampah dapur diproses fermentasi alami yang dibantu dengan starter campuran kotoran sapi dan bakteri sebagai perangsang biogas. Untuk menghasilkan biogas sampah didiamkan antara 3 sampai 7 hari. Biogas akan ditampung dalam wadah khusus.

Hasil biogas itu disambungkan dengan kompor gas sehingga dapat dimanfaatkan untuk memasak. Satu unit alat pembuat biogas itu mampu untuk menyalakan kompor gas selama 2 sampai 3 jam. Namun kompor gas itu masih terbatas pada yang dihubungkan langsung dengan instalasi alat pembuat biogas.

”Bisa dua kompor gas. Tapi alat diterima diset untuk satu kompor gas yang instalasinya langsung ke alat pembuat gas. Ini bisa membantu dalam penggunaan gas untuk memasak,” katanya.

Satu alat pembuat gas itu kini ditempatkan di Kantor BLH dan kampung warga RW 4 Suryatamajan. Menurutnya sejak bantuan diujicoba sampai sekarang masih berfungsi terus menurus. Dia menyebut bantuan alat yang diberikan di Suryatamajan dimanfaatkan untuk kebutuhan memasak kegiatan bersama masyarakat seperti kegiatan ronda keamanan warga.

”Rencananya di anggaran perubahan, kalau disetujui, kami akan ajukan 8 buah alat pengolah sampah menjadi biogas,” ujarnya.

Alat itu nantinya akan diperbantukan ke masyarakat. BLH akan menyeleksi masyarakat yang akan menerima bantuan itu agar alat yang diperbantukan benar-benar dikelola dan dimanfaatkan warga. ”Kami akan selektif. Jangan sampai alatnya nganggur atau mangkrak,” ujarnya.

Pihaknya mengakui pemanfaatan biogas dari sampah dapat lebih luas jika dibuat dalam bentuk pengolahan sampah secara komunal. Namun pengolahan sampah menjadi biogas secara komunal di Kota Yogyakarta terkendala pada lahan. Selain tempat, lanjutnya, masyarakat yang mengelola biogas komunal itu harus memiliki niat dan kesadaran karena setiap hari harus ada sampah yang diolah.

Sebelumnya Kepala BLH Kota Yogyakarta Irfan Susilo mengatakan akan mengkaji alat pembuat biogas yang lebih murah. BLH akan bekerja sama dengan para perguruan tinggi untuk menghasilkan perangkat pengolah sampah menjadi biogas itu.

”Melalui perangkat yang lebih murah harapannya dapat dijangkau skala rumah tangga. Tujuan pengolahan sampah organik menjadi biogas untuk menekan volume sampah rumah tangga dan menjadi contoh sampah mampu didaur ulang menjadi sesuatu yang bermanfaat,” katanya.

DIY Diminta Perketat Perekrutan Tenaga Kerja Asing

YOGYAKARTA -- Aliansi Buruh Yogyakarta meminta Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mulai memperketat perekrutan tenaga kerja asing oleh perusahaan di daerah itu menghadapi persaingan pasar kerja memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN.

"Kalau pola perekrutan tenaga kerja ikut diliberalkan tentu akan jadi masalah," kata Sekretaris Jenderal Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY), Kirnadi seusai diskusi publik memperingati hari buruh di Yogyakarta, Selasa (28/4).

Dia mengatakan, apabila tidak ada pembatasan secara ketat, perekrutan tenaga kerja asing akan memunculkan kesenjangan serta bertambahnya jumlah pengangguran di Indonesia. "Tidak masalah kita ikut terlibat dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), asal tetap ada porsi dan kontrol," kata dia.

Meskipun perekrutan pekerja asing di DIY belum begitu banyak, dia menilai potensi meningkatnya pekerja asing tetap ada.

Perekrutan tenaga kerja asing di DIY, kata dia, hingga saat ini didominasi sektor pariwisata dan perhotelan.

Menurut Kirnadi, Pemerintah Daerah (Pemda) cukup meneruskan pengawalan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 12 tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Melalui regulasi itu, kata dia, perlu dilakukan upaya pengawasan dengan memastikan bahwa perekrutan tenaga kerja asing terbatas di level manajerial, bukan merambah level operasional. "Kalau ada pekerja pencuci piring dari pekerja asing maka tentu sudah dikategorikan melanggar," kata dia.

Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan Kemenakertrans menyebutkan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia menurut jenis pekerjaan/jabatan tahun 2013 lebih didominasi tenaga profesional (38.762 orang) diikuti tenaga konsultan (18.925 orang), manager (15.529 orang). Sementara untuk tenaga teknisi mencapai 8.535 orang dan pengawas mencapai 5.590 orang.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID