Hal teknis yang dimaksud Tedjo misalnya masih adanya proses hukum yang belum clear pada salah satu terpidana mati. "Semuanya harus clear, jangan sampai ada yang terlewat dan bisa menimbulkan masalah di kemudian hari," ujar Tedjo di Kantor Kementerian Hukum dan HAM.

Sampai sekarang memang masih ada upaya hukum yang ditempuh para terpidana mati. Salah satunya, pengajuan peninjauan kembali (PK) yang ditempuh Mary Jane Fiesta Veloso, terpidana mati asal Filipina.

Tak hanya itu, saat ini lembaga internasional juga tengah mempermasalahkan rencana hukum mati terhadap Rodrigo Gularte yang disebut mengindap schizophrenia.

Tedjo mengatakan dalam rapat koordinasi yang telah digelar, tidak bisa dipastikan eksekusi akan dilakukan dalam minggu ini. Menurut dia, Presiden juga tak memberi tenggat waktu.

"Perintahnya tetap dilaksanakan hanya saja persiapan semuanya harus selesai," terangnya.

Jaksa Agung HM. Prasetyo juga mengatakan bahwa eksekusi mati bukan sesuatu yang membahagiakan. Sehingga segala persiapan perlu dilakukan termasuk pemenuhan hak-hak terpidana mati. "Bukan takut atau ragu, namun perlu kehati-hatian," katanya.

Belum jelasnya pelaksanaan eksekusi juga tergambar dari kebiasaan yang terjadi selama ini.

Seperti misalnya pendampingan oleh rohaniawan yang biasa dilakukan terhadap para narapidana mati. Salah seorang rohaniawan, Hasan Makarim mengatakan sampai saat ini belum ada permintaan pendampingan dari Lapas.

"Biasanya satu minggu sebelum eksekusi ada pendampingan," papar pria yang pernah melakukan pendampingan rohani pada Amrozi Cs itu.

Setiap mendekati eksekusi mati, terpidana mati akan didampingi oleh rohaniawan. Mereka akan dibimbing agar ikhlas dan tidak melawan menjelang penembakan mati.

Hasan kemarin sebenarnya sempat berkunjung ke Nusakambangan. Namun pria yang juga menjabat Ketua MUI Cilacap itu membantah jika kunjungan itu terkait persiapan eksekusi mati.

Menurut dia, kunjungan itu bersifat rutin. Yakni melihat acara pesantren di lapas Nuskambangan."Hanya melihat kegiatan keagamaan di lapas. Itu saja," terang ketua pondok pesantren se Nusakambangan itu.

Sementara itu pantauan yang sangat ketat mulai diterapkan di Nusakambangan. Dari pantauan Jawa Pos, sekitar satu kompi polisi sudah berjaga di depan pintu dermaga, sejak Rabu (4/3).

Para polisi itu berasal dari Polres Purwokerto dan Cilacap. Petugas yang dilengkapi dengan senjata lengkap itu berjaga 24 jam.

Setiap warga yang ingin masuk ke dermaga harus bisa memberikan keterangan jelas. Apa tujuan mereka ke Nusakambangan. Jika alasan mereka hanya berkunjung, maka tidak diperkenankan. "Hanya sipir yang boleh keluar masuk," ujar salah satu petugas yang namanya tidak mau ditulis di media.

Meskipun pengamanan berangsur ketat, namun sampai saat ini masih belum diketahui kapan pelaksanaan eksekusi mati tahap dua itu dilakukan.

Dari data yang dihimpun, eksekusi masih menunggu lapas menyelesaikan pembangunan tempat pemulasaran jenazah. Tempat itu diperkirakan berada di dekat pos polisi Nusakambangan, Limus Buntu.

Saat ini, proses pembangunan sudah berjalan sekitar 90 persen. Tak hanya warga yang dilarang masuk ke dermaga. Nelayan pun kini tidak bisa beraktivitas. Pihak lapas dan polisi melarang aktivitas memancing dan mencari ikan mendekati prosesi eksekusi mati.

Hingga petang kemarin, suasana dermaga Wijayapura kian ramai dikunjungi warga yang penasaran setelah melihat banyaknya peliputan di media massa. Mereka hanya sekedar datang dan melihat awak media yang tengah bekerja, meliput pemindahan dan eksekusi mati.

Seorang warga, Any Kusuma, warga Cilacap mengaku, kedatangannya ke dermaga karena penasaran dengan berita berita yang kerap muncul di televisi akhir akhir ini. "Ya sekalian jalan jalan sore, sambil lihat aktivitas di sini," ujarnya.

Tak sekedar warga biasa, bahkan keramaian di Dermaga Wijayapura juga dimanfaatkan oleh sejumlah pedagang batu akik, yang sengaja membuka lapak di dermaga. Para pedagang ini memanfaatkan Nusakambangan sebagai promosi menjual batu akik khas Nusakambangan.

Jaksa Kejagung Malah Tinggalkan Nusakambangan, Ada Apa Ya?

NUSAKAMBANGAN -Sinyal pelaksanaan eksekusi mati makin kuat. Sejumlah Jaksa dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yang awalnya berada di Nusakambangan justru angkat kaki. Kepergian para jaksa itu menguatkan kabar akan penundaan eksekusi terpidana mati.

Padahal, jaksa-jaksa ini awalnya diplot untuk menjadi jaksa eksekutor dan mengawasi jalannya eksekusi terpidana mati. Selain jaksa dari Kejagung yang sudah pergi, ada juga jaksa dari Kejaksaan Tinggi Tangerang yang masih memutuskan tetap tinggal.

Konsultan Hukum sekaligus Pendamping Terpidana Mati Raheem Abagje, Ursa Supit mengatakan bahwa sejak pagi hari dirinya telah masuk ke Pulau Nusakambangan. Kedatangannya untuk menemui Raheem yang telah dipindahkan ke Lapas Besi, Nusakambangan.

"Awalnya, saya dengar di Lapas Pasir Putih, tapi ternyata tidak ada. Kepala lapas juga tidak ada," jelasnya.

Lalu, akhirnya ada informasi bahwa Raheem berada di Lapas Besi. Begitu tiba disana, ternyata di Lapas tersebut sedang berkumpul hampir semua Kepala Lapas di Nusakambangan, baik Kalapas Pasir Putih, Kalapas Besi dan Kembang Kuning. "Semuanya berkumpul di sana," ujarnya.

Rapat semua Kalapas di Nusakambangan itu kemungkinan membahas terkait kepergian dari jaksa-jaksa asal Kejagung. Kemungkinan, memang ada penundaan, namun belum diketahui karena apa penundaan itu.

"Sudah pasti, sekarang tidak ada lagi jaksa dari Kejagung di Nusakambangan, mereka balik ke Jakarta," papar perempuan berambut ikal tersebut.

Kabar bahwa eksekusi mati ditunda makin kuat saat ternyata petugas kepolisian juga angkat kaki. Awalnya, hotel-hotel di Cilacap penuh dengan petugas kepolisian, namun hampir semua petugas itu ternyata sekarang check out. "Sepertinya, mereka juga pulang kandang," terangnya.

Kondisi yang tidak jelas ini semakin mengorbankan para terpidana mati. Sembilan terpidana mati yang sudah berada di Nusakambangan ini sekarang terkatung-katung. Mereka serasa diisolasi, namun statusnya sampai saat ini belum diisolasi.

"Harusnya, kalau tidak pasti jangan dipindah dulu. Aktivitas terpidana jadi terganggu, ini berakibat pada psikologis para terpidana," keluhnya.

Sementara Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Tony Spontana enggan menjawab terkait kepergian Jaksa Kejagung dari Nusakambangan. "Besok tanya Jaksa Agung saja ya," ujarnya.

Yang pasti, selama ini Kejagung belum memutuskan kapan eksekusi terpidana mati akan dilakukan. Artinya, tidak ada penundaan, karena jadwalnya juga belum ada. "Tidaklah, belum pasti semua," paparnya.

Tunggu Dieksekusi, Raheem Titip Pesan Penting Ini untuk Jokowi

JAKARTA - Kuasa Hukum Raheem Abagje, Utomo Karim menjelaskan, kliennya itu sejak awal sudang sangat tegar dengan rencana eksekusi yang dilakukan pemerintah Indonesia. Namun, ada sejumlah pesan yang penting untuk pemerintah. Salah satunya, adalah soal pemberantasan narkotika di Indonesia.

Raheem berpesan, harusnya sistem peradilan di negara ini diperbaiki. Sebab, banyak bandar narkotika yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi hukum di Indonesia.

"Raheem merasa sebagai orang miskin yang tidak memiliki kekuatan mempengaruhi semacam itu," ujarnya, kemarin.

Yang lebih mencengangkan, bandar narkotika kelas kakap itu malah masih berkeliaran dan justru sangat dekat dengan para penegak hukum. "Ada jual beli hukum yang harusnya dikuak," tutur Karim membacakan pesan dari Raheem.

Karim menjelaskan, seharusnya catatan prilaku terpidana mati juga menjadi pertimbangan untuk Presiden Jokowi memberikan grasi.

Misalnya, Raheem ini yang telah 17 tahun ditahan di sejumlah lapas, seperti Medaeng, Malang, Kalisosok, Porong, dan Madiun. "Di semua lapas itu tidak ada catatan pelanggaran sekalipun, dia bersih," ujarnya.

Bahkan, dalam catatan kartu pembinaan narapidana di Lapas Kelas 1 Madiun, semua pihak, seperti kepolisian, pamong praja, dan petugas lapas mendukung usulan perubahan pidana hukuman mati untuk Raheem menjadi pidana sementara.

"Ini bukti bahwa prilaku yang begitu baik telah membuat semua petugas mendukung Raheem. Tapi, yang ironis, pemerintah cuek dengan kenyataan ini," keluhnya.

Tidak dipertimbangkannya kelakuan baik dari Raheem ini, kemungkinan besar juga terjadi pada terpidana mati yang lainnya. Sehingga, semua yang sudah punya perubahan sikap dan bermanfaat banyak untuk orang di sekitarnya tetap saja dieksekusi. "Ini tentu disayangkan," jelasnya.

Andre Chan Membaptis Penghuni Lapas Kerobokan?

CILACAP - Jelang eksekusi mati terpindana narkoba jilid II, dermaga Wijaya Pura ramai kunjungan. Tidak hanya warga sekitar yang penasaran, namun kemarin (6/3) keluarga dan pengacara dari terpidana mati juga datang berkunjung.

Namun, sayangnya pihak lapas menolak kedatangan tamu, pasalnya semua terpidana mati sudah berada di ruang isolasi di Lapas Besi.

Salah satu yang berkunjung adalah sepupu Rodrigo Gularte, yakni Angelita Aparecida Muxfeldt. Dengan mencarter mobil dia datang ke dermaga didampingi oleh konsuler kedutaan besar Brasil Leonardo Carvalho.

Setelah sampai di dermaga, keduanya langsung berjalan menuju pos penjagaan Wijaya Pura. Alih-alih diperbolehkan masuk, petugas tidak memperbolehkan mereka menyeberang ke Pulau Nusakambangan. Ketika keluar mereka enggan diwawancarai.

Selain itu, keluarga terpidana mati Serge Arezki Atlaoui juga mendatangi dermaga. Mereka terdiri dari istri serge, Sabine Megel Atlaoui, Yasen Areski Atlaoui, Samia Nathalie Atlaoui, Mohamed Arezki Atlaoui, Samia Ans Eliane Atlaoui, dan Alexandre Ferdinand Megel. Tanpa ada pernyataan, mereka segera berjalan menuju Pos Penjagaan Dermaga Wijayapura.

Tak berselang lama, rombongan keluarga angkat Andrew Chan juga terlihat mendatangi Dermaga Wijayapura. Salah seorang anggota rombongan itu, Nicholas Alexander mengatakan mereka datang bersama Pastor Daniel Alexander yang merupakan bapak angkat Andrew Chan. "Pastor ingin mengobrol untuk terakhir kalinya," jelasnya.

Menurut dia, setelah ditahan, Chan telah banyak berubah. Dia kini sudah bertobat. Tidak sedikit penghuni Lapas Kerobokan yang dibaptis oleh Chan. Melihat perubahan Chan, seharusnya bisa jadi pertimbangan jaksa untuk tidak melakukan eksekusi mati. "Kami akan terus menguatkan Chan," tuturnya.

Setelah menunggu di Dermaga Wijayapura, rombongan keluarga itu keluar. Mereka tidak diizinkan menyeberang ke Nusakambangan. Dengan alasan harus ada izin dari kejaksaan terlebih dulu.

Dua Surat Tulisan Tangan Zainal dari Nusakambangan

CILACAP - Hanya kuasa hukum terpidana mati yang menunggu dieksekusi yang bisa masuk ke Nusakambangan. Salah satunya adalah Ade Yuliawan pengacara dari terpidana mati Zainal Abidin.

Zainal ditangkap karena kepemilikan 58,7 kilogram ganja di Palembang. Tak hanya itu, di tahun 2013, dia juga salah satu dari tujuh warga binaan pemasyarakatan Lapas Batuyang diamankan Kepolisian Resor Cilacap saat dilakukan penggeledahan sepanjang bulan Agustus 2013.

Dalam penggeledahan tersebut, Polres Cilacap mengamankan barang bukti berupa seberat 156,5 gram, satu buah timbangan digital, tujuh buah 'hand phone', 10 buah 'SIM Card', empat buah pipet kaca, satu alat bakar dari pipa alumunium, dan beberapa sedotan plastik.

Usai bertemu klienya, Ade membawa dua buah surat tulisan tangan dari Zainal. Surat pertama berisi tujuh poin testimoni. Sedangkan kertas kedua merupakan pernyataan yang akan dikirimkan ke kejagung.

Ade mengatakan di dalam tujuh poin testimoni itu salah satunya Zainal menolak eksekusi mati. Sebab dia sudah mengajukan PK ke MA namun sampai kini belum ada jawaban. "PK sudah diajukan tanggal 2 Mei 2005. Sudah 10 tahun," paparnya kemarin.

Menurut Ade, dasar pengajuan testimoni itu bukan lantaran dia tidak mau dieksekusi mati. Namun, dia ingin penjelasan nasib PK-nya. "Zainal tidak mau mati dalam ketidakjelasan," ujarnya.

Dia menambahkan, dengan tidak adanya PK itu Jaksa Agung tidak bisa melakukan eksekusi. Menurut dia harus ada penjelasan nasib PK klienya terlebih dulu. "Jika tidak ada penjelasan maka Jaksa Agung melanggar hukum," urainya.

12 Peti Mati Siap Dikirim, Satu Ukuran Jumbo, untuk Siapa?

CILACAP - Persiapan pelaksanaan eksekusi mati di Nusakambangan terus dilakukan. Tidak hanya pengamanan yang diperketat, peti mati juga sudah disiapkan. Jumlahnya 12 peti dan siap dikirim ke lapas.

Hal itu disampaikan oleh petugas yang selama ini menyediakan peti mati untuk terpidana mati, Suhendro Putro.

Ketika dihubungi kemarin (5/3) Suhendro mengatakan bahwa sampai kini belum ada permintaan peti mati dari lapas agar segera mengirim barang itu. "Saya belum dihubungi," jelasnya.

Berdasarkan pengalaman eksekusi mati pertama lalu, Suhendro menjelaskan bahwa Polres Cilacap yang bertugas memesan peti mati. Peti-peti itu dipesan tiga hari menjelang eksekusi. "Biasanya tiga hari menjelang eksekusi. Namun kalau eksekusi kali ini belum tahu," ujarnya.

Pengurus GKJ Cilacap itu menyatakan, ketika sudah dipesan, nantinya petugas polres cilacap langsung yang mengambil pada H-1. Setelah itu, peti mati itu dibawa ke lapas untuk dicek kondisinya.

Meskipun belum ada permintaan dari Polres, Suhendro mengaku pihaknya sudah mempunyai stok peti mati. Jumlahnya sama dengan terpidana yang akan ditembak mati. Yakni 12 peti.

Rinciannya peti mati berukuran kecil dua buah, ukuran standar sembilan buah dan satu ukuran jumbo. Kemungkinan peti jumbo itu disediakan bagi Myuran Sukumaran. Pasalnya ukuran tubuh komplotan bali nine itu terbilang besar.

Lebih lanjut, bapak dua anak itu mengatakan tidak ada persiapan khusus pada peti yang diperuntukkan bagi terpidana mati itu. Peti hanya diberi hiasan renda kain putih. Saat ini 12 peti itu masih tersimpan di gudang GKJ Cilacap. "Sudah siap tinggal dikirim saja," paparnya.

Hasan Makarim, rohaniawan mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada persiapan eksekusi mati. Semua terpidana mati belum ditempatkan di sel isolasi. "Belum ada persiapan," ujarnya usai kunjungan ke lapas besi kemarin.

Untuk aktivitas kerohaniawan, ketua MUI Cilacap itu mengaku belum ditugasi lapas untuk pendampingan. "Masih kegiatan biasa saja," tuturnya.

Ditanya apakah dia mendapatkan waktu kapan tanggal eksekusi, Hasan tidak bisa menjawab. Menurut dia itu urusan kejaksaan agung.

Hukuman Mati, Kuasa Tuhan yang Diambil Alih Manusia

Dor.. Dor.. Dor.. Dor... Suara senapan dari 45 orang regu tembak dari kesatuan Brimob Polri memecah kesunyian Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Satu persatu para gembong narkoba pun bersimbah darah dan meregang nyawa.

Inilah yang disebut kuasa tuhan sudah diambil alih oleh manusia. Ketika kematian ditentukan oleh keputusan manusia, tuhan sudah tidak lagi dipandang sebagai sang pencipta.

Pro kontra terkait dengan eksekusi ini pun bermunculan. Baik itu dari warga Indonesia sendiri maupun dari warga dunia. Protes eksekusi mati sudah terjadi pada 7 narapidana yang sudah dieksekusi awal tahun 2015. 6 di Nusa Kambangan dan 1 orang di Solo Jawa Tengah.

Pemerintah cuek, eksekusi jalan terus. Kali ini, protes yang sama juga dilakukan terkait rencana eksekusi mati gembong narkoba asal Australia.

Berbagai protes terus dilakukan oleh negara Australia atas rencana eksekusi dua orang warganya, tentu ini pantas mereka lakukan karena hak hidup seseorang bukan ditentukan oleh manusia tapi atas kuasa tuhan. Sang pencipta saja masih mau memaafkan umatnya ketika bertobat, apakah manusia sudah tidak punya rasa memaafkan.

Tentu tulisan ini bukan membela gembong narkoba, penulis sepakat narkoba harus diberantas. Penulis juga sepakat hukum bandar narkoba seberat-beratnya, tapi tidak dengan berujung di peluru senapan Brimob. Masih ada cara lain yang bisa membuat jera para bandar narkoba, masih banyak cara lain untuk menghakimi manusia yang telah merusak generasi muda. Biarkan kuasa tuhan yang menentukan.

Penulis menilai wajar Australia membela mati-matian rencana eksekusi tersebut. Ini juga akan dilakukan Indonesia ketika mendengar ada warganya yang akan dieksekusi mati.

Masih ingat, bagaimana nasib TKW Indonesia yang nyawanya berujung di pedang milik eksekutor pemerintah Arab Saudi. Indonesia juga melakukan yang sama, bagaimana upaya pemerintah untuk menggagalkan eksekusi tersebut walaupun harus berujung kekecewaan.

Dalam pandangan hukum, pembunuhan merupakan kejahatan apakah ini menunjukan jika negara mengizinkan untuk melakukan kejahatan terhadap warganya. Apakah pemerintah Jokowi-JK sudah melihat bagaimana proses hukum yang terjadi di pengadilan? Apa hanya karena berbau narkoba langsung eksekusi, sementara bandar-bandar besar masih bisa tertawa bebas? Apakah Presiden Jokowi sudah membaca permohonan grasi, atau jangan-jangan tidak dibaca bagaimana mereka menyapaikan pembelaanya?

Penulis berpandangan jangan sampai eksekusi gembong narkoba ini merusak citra bangsa Indonesia yang terkenal dengan kultur masyarakat ramah, sopan dan santun. Tidak hanya itu, ini juga akan memperburuk hubungan baik bangsa Indonesia yang dilahirkan atas keringat dan darah para pejuang.

Ingat, Indonesia bukan tanpa cacat, dari 2004-2014 sudah ada tiga warga Indonesia yang dihukum mati di luar negeri, sementara 360 terancam hukuman mati dan 17 diantaranya sudah vonis tetap.

Jika Indonesia masih memaksakan hukuman mati, maka negosiasi dengan negara lain untuk membebaskan para TKI yang terancam hukuman mati akan sulit. Hukuman mati bagi penulis tidak manusiawi, kerena ini bertolak belakang dengan hidup sudah diatur sama maha pencipta.

Jika pepatah berkata, hidup, mati, jodoh, rezeki ditangan tuhan, kenapa harus ada hukuman mati yang dilakukan manusia. Hanya sekedar usul, bagaimana jika hukuman tembak diganti hukuman seumur hidup tanpa ada remisi atau apapun. Biarkan dia mati di dalam penjara. Alasan anggaran untuk membiyayai hidup narapidana, toh hukuman mati juga biayanya besar.

Sumber : JPNN.com