Tidak saja dari segi keinginan, namun juga dukungan anggaran dari pemerintah daerah dipastikan cukup. Sebelumnya diketahui dari 23 daerah di Sumut, hanya Kabupaten Nias Selatan yang belum diketahui kesiapan Pemdanya menggelontorkan anggaran pelaksana Pilkada. Apalagi daerah ini belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD 2015.

“Kita sudah mengecek langsung. Hasilnya, hari ini dipastikan untuk Nias Selatan itu telah siap menggelar pilkada dan anggarannya juga dipastikan cukup. Karena itu sudah tidak ada masalah lagi, karena meski belum memiliki Perda APBD, Pemkab Nisel dapat menggunakan anggaran mendahului APBD,” ujarnya, Kamis (23/4).

Saat ditanya bagaimana dengan daerah lain di Sumut, birokrat yang akrab disapa Donny ini juga mengatakan sudah tidak ada masalah lagi. Permasalahan hanya tinggal masalah teknis, karena pemda-pemda yang ada telah menyatakan siap menggelontorkan anggaran.

Dengan kesiapan Nisel, maka menurut Donny, dari total 269 daerah di Indonesia yang akan menggelar pilkada 2015, hanya empat daerah lagi yang belum siap dari segi anggaran. Masing-masing Kabupaten Majene di Sulawesi Barat, Boven Digoel, Memberamo Raya dan Yalimo di Provinsi Papua.

Sebelumnya, beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) seperti di Mandailing Natal dan Nias Barat, belum mengalokasikan anggaran bagi pengawasan pelaksanaan pilkada, karena panitia pengawas pemilu (Panwaslu) yang ada telah habis masa jabatannya. Sementara Panwaslu yang baru belum terbentuk, mengingat proses perekrutan masih berlangsung.

Namun hal tersebut dinilai bukan menjadi persoalan, karena sebagaimana dikemukakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mandailing Natal, M. Yusuf, beberapa waktu lalu, pihaknya telah mengantisipasi kebutuhan anggaran, mengingat Sisa Lebih Perhitungan Anggara (SiLPA) Kabupaten Madina cukup besar. Bahkan mencapai lebih dari Rp 102 miliar.

Sementara anggaran Pilkada yang diajukan KPU Madina hanya Rp 25,248 miliar. Sementara untuk pengamanan sesuai permintaan kepolisian sekitar Rp 3,493 miliar.

“Totalnya KPUD memperoleh hibah Rp 25,248 miliar. Untuk pengamanan sesuai permintaan kepolisian lagi dibahas, itu sekitar Rp 3,493 miliar. Ke semuanya kami Kabupaten Madina anggaran ada, karena ada SiLPA lebih dari Rp 102 miliar. Madina siap dan cukup,” ujarnya.

Jangan Sampai Masyarakat Siap Pilkada, eeeh..Pemdanya yang Tidak Siap

JAKARTA - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah meminta masyarakat tidak perlu khawatir penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 269 daerah pada 9 Desember mendatang akan berlangsung ricuh.

Pasalnya, dari sejarah penyelenggaraan pemilihan beberapa waktu terakhir, memperlihatkan penyelenggaraan berlangsung kondusif. Termasuk di daerah-daerah yang suhu politik lokalnya diketahui cepat memanas. Seperti di Maluku Utara, Papua, Bali dan sejumlah daerah lainnya.

“Jangan ‘parno’ melihat pemilu terkesan menakutkan. Di Maluku Utara, Papua, Bali, enggak ada konflik. Artinya sudah mulai bergeser, apakah masyarakat sudah muak dihadapkan pada pertikaian atau kesadaran terbentuk di masyarakat tentang hak politik dan konstitusional mereka,” ujar Nasrullah, Jumat (24/4).

Meski meyakini penyelenggaraan pilkada akan berlangsung kondusif, Nasrullah tidak membantah ada kekhawatiran sebagian masyarakat Pilkada akan bermasalah dari segi pendanaan. Karena itu ia berharap pemda benar-benar dapat menyiapkannya dengan baik. Karena jika tidak potensi tersebut dapat menjadi kenyataan.

“Sadar atau tidak, pemda sebagai user berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan pilkada. Baik menyangkut SDM (sumber daya manusia), sarana, bahkan anggaran. Kalau tidak bagus kesadaran Pemda, ini potensi. Bayangkan, masyarakat sudah siap, tapi tidak terfasilitasi dengan baik. Bayangkan kalau sampai batal,” ujarnya.

Nasrullah mengungkap, tidak mungkin memaksakan pelaksanaan pilkada, kalau tidak ada anggaran. “Ini penting, karena sudah ada sinyalemen kalau tidak ada anggaran hingga akhir April, mayoritas bilang sudah tidak jalan (penyelenggaraan pilkada),” ujarnya.

Sumber : JPNN.com