Ketua Badan Anggaran DPR, Ahmadi Noor Supit menjelaskan dana aspirasi ini berbeda lagi dengan rumah aspirasi yang juga diperuntukkan bagi rakyat di daerah pemilihan anggota DPR. Karena dana rumah aspirasi yang jumlahnya sekitar Rp 1 miliar dikelola sekretariat jenderal DPR.

"(Dana aspirasi dapil) 15 miliar hingga 20 miliar di RAPBN 2016. Berbeda dengan rumah aspirasi. Rumah itu sekretariat, tapi itu belum jalan," kata Supit di gedung DPR Jakarta, Selasa (9/6).

Politikus Golkar ini menyebutkan program aspirasi dapil untuk mengakomodir program-program yang diusulkan masyarakat di dapil masing-masing. Peruntukannya guna membangun fasilitas umum.

Dana aspirasi ini menurut Supit amanat dari Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dimana setiap anggota DPR disumpah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah.

"Tadinya itu tidak dalam bentuk angka tertentu. Tergantung dimana mereka berada. Misal di komisi pertanian mudah memperjuangkan. Tapi di Komisi XI atau I gimana? Supaya ada keadilan dan semua anggota bisa akomodir aspirasi daerah, dicoba di Tahun Anggaran 2016," tandasnya.

Bahkan, Supit menyebutkan pada Juni ini masing-masing anggota sudah mulai menjaring aspirasi konstituennya. Kemudian semua usulan akan diverifikasi untuk ditentukan melalui pos mana usulan itu bisa dimasukan, lalu disepakati. "Di periode lalu tidak ada seperti ini," tandasnya.

Dana Aspirasi Sampai Rp 20 Miliar? Ini Kata Misbakhun

JAKARTA - Anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Probolinggo-Pasuruan, M Misbakhun mengatakan dana aspirasi dapil untuk masing-masing anggota DPR bertujuan memperkuat peran keterwakilan anggota DPR sebagai wakil rakyat.

Dana aspirasi itu menurut Misbakhun dirancang dalam Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP), dimana setiap anggota DPR bisa mengusulkan program-program pembangunan di daerah pemilihan saat pemilu legislatif lalu kepada pemerintah melalui APBN.

Saat ini, mekanisme dan tata caranya sedang disiapkan oleh DPR melalui Tata Tertib DPR dan Peraturan DPR. "Ini bagian dari upaya memperkuat peran keterwakilan anggota DPR sebagai wakil rakyat yang mewakili masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing di seluruh Indonesia," kata Misbakhun di gedung DPR Jakarta, Selasa (9/6).

Dalam Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), lanjutanya, dimungkinkan anggota DPR mengusulkan program pembangunan untuk daerah pemilihannya dan berdasarkan sumpah jabatan anggota DPR juga ada keharusan anggota DPR memperjuangakan pembangunan di daerah pemilihannya.

Dengan adanya program pembangunan yang diusulkan oleh anggota DPR di daerah pemilihannya tersebut, diharapkan penyebaran dan pemerataan pembangunan dan program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa lebih menyebar merata ke seluruh pelosok tanah air.

Di sisi lain, pengawasannya akan berjalan dengan baik karena adanya peran serta dan partisipasib aktif anggota DPR yang ikut mengawal program pembangunan tersebut.

"Soal angka Rp15-20 miliar itu merupakan jumlah nilai program pembangunan yang bisa diusulkan oleh masing-masing anggota DPR untuk daerah pemilihannya didasarkan pada proposal masyarakat yang masuk ke anggota DPR. Mekanisme pengajuan hal anggota tersebut harus dengan persetujuan fraksinya masing-masing anggota DPR," tandasnya.

Inilah Mekanisme Pengelolaan Dana Aspirasi DPR Hingga Rp 20 Miliar

JAKARTA - Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit mengatakan, dana aspirasi untuk masing-masing anggota DPR sebesar Rp 15 miliar hingga Rp 20 miliar memang sedang diusulkan melalui RAPBN 2016. Tapi dia memastikan dana itu tidak akan dikelola langsung oleh anggota.

Supit menjelaskan mekanisme dana aspirasi daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota DPR itu besarannya juga tidak sama antara masing-masing dapil, seperti di Jawa dan Sumatera. Karena perbandingan jumlah kabupaten/kota di dapil anggota juga berbeda-beda.

"Nanti itu (besaran dana aspirasi) tergantung penilaian bersama pemerintah dan DPR. Ada batas. (Programnya) berdasarkan usulan kabupaten. Diusulkan daerah untuk program dapil," kata Supit di gedung DPR Jakarta, Selasa (9/6).

Nah, politikus Golkar ini memastikan dana sebesar itu tidak dikelola langsung oleh anggota DPR karena mekanisme penyalurannya dilakukan melalui pemerintah daerah dan dananya akan masuk ke APBD. Cara ini juga mengantisipasi penyimpangan.

"Diusulkannya ke APBD. Anggaran itu, anggota hanya punya hak untuk mengusulkan (program aspirasinya). Operasional lewat Pemda. Dia akan masuk ke APBD di daerah. Tidak ada sepeserpun yang dipegang anggota," tegasnya.

Program aspirasi itu sendiri menurutnya diperoleh anggota saat melakukan reses ke dapilnya. Dana aspirasi dapil ini sendiri sebagai jaminan bagi konstituen bahwa usulannya kepada wakilnya di Senayan bisa diakomodir.

"(Anggota) hanya sampaikan aspirasi. Pada saat dia reses kan ada usulan masyarakat. Supaya ada jaminan bahwa aspirasi masyarakat itu didengar, jadi ada angka itu (Rp 15 hingga Rp 20 miliar) per tahun," jelasnya.

Sebut Dana Aspirasi Hanya Akal-akalan Anggota DPR

JAKARTA -‎ Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyebut, dana aspirasi DPR bukan untuk kepentingan warga. Sebaliknya, menurut Uchok, dana aspirasi digunakan untuk menyandera warga agar mengikuti politik DPR.

"Dana aspirasi hanya untuk dana suap dari DPR untuk warga. Dana ini diharapkan oleh DPR sebagai dana celengan yang ditanam atau diberikan kepada warga agar suatu saat nanti, warga yang menerima dana celengan ini mematuhi apa kehendak politik DPR ini," ujar Uchok saat dihubungi, Selasa (9/6).

Uchok menjelaskan, ‎dana aspirasi yang bersumber dari APBN itu rawan untuk dikorupsi. Karena dewan bukan eksekutif yang bisa mengelola anggaran. Untuk itu, ‎dia meminta agar dana aspirasi ditolak.

"Kalau ada aspirasi rakyat diserahkan saja kepada eksekutif, bukan mau ‎dijadikan duit sebesar Rp 20 miliar untuk satu anggota dewan. Jadi dana aspirasi ini hanya akal-akalan dewan untuk menghindari hukum, tapi berniat untuk merampok uang pajak secara halal," ungkap Uchok.

Sumber : JPNN.com