Di hadapan ratusan peserta yang berasal dari perusahaan swasta, BUMN/BUMD, koperasi dan sekolah swasta, Bupati berharap tidak ada keterlambatan pada aspek layanan faskes kepada para pemegang polis yang berujung pada kurang optimalnya layanan kepada konsumen anggota BPJS. Hal ini bisa diatasi jika seluruh fasilitas kesehatan mempercepat koordinasi dengan BPJS, termasuk fasilitas kesehatan yang belum tergabung dalam BPJS.

Ia tidak lagi mau mendengar ada masyarakat atau pekerja swasta yang tidak tertangani program ini, karena Pemerintah ikut menjadi penanggung jawab sukses tidaknya program yang terintegrasi dalam satu program jaminan kesehatan nasional ini.

Bupati juga mengapresiasi kiprah BPJS yang selama ini terus berupaya meningkatkan tingkat kepesertaan masyarakat dalam program jaminan kesehatan nasional. Hampir dua tahun pemberlakuan sistem baru pengganti askes dan jamsostek tersebut, jumlah peserta JKN secara nasional tercatat mencapai 143 juta orang. Mengingat semakin mahalnya biaya perawatan kesehatan, masyarakat diminta untuk sesegera mungkin mendaftarkan diri di kantor BPJS terdekat. Ia juga berharap sosialisasi secara masif perlu terus dilakukan BPJS sehingga semua komponen masyarakat bisa segera tergabung dan terlayani dalam satu program jaminan kesehatan nasional. Dari sosialisasi ini Bupati juga berharap muncul satu formula layanan kesehatan yang bisa menjadi satu simpul pelayanan kesehatan publik yang lebih cepat dan lebih baik.

Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo, Siti Nuryanah, mengungkapkan, pihaknya siap menggelar dialog dan sosialisasi sejenis, dengan menggandeng pihak BPJS, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan, sehingga diharapkan semua elemen masyarakat, utamanya perusahaan yang belum mengikutsertakan pekerjanya dalam program ini bisa segera mengikutsertakan mereka. Menurutnya manfaat keikutsertaan pekerja dalam program ini sangat besar, sebab mereka bisa lebih tenang dan optimal dalam bekerja yang berujung pada peningkatkan produktivitas kerja para pekerja dan perusahaan.

Sementara Kepala Pemasaran BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kebumen, M.Subhan, yang tampil sebagai pemateri mengungkapkan, sesuai Perpres nomor 111 tahun 2013 pasal 6, kepesertaan jaminan kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia, dengan pentahapan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) yakni orang tidak mampu dan fakir miskin, TNI/POLRI, eks ASKES dan eks JAMSOSTEK dimulai pada 1 Januari 2014. Sedangkan untuk BUMN, usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil paling lambat 1 Januari 2015, usaha mikro paling lambat tanggal 1 Januari 2016 dan seluruh masyarakat Indonesia paling lambat tahun 2019.

Khusus bagi karyawan swasta yang masuk kategori pekerja penerima upah, iuran BPJS dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja, yang mana sebelumnya mereka didaftarkan oleh pemberi kerja secara kolektif. Jika sebelum tangal 1 Juli 2015, yakni antara tanggal 1 Januari 2014 sampai 30 Juni 2015 iuran 4,5% dari gaji dengan rincian 0,5% pekerja dan 4% pemberi kerja, maka mulai tanggal 1 Juli 2015, iuran 5% dari gaji dengan rincian 1% pekerja dan 4% pemberi kerja. BPJS kesehatan ini berlaku bagi suami, istri dan 3 anak. Untuk tambahan anggota keluarga, seperti orang tua, mertua, anak ke 4 dan seterusnya sebesar 1% dari gaji per jiwa per bulan.

Pemateri lain, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Wonosobo, Arif Darmawan, mengungkapkan ada 4 jenis program yang dilayani dalam BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.

Khusus jaminan pensiun, sesuai UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan, mulai 1 Juli tahun 2015 program jaminan pensiun bagi karyawan perusahaan swasta mulai diberlakukan, yang bermanfaat bagi pekerja swasta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia. Untuk tahap awal ditetapkan batas usia pensiun penerima pada usia 56 tahun. Pada 1 Januari 2019 ditetapkan menjadi 57 tahun dan setiap 3 tahun setelahnya bertambah 1 tahun sampai mencapai batas usia pensiun 65 tahun. Bagi anak peserta yang meninggal dunia diberikan sampai anak mencapai usia 23 tahun, bekerja atau menikah dan bagi orang tua diberikan jika peserta tidak memiliki istri, suami atau anak sampai dengan orang tua meninggal dunia.

Untuk pertama kali, manfaat pensiun paling sedikit diterimakan 300 ribu per bulan dan paling banyak diterimakan 3,6 juta per bulan, dengan syarat untuk perolehan pensiun normal, peserta harus menjadi peserta aktif dengan membayar iuran jaminan pensiun selama minimal 15 tahun atau 180 bulan. Bila kepesertaan jaminan pensiun tidak mencapai minimal 15 tahun atau 180 bulan, maka manfaat pensiun diterima secara sekaligus (lump sum) berikut dengan hasil pengembangannya. Adapun iuran jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan Pemerintah sebesar 8 persen, yang akan ditanggung pengusaha sebesar 5 persen dan pekerja 3 persen. Pelaksanaan iuran ini berlaku serentak mulai 1 Juli 2015.