"Kami transfer ke rekening bendahara SKPD pekan depan. Tapi sampainya ke perseorangan kan tergantung SKPD-nya," ujar Rini saat ditemui di kantor dinasnya, Selasa (30/6).

Dana yang dianggarkan untuk gaji ke-13 tahun ini sebesar Rp 53,4 miliar untuk 11.992 pegawai. Adapun besaran yang diterima adalah satu kali gaji sesuai dengan jabatan masing-masing. Rini menjelaskan, gaji ke-13 merupakan nilai gaji pokok yang tidak termasuk tunjangan beras dan dikenai pajak penghasilan.

Pegawai non PNS yang terdata di database Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sleman juga mendapatkan tunjangan hari raya serupa gaji ke 13. Namun tunjangan yang diberikan sesuai dengan honor yang diterima setiap bulan. Pembayarannya pun ditanggung oleh masing-masing SKPD dan dibebankan pada APBD Sleman. "Biasanya penyerahan untuk non-PNS disamakan dengan gaji ke-13," tutur Rini.

Kepala Seksi Perbendaharaan, Bidang Perbelanjaa, DPKAD Sleman, Wijaya Sari menyampaikan, pada Agustus nanti PNS di Sleman akan menerima rapelan kenaikkan gaji sebesar enam persen. "Rapelan tersebut untuk bulan Januari hingga Juni," tutur Sari.

Lingkungan Hidup di Wilayah Padat Penduduk Diminta Diperhatikan

SLEMAN - Bupati Sleman, Sri Purnomo mengimbau agar wilayah padat penduduk memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup setempat. Misalnya di Ngaglik, menurut Sri, pertumbuhan perumahan yang pesat harus diimbangi dengan penghijauan dan pelestarian alam sekitar.

"Penghijauan ditujukan untuk menjaga konservasi air yang ada. Sehingga masyarakat tidak kekurangan sumber air," katanya saat menghadiri shalat tarawih di Masjid An Nuur, Banteng Utama, Ngaglik, Ahad (28/6).

Ditambah lagi saat ini Ngaglik sudah menjadi salah satu jalur cepat lintas daerah. Terutama untuk Kota Yogyakarta dan Sleman.

Sehingga banyak rumah makan dan unit bisnis lain yang bermunculan. Sri menjelaskan secara ekonomi, kondisi ini memang membawa keuntungan ekonomi sendiri.

Bahkan mampu mendorong daya beli masyarakat. Namun di sisi lain memiliki dampak tersendiri pada lingkungan. Di antaranya bisa merusak alam jika masyarakat bersipat apatis.

"Secara sistem administrasi, untuk mempermudah akses masyarakat Pemkab Sleman sudah melimpahkan beberapa pengurusan izin pada kecamatan," ujar Sri.

Antara lain Surat Keterangan Tata bangunan dan Lingkungan (SKTBL), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan, dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungaan Hidup.

Dengan kemudahan tersebut, diharap masyarakat dapat meningkatkan kepeduliannya terhadap lingkungan. Sementara itu Dusun Banteng Utama dihuni oleh 655 dengan total penduduk 1.806 jiwa.

Selain itu, Sri mengingatkan agar penduduk setempat segera mendaftarkan anak-anaknya untuk sekolah sesuai dengan usia masing-masing. Mengingat sebentar lagi penerimaan peserta didik baru (PPDB) akan segera dibuka. Kecamatan Ngaglik sendiri merupakan penyelenggara PPDB dengan sistem real time online (RTO).

Sri mengatakan seluruh anak usia sekolah harus bersekolah. "Di Sleman tidak ada alasan anak usia sekolah tidak mampu melanjutkan pendidikannya. Semua anak harus bersekolah minimal sampai jenjang SMA/SMK. Bila mana ada kendala mengenai biaya sekolah harap melapor ke aparat pemerintah setempat untuk segera diselesaikan permasalahannya," tutur Sri.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID