"Segera saya buatkan surat edaran yang melarang penggunaan mobil dinas untuk mudik dan kalau nanti tetap ada yang menggunakan berarti tidak mengikuti aturan," kata Ganjar di Semarang, Senin (29/6).

Ganjar menjelaskan kebijakan pelarangan penggunaan mobil dinas itu berdasarkan imbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan masukan dari sejumlah pihak.

"Kecuali petugas Dishub (Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika) yang sedang bertugas, yang lain tidak usah gunakan mobil dinas," ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Ganjar mengaku tidak mempermasalahkan jika kebijakan yang dikeluarkan tersebut bertentangan dengan pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi yang membolehkan PNS mudik menggunakan mobil dinas.

"Kalau Menpan mengizinkan, ya saya melarang, begitu saja daripada nanti terjadi dialog yang tidak penting dan biar mobil dinas nanti ditaruh di 'pool'," katanya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi Sapto Prabowo mengimbau seluruh PNS untuk tidak menggunakan mobil dinas saat mudik Lebaran. Menurut KPK, mobil dinas adalah aset negara yang penggunaannya untuk kepentingan tugas negara, bukan untuk kepentingan pribadi.

LSM Harap Mobil Dinas tak Dipakai Mudik

KUDUS -- Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, diminta tetap melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemkab menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran karena menyakiti hati rakyat, kata Kordinator Milisi Penyelamat Uang Rakyat Slamet Machmudi.

"Pemkab Kudus tidak perlu mengikuti sikap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang memperbolehkan penggunaan mobil dinas untuk keperluan mudik Lebaran," ujarnya di Kudus, Ahad (29/6).

Hal itu, lanjut dia, merupakan langkah mundur karena sama halnya mengajarkan para pejabat dan PNS untuk menggunakan aset negara tidak sesuai peruntukannya.

Ia berharap, Pemkab Kudus tetap konsisten dalam mengelola aset yang pembeliannya menggunakan uang rakyat.

"Bupati Kudus seharusnya meniru ketegasan Gubernur DKI dan Wali kota Surabaya yang berbeda sikap dengan Menpan," ujarnya.

Apalagi, lanjut dia, mudik merupakan aktivitas pribadi dan tidak selayaknya menggunakan fasilitas kedinasan.

Melarang penggunaan mobil dinas untuk kepentingan mudik, kata dia, menunjukkan kepemimpinan yang bertanggung jawab dalam mengelola aset pemerintah.

Dalam catatan Milisi Penyelamat Uang Rakyat, kata dia, Pemkab Kudus lebih memilih melepas mobil dinas yang dimiliki untuk kepentingan pejabat dan PNS.

"Hal demikian, tentu menyakiti hati rakyat karena penggunaan mobil dinas saat mudik tidak diatur batasan pemanfaatannya," ujarnya.

Masyarakat, kata dia, menemui mobil dinas saat Lebaran berganti warna pelat nomor dari merah menjadi hitam, bahkan dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID