"Dengan adanya bank tanah, pemerintah akan memiliki lahan siap pakai untuk pembangunan atau mengganti tanah milik rakyat yang terkena proyek," katanya di Semarang, Ahad (31/5).

Ganjar mengungkapkan bahwa pembangunan fasilitas umum di Tiongkok dapat berjalan dengan cepat tanpa kendala yang berarti karena semua tanah sepenuhnya dimiliki oleh negara. "Kapanpun pemerintah Tiongkok membutuhkan, rakyat tidak bisa menolak," ujarnya.

Yang terjadi di Indonesia, kata dia, rakyat mempunyai hak milik sehingga proses persuasif lebih dikedepankan dalam memecahkan permasalahan pengadaan lahan. "Seringkali rakyat yang mempunyai lahan yang terkena proyek meminta harga yang terlalu tinggi untuk ganti rugi," katanya.

Ganjar mencontohkan, saat pemerintah hendak membangun jalan tol atau waduk maka harga tanah yang terkena proyek tersebut tiba-tiba mengalami kenaikan puluhan hingga ratusan kali lipat. "Tanah yang harganya Rp20 ribu meter persegi tiba-tiba naik hingga Rp600 ribu sampai Rp1 juta saat hendak dibangun suatu proyek pemerintah," ujarnya.

Menurut Ganjar, usulannya terkait dengan penerapan bank tanah ini akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo dan kementerian terkait agar dapat segeta ditindaklanjuti.

Mensos Minta Pemda Pastikan Kelayakan Raskin

SEMARANG -- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengingatkan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan kelayakan beras untuk warga miskin (raskin) sebelum didistribusi.

"Tim koordinasi raskin kan ada di tiap kabupaten/kota. Mereka ini harus memastikan raskin di wilayahnya aman sebelum sampai di titik penerima," katanya di Semarang, Ahad (1/6).

Hal tersebut diungkapkannya usai inspeksi mendadak setok beras raskin di Gudang Randugarut Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional I Semarang.

Khofifah menjelaskan Kementerian Sosial memang selaku kuasa pengguna anggaran, sedangkan pengadaan raskin merupakan ranah Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) sampai pendistribusian.

Namun, kata dia, Bulog hanya berwenang pada pendistribusian dari gudang, baik tingkat divisi regional (divre) maupun sub divre sampai ke titik distribusi di tingkat kabupaten/kota.

"Sebelum diantarkan dari titik terdistribusi ke titik pembagian, tim koordinasi raskin harus memastikan. Misalnya, ini beras (raskin, red.) untuk wilayah saya, pastikan kelayakannya," katanya.

Proses distribusi sampai ke titik pembagian, kata dia, merupakan ranah pemerintah kabupaten/kota yang harus bertanggung jawab untuk memastikan kelayakannya sebelum sampai ke rumah tangga sasaran.

Mensos mengakui pernah suatu kali menemukan raskin di gudang Bulog yang tidak layak konsumsi, seperti berkutu, bulirnya pecah terlalu banyak, dan memiliki kandungan kerikil cukup banyak.

"Pada posisi itu, kami komunikasikan ke Direktur Utama Perum Bulog. Bulog minta kalau ada raskin tidak layak konsumsi tolong dikembalikan ke gudang dan akan memusnahkannya," katanya.

Persoalannya, kata dia, apabila raskin yang tidak layak konsumsi itu ternyata sudah sampai ke tangan rumah tangga sasaran, mereka akan kesulitan untuk mengembalikan ke Bulog.

"Meski Bulog siap menggantikan (beras tidak layak konsumsi, red.), mereka (rumah tangga sasaran, red.) kan sulit mengembalikan ke gudang karena rentang kendali yang jauh," katanya.

Oleh karena itu, Khofifah mengimbau tim koordinas raskin tiap kabupaten/kota untuk mengecek ke gudang Bulog di wilayah masing-masing, sekaligus memastikan raskin yang akan dibagi layak konsumsi.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID