Namun pelaksanaan OP yang digelar Selasa (12/5) pagi ini ditengarai tidak optimal. Karena tidak banyak warga yang memanfaatkan OP untuk membeli gas LPG bersubsidi dengan harga Rp 15.500 per tabung ini.

Sejumlah warga mengaku, ketentuan satu KTP hanya boleh membeli satu tabung isi 3 kilogram ini membuat warga kecewa. Karena tidak didahului dengan sosialisasi.

“Sudah jauh- jauh datang dari Tompogunung, Desa Kalongan dengan harapan segera mendapatkan gas, ternyata harus balik lagi ke rumah akibat tak membawa KTP,” ungkap Musri’ah (39).

Ia juga mengaku, sudah satu bulan terakhir gas LPG 3 kilogram sulit didapat di lingkungannya. Kalaupun ada harga ecerannya mampu menembus Rp 19.000 hingga Rp 20.000 per tabung.

Sehingga warga terpaksa harus mencari di gas LPG ini sampai ke pengecer- pengecer yang ada diluar Desa Kalongan, agar bisa memasak untuk keperluan keluarga. "Sebenarnya kita ini berharap gas LPG bersubsidi untuk rumah tangga ini selalu tersedia, sebab kalau sampai langka akan menyulitkan usaha warungnya,” tambah Musri’ah.

Sementara itu, Sales Eksekutif Pertamina, Dany Hamdani yang dikonfirmasi di lokasi OP LPG ini mengakui, ketentuan pembatasan satu KTP satu tabung ini untuk mengantisipasi penyalahgunaan kesempatan.

Pihaknya, lanjut Dany, menggelar OP dengan sasaran rumah tangga. OP ini digelar setelah ada informasi di Kecamatan Ungaran Timur terjadi kelangkaan gas elpiji 3 kilogram.

Selain itu, harga gas LPG konsumsi rumah tangga di tingkat pengecer yang ada di Kecamatan Ungaran Timur ini sudah menembus angka Rp 19.000 per tabung. “Kami mendapat informasi, warga maupun pengecer kesulitan mendapatkan gas 3 kilogram. Sehingga kami melakukan operasi pasar di sekitar Kecamatan Ungaran Timur ini,” tambahnya.

Dalam OP tersebut, pertamina bekerjasama dengan agen gas Elpiji di wilayah Ungaran, Kabupaten Semarang. Sebanyak 560 tabung gas disediakan bagi warga Kecamatan Ungaran Timur.

Ia berharap, upaya ini mampu mengatasi persoalan kelangkaan elpiji yang ada di wilayah kecamatan Ungaran Timur ini. “Makanya OP ini difokuskan bagi pembeli rumah tangga,” lanjutnya.

Kades Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Ari Susanto juga mengakui, warganya kesulitan mendapatkan gas. Kondisi ini sudah berlangsung sejak awal bulan Mei lalu. Ia menduga kelangkaan ini banyak dipengaruhi rencana kenaikan harga Rp 3 kilogram tersebut. “Sayangnya, OP yang dilakukan pertamina seperti tidak optimal,” katanya.

Harga Gas Melon di DIY Capai Rp 25 Ribu

YOGYAKARTA -- Maman, warga Dusun Wintaos, Kelurahan Girimulyo, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul mengaku kaget harga gas melon (elpiji tiga kilogram) sudah mencapai Rp 25 ribu per tabung.

"Ayah saya kemarin (red. Senin, 11/4) membelinya di warung Dusun Legundi Girimulyo yang jaraknya sekitar satu kilometer dari rumah. Seminggu lalu persediaan gas melon di warung tersebut kosong, sehingga harus membeli ke pangkalan di Panggang kota (Kelurahan Giriharjo) yang harganya Rp 19 ribu per tabung,’’ ungkap Maman padaRepublika, Selasa (12/5).

Sementara itu salah seorang pengecer gas melon sebut saja Dewi (nama samaran) yang biasa mengambil di Pangkalan Mejing, Gamping Sleman mengaku menjual gas melon kalau sampai mengantar ke rumah konsumen seharga Rp 22 ribu per tabung sedangkan kalau konsumen mengambil sendiri sebesar Rp 21 ribu per tabung.

Dia hanya mendapat jatah sedikit dari Pangkalan. "Saya hanya dapat lima tabung dengan harga Rp 15.500 ribu. Padahal biasanya banyak sekitar 20-30 tabung," kata dia.

Menurut informasi dari Pangkalan, jatah mereka dikurangi. Sementara konsumen banyak yang minta diantar gas melon.

"Sehingga saya harus cari kemana-mana. Saya mendapatkan gas melon di daerah Dukuh tetapi harus membeli seharga Rp 20 ribu per tabung. Terpaksa ya saya beli. Saya tidak tahu apakah itu pangkalan atau pengecer. Dia mempunyai tabung gas ratusan buah sekitar 500 buah,’’ kata Dewi.

Menurutnya meski naik, harga Rp 22 ribu per tabung itu termasuk termurah. Teman-teman di tempat lain, seperti di Sedayu, Sleman menjual gas melon dengan harga lebih tinggi yakni Rp 23 ribu per tabung, tuturnya.

Marketing Branch Manager Pertamina DIY-Surakarta Freddy Anwar mengatakan akan melakukan cek di lapangan. ‘’Apabila ada agen dan pangkalan yang nakal kami beri sanksi yang tegas,’’ kata dia pada Republika, Selasa (12/5).

Pertamina Bantah OP LPG 3 Kilogram Kurang Optimal

SEMARANG — Pertamina Marketing Operational Region (MOR) IV terus mendorong langkah-langkah strategis dalam mengatasi persoalan kelangkaan gas LPG 3 kilogram di wilayahnya.

Salah satunya melakukan pengetatan persyaratan pembelian gas LPG ‘tabung melon’ pada setiap pelaksanaan operasi pasar (OP), guna mengantisipasi ulah spekulan yang memanfaatkan momentum dengan melakukan aksi borong.

External Relation Pertamina MOR IV, Roberth MV Dumatubun mengatakan, persyaratan satu kartu tanda penduduk (KTP) hanya boleh membeli satu tabung ini justru untuk melindungi end user (konsumen rumah tangga) dan mengantisipasi pengecer ‘nakal’.

“Kami justru mengantisipasi pengecer yang mencoba memborong LPG rumah tangga dalam OP untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi,” ungkapnya, Selasa (12/5). Pihaknya, jelas Robert, juga akan memberikan sanksi tegas bagi Lembaga Penyalur Resmi LPG 3 kilogram yang terbukti melayani pembelian kepada pengecer atau spekulan.

Sebab ulah pengecer nakal yang mempermainkan harga, menjadikan LPG konsumsi rumah tangga ini menjadi mahal dan masyarakat menjadi korban akibat isu kelangkaan LPG di Masyarakat. Terkait OP yang dilaksanakan, Selasa (12/5) di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, diakuinya hanya terserap 93 tabung dari total 560 tabung yang disediakan.

Namun rendahnya penyerapan gas L{G 3 kilogram pada OP yang dilakukan Pertamina MOR IV di Kecamatan Ungaran Timur ini bukan indikasi pelaksanaannya yang tidak optimal.Dari beberapa OP yang dilakukan di wilayah MOR IV, terbukti penyerapannya rendah. “Karena konsumen rumah tangga belum perlu melakukan pembelian LPG 3 kilogram bersubsidi tersebut,” tambahnya.

Di satu sisi, lanjutnya, OP dilakukan selain untuk menambah dan memenuhi pasokan kebutuhan terhadap LPG 3 kilogram bersubsidi, juga dilakukan dalam rangka normalisasi harga jual sampai pada tingkat pengecer. Untuk itu Pertamina MOR IV senantiasa berkordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui dinas terkait, dalam hal ini Diperindag, ESDM dan Hiswana Migas untuk melakukan pengawasan dalam distribusi serta pelaksanaan OP.

Bahkan dalam rangka melaksanakan OP, pihaknya bersama pemerintah daerah dan dinas terkait langsung berkoordinasi dengan jajaran pemerintahan Camat, Lurah serta RT/RW untuk menginformasikan kepada warganya. Harapannya agar masyarakat mengetahui dan mengoptimalkan operasi pasar untuk mendapatkan gas LPG 3 kilogram dengan harga resmi HET, Rp 15.500 per tabung. “Jadi kami tetap memanfaatkan fungsi koordinasi dan sosialisasi,” tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pelaksanaan OP LPG 3 kilogram yang digelar di Kecamatan Ungaran Timur ditengarai tidak optimal. Karena tidak banyak warga yang memanfaatkan OP ini untuk membeli gas LPG bersubsidi. Bahkan sejumlah warga mengaku kecewa karena OP dilakukan tanpa ada sosialisasi dan pemberitahuan terlebih dahulu.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID