Menurut dia, banyak pelajar SD atau SMP yang tidak mengetahui bahwa minuman yang dikonsumsinya termasuk golongan minuman beralkohol, namun ada pula beberapa di antara mereka yang mengetahui bahwa minuman tersebut adalah minuman keras.

"Biasanya mereka mengonsumsi minuman keras oplosan," lanjutnya yang telah menerima lebih dari 10 laporan terkait peredaran minuman keras hingga Februari. Karena itu, Wikan berharap pemerintah daerah bisa terus mengintensifkan pengawasan terhadap peredaran minuman keras sehingga tidak dikonsumsi oleh pelajar.

"Edukasi ke sekolah juga penting, misalnya meminta pelajar untuk tidak sembarangan mengonsumsi minuman terlebih minuman tersebut tidak dikenal sebelumnya," katanya. Pemberian sanksi yang tegas kepada penjual minuman keras, lanjut Wikan, menjadi salah satu langkah untuk mencegah peredaran minuman keras ilegal.

Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen untuk memberantas peredaran minuman keras. "Operasi peredaran minuman keras harus terus diintensifkan baik dari kuantitas maupun kualitasnya. Kegiatan operasi ini menjadi cara yang ampuh untuk memberantas peredaran minuman keras," kata Haryadi.

Peraturan daerah yang dimiliki Kota Yogyakarta tentang minuman beralkohol yang sudah berusia lebih dari 50 tahun, lanjut Haryadi, dirasa masih relevan dengan kondisi saat ini. Pemerintah Kota Yogyakarta masih mengacu pada Perda Nomor 7 Tahun 1953 tentang minuman beralkohol.

"Masyarakat juga perlu berkomitmen untuk memberantas peredaran minuman beralkohol. Misalnya saja dengan membentuk kampung bebas atau anti minuman keras," katanya.

BLH Yogya Ukur Kualitas Udara di 50 Lokasi

YOGYAKARTA -- Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta tahun ini akan mengukur kualitas udara di 50 lokasi di Kota Yogyakarta. Sebanyak 50 lokasi ini terutama di wilayah yang arus lalu lintasnya padat.

Menurut Petugas Pengukur Kualitas Udara BLH Yogya, Kakung Wahyu Wibowo mengatakan, pengukuran kualitas udara tersebut merupakan kegiatan rutin berkala yang dilakukan pihaknya.

"Ini kegiatan rutin berkala, tujuannya untuk melihat kualitas udara di lokasi yang kita ukur," ujarnya, Selasa (10/3).

Pengukuran kualitas udara yang dilakukan kata dia, meliputi beberapa parameter seperti NOx (nitrogen oksida), SOx (sulfur oksida), Ox (ozon), dan total partikel untuk mengetahui tingkat kandungan debu di udara.

BLH sendiri kata dia, sudah melakukan pengukuran kualitas udara di kantor BLH. Pengukuran selanjutnya dilakukan di Balai Kota Yogyakarta. Titik lainnya menurut Kakung akan dilakukan bertahap "Yang jelas seluruh kelurahan dan tiga kecamatan juga kita ukur kualitas udaranya," katanya.

Ketiga kecamatan ini adalah Kecamatan Jetis, Gedongtengen dan Kotagede. Sementara pengukuran kualitas udara yang diilakukan di kantor kelurahan dan kecamatan terkendala daya listrik.

Sebab kata Kakung, peralatan pemantau udara membutuhkan daya listrik yang tidak kecil yaitu mencapai 700 watt dan pemantauan harus dilakukan selama 24 jam. Meski begitu, pengukuran tersebut tetap akan dilakukan.

Hasil pengukuran sendiri kata dia, tidak bisa diketahui secara langsung tetapi perlu dilakukan uji laboratorium. Kondisi cuaca saat musim hujan dan kemarau bisa mempengaruhi hasil pemantauan terutama pada tingkat kandungan partikel di udara.

Pengukuran kualitas udara sendiri menurutnya, tidak bisa dilakukan dengan cepat karena keterbatasan peralatan yang dimiliki. BLH Kota Yogyakarta hanya memiliki satu unit peralatan pemantauan kualitas udara.

"Secara umum, dari pengukuran tahun lalu kualitas udara di Kota Yogyakarta masih baik karena seluruh parameter berada di bawah ambang batas yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur DIY," ujarnya.

Bulog Janji Serap Beras Petani DIY

YOGYAKARTA -- Bulog DIY menargetkan tahun 2015 bisa menyerap beras dari petani di DIY sekitar 45 ribu ton beras.

‘’Namun, kalau beras yang bisa diserap lebih dari itu dan sesuai dengan standar Bulog, berapapun banyaknya bisa kami beli. Meskipun gudang Bulog penuh, kami akan menyewa gudang,’’ kata Kepala Divisi Regional Bulog DIY, Langgeng Wisnu Adinugroho, pada Republika.co.id, Selasa (10/3).

Tahun lalu beras petani di DIY yang diserap oleh Bulog hanya sekitar 32 ribu ton, karena produksi beras tahun lalu terjadi penurunan. Menurut Langgeng, penyerapan beras petani oleh bulog hanya sekitar 10 persen.

Bila Bulog menyerap sekitar 45 ribu ton beras yang diproduksi di DIY berarti jumlah seluruh produksi beras di DIY sekitar 450 ribu ton per tahun. Sekarang Bulog belum menyerap beras petani karena harga beras masih tinggi. Sementara, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) masih rendah sekitar Rp 6600 per kilogram.

Jika pemerintah menaikkan HPP pada akhir Maret, rencananya Bulog DIY akan menyerap beras petani setelah HPP naik. ''Sehingga tidak merugikan petani,'' ujarnya.

Yogyakarta Wacanakan Kenaikan Tarif Parkir Mobil

YOGYAKARTA -- Pemerintah Kota Yogyakarta mewacanakan kenaikan tarif parkir untuk mobil pribadi hingga 200 persen guna menjawab tantangan terhadap kondisi lalu lintas yang semakin padat dengan lokasi parkir yang terbatas.

"Kami mewacanakan kenaikan tarif parkir yang cukup tinggi untuk mobil pribadi. Kenaikan tidak dilakukan di seluruh wilayah tetapi di zona-zona tertentu yang dianggap prioritas," kata Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti di Yogyakarta, Senin (9/3).

Menurut dia, wacana kenaikan tarif parkir tersebut akan diikuti dengan kajian secara langsung di lapangan guna mengetahui pendapat dan tanggapan masyarakat terhadap rencana kenaikan tarif parkir mobil pribadi itu. Ia berharap wacana tersebut memperoleh persetujuan, dan pemerintah bisa melaksanakan kebijakan itu tahun ini.

"Apabila kenaikan tarif parkir ini disetujui, maka ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan bagi seluruh pihak seperti juru parkir dan masyarakat selaku konsumen," katanya.

Pemerintah, lanjut dia, akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap juru parkir dan memberikan sanksi tegas apabila juru parkir melakukan pelanggaran termasuk penerapan tarif atau memanfaatkan lahan yang tidak boleh digunakan sebagai lokasi parkir. Masyarakat juga tidak lagi diperbolehkan parkir secara sembarangan.

"Tetapi saya ingatkan, bahwa ini masih sebatas wacana. Jangan karena ada wacana seperti ini lantas membuat juru parkir meningkatkan tarifnya. Semua itu tentu ada aturannya dan seluruh pihak harus mematuhinya," kata Haryadi.

Selain mengatur parkir, upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengatasi kepadatan lalu lintas adalah dengan memperbaiki sistem transportasi publik yang ada dengan memanfaatkan bus ukuran sedang. "Jaringan transportasi publik harus diperluas sehingga bisa menjangkau lebih banyak lokasi. Jumlah armada harus mencukupi kebutuhan, serta pelayanan dan keamanan yang lebih baik," katanya.

Selain kondisi lalu lintas yang semakin padat, permasalahan di Kota Yogyakarta yang menjadi sorotan dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X adalah reklame yang tersebar di seluruh penjuru kota. "Untuk reklame, kami sedang membahas raperdanya. Semangat dari raperda tersebut adalah mengurangi jumlah titik reklame yang ada dengan memanfaatkan videotron," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Heri Karyawan mengatakan, titik-titik reklame perlu diatur ulang dan perlu dilakukan penerapan izin mendirikan bangun bangunan (IMB) untuk reklame besar seperti billboard. "Secara umum, saya sependapat jika reklame itu perlu diatur ulang. Sekarang pun, kami masih menunggu raperda yang sedang dibahas di dewan," katanya.

Tarif Parkir Mobil akan Naik 200 Persen di Yogyakarta

YOGYAKARTA -- Rencana kenaikan tarif parkir sebesar 200 persen untuk kendaraan roda empat di Yogyakarta ternyata belum akan diberlakukan tahun ini. Penyebabnya, rencana yang diwacanakan Wali Kota Yogyakarta tersebut masih terkendala peraturan daerah.

Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya, mengatakan, pemberlakuan kebijakan itu harus dilakukan dengan merevisi Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. "Masih perlu revisi Perda dan perlu masukan dari banyak pihak terutama masyarakat," katanya, Selasa (10/3).

Bahkan, kata dia, rencana itu juga harus dibahas dengan DPRD setempat. Saat ini, tarif parkir bagi kendaraan mobil pribadi di tepi jalan umum mencapai Rp 2.000. Dari jumlah tersebut 25 persen masuk sebagai kas daerah dan sisanya menjadi hak pengelola parkir.

Sementara kajian awal, tarif parkir akan dinaikkan hingga 200 persen atau mencapai Rp 6.000. Namun mekanisme penerapan tarif juga masih harus dikaji apakah menggunakan sistem progresif atau tidak.

"Tujuan kenaikan tarif itu kan untuk mengendalikan jumlah kendaraan roda empat yang beredar di jalan raya. Hanya teknisnya yang harus kami matangkan," katanya.

Sedangkan lokasi atau zona yang akan dikenai kenaikan tarif pun hingga kini belum ditetapkan. Namun dipastikan akan menyasar pusat kota yang menjadi titik kepadatan lalu lintas.

Kenaikan Parkir 200 Persen Sudah Siap Diberlakukan

YOGYAKARTA -- Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Wirawan Haryo Yudo menyatakan, sebenarnya kebijakan kenaikan tarif parkir 200 persen sudah siap diberlakukan. Sebab, laju pertambahan kendaraan di Kota Yogyakarta tiap tahun bertambah 17 persen.

Karenanya, perlu ada kebijakan yang mampu mengendalikan jumlah kendaraan. "Salah satu upaya yang cukup efektif adalah kenaikan tarif parkir di atas 100 persen. Dengan begitu maka kendaraan pribadi dapat terurai," katanya.

Padahal, kata dia, pemerintah sekarang juga sedang meningkatkan kapasitas parkir. Karenanya dengan kenaikan tarif parkir nanti bisa selaras dengan ketersediaan ruang parkir yang memadai.

Sebelumnya, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mewacanakan kenaikan tarif parkir 200 persen di beberapa zona padat di Yogya. Kebijakan ini ditempuh untuk mengurangi kepadatan arus lalulintas terutama mobil pribadi.

Rencana kenaikan tarif parkir sebesar 200 persen untuk kendaraan roda empat di Yogyakarta ternyata belum akan diberlakukan tahun ini. Penyebabnya, rencana yang diwacanakan Wali Kota Yogyakarta tersebut masih terkendala peraturan daerah.

Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya, mengatakan, pemberlakuan kebijakan itu harus dilakukan dengan merevisi Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. "Masih perlu revisi Perda dan perlu masukan dari banyak pihak terutama masyarakat," katanya, Selasa (10/3).

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID