Dalam kesempatan ini, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X membacakan deklarasi darurat Narkoba yakni, pertama, Indonesia dalam keadaan darurat Narkoba. Kedua, penyalahguna dan pecandu Narkoba yang melaporkan ke institusi penerima wajib lapor tidak dituntut pidana dan mendapatkan perawatan agar seperti sedia kala.

Ketiga, Pemerintah bersama seluruh rakyat akan melaksanakan gerakan secara sinergis untuk merehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba dalam rangka mewujudkan Indonesia bersih dari Markoba.

Sebelum membacakan Deklarasi, HB X membacakan sebuah spanduk yang bertuliskan 'Aku Ingin Kami Kembali Istimewa. Pecandu Lebih Baik Direhabilitasi daripada di Penjara.' "Marilah kita sepakati pernyataan tersebut," ujarnya.

Gubernur DIY mengatakan penyalahgunaan Narkoba di DIY Yogyakarta sudah menyasar usia 10-59 tahun. Selain itu, yang memprihatinkan bahkan sekarang penyalahgunaan Narkoba sudah menyasar usia SD.

"Karena itu marilah kita canangkan perang terhadap Narkoba. Karena jaringan penyalahgunaan narkoba nternasional menggunakan internet tak kenal batas sehingga sulit dilacak," tegasnya.

Sementara Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) DIY, Kombes Soetarmono mengatakan jumlah pengguna dan pecandu Narkoba di DIY sampai 2014 sebanyak 62.028 orang. Pada tahun 2015 ini ditargetkan sebanyak 1369 pecandu dan penyalahguna Narkoba bisa direhabilitasi.

Untuk merehabitasi tersebut BNN DIY bekerjasama dengan beberapa Yayasan, Rumah Sakit dan Puskesmas yang sudah siap untuk melakukan rehabilitasi para pecandu dan penyalahguna Narkoba.

Hizbut Tahrir Harap Gelar Khalifatullah Sultan Dihidupkan Lagi

YOGYAKARTA -- Hizbut Tahrir (HT) Yogyakarta berharap agar gelar Khalifatullah yang diemban Sri Sultan Hamengkubuwono X, benar-benar bisa hidup kembali, seperti sebagaimana mestinya. Harapan tersebut ia sampaikan menanggapi penghapusan gelar Khalifatullah melalui Sabda Raja beberapa waktu lalu.

Kendati begitu, menurut dia, penghapusan itu tidak berarti apa-apa, sebab gelar tersebut tidak memiliki peranan sebagaimana dulu. "Dulu gelar Khalifatullah diberikan pada pemimpin yang berkuasa untuk menegakkan syariat Allah," kata Rosyid saat jumpa pers acara 'Rapat dan Pawai Akbar Tegakan Khilafah' di Alun-Alun Utara Yogyakarta, Ahad (10/5).

Menurut dia, saat ini, gelar Khalifatullah hanyalah sebuah nama belaka. Sehingg,a gelar tersebut tidak memiliki muatan hukum syara, meskipun diberikan langsung oleh Kekhilafahan Turki Utsmani. Rosyid menuturkan, semangat pembaharuan HT saat ini adalah mengajak masyarakat untuk memahami pentingnya khilafah, bukan semata-mata mencari khalifah.

"Tidak seperti sekarang. Gelar itu dulu benar-benar hidup. Karena para penerimanya memiliki ketaatan dan kepatuhan pada syariah. Kami berharap dan yakin ke depannya khilafah akan bangkit kembali dengan keberadaan khalifah yang sebenarnya. Sebab berita ini merupakannubuwah (kabar gembira dari Rasulullah SAW)" ujar Rosyid.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID