"Tadi saya beli cabai rawit merah di Pasar Gamping harganya sudah Rp 35 ribu per kilogram. Padahal seminggu yang lalu masih Rp 20 ribu per kilogram. Demikian juga cabai keriting merah dari Rp 12 ribu per kilogram menjadi Rp 20 ribu per kilogram," kata Tri seorang pembeli di Pasar Gamping.

Warga Godean ini juga mengatakan selain cabai, bawang merah yang semula Rp 16 ribu per kilogram juga naik menjadi Rp 22 ribu per kilogram. Bawang putih dari Rp 17 ribu per kilogram menjadi Rp 18 ribu per kilogram. Kalau harga sayuran tetap, tidak ada kenaikan. Bahkan telur ayam justru turun harganya yakni dari Rpn 17.500 per kilogram menjadi Rp 16 ribu per kilogram.

Menurut dia kenaikan hargai harga cabai rawit yang tembus hingga Rp 35 ribu per kilogram sudah hampir satu minggu. "Kenaikan ini sudah sejak lima hari yang lalu," kata dia. Harga bawang merah dan bawang putih juga naik, tuturnya.

Manajemen Jadi Solusi Masalah Lalu Lintas Yogyakarta

YOGYAKARTA -- Pemerintah Kota Yogyakarta menyatakan manajemen lalu lintas yang dilakukan dengan baik dan benar akan menjadi jawaban sekaligus solusi untuk memecahkan berbagai permasalahan lalu lintas di wilayah itu.

"Permasalahan terbesar adalah kapasitas jalan yang tidak mampu menampung kendaraan yang masuk, sehingga diperlukan manajemen lalu lintas dalam bentuk-bentuk tertentu," kata Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya di Yogyakarta, Minggu (8/3).

Menurut dia, manajemen lalu lintas dapat direalisasikan dalam bentuk pengaturan jalur yang boleh atau tidak boleh dilalui oleh kendaraan tertentu, termasuk jenis kendaraan yang diperbolehkan atau dilarang memasuki jalur-jalur tertentu.

Namun demikian, kata dia, penentuan kebijakan manajemen lalu lintas yang baik dan benar tersebut harus dilakukan melalui kajian dan serangkaian uji coba diselaraskan dengan konsep lalu lintas yang diinginkan.

"Manajemen lalu lintas menjadi kewajiban pemerintah kota. Tanggung jawab dan kewajiban itu letaknya di pemerintah daerah dan bukan di pihak manapun," katanya.

Aman menyebutkan tidak ada pihak yang dianggap benar atau salah selama manajemen lalu lintas tersebut masih dalam tahap uji coba. Pemerintah memastikan memiliki ukuran dalam setiap pelaksanaan uji coba manajemen lalu lintas yang dilakukan.

"Jika ada pihak yang memberikan catatan, maka hal itu bukan menjadi keputusan tetapi masukan dan pada saatnya akan diolah oleh pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan," katanya.

Aman menyebutkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X sempat menyampaikan keinginan agar kendaraan berat dalam dimensi apapun tidak masuk ke Kota Yogyakarta. "Ada arahan dari gubernur dan pemerintah daerah wajib menerjemahkannya," katanya.

Manajemen lalu lintas tersebut masuk dalam target rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Yogyakarta yang akan berakhir pada 2016.

"Oleh karena itu, hasil pembangunan di bidang perhubungan itu diharapkan sudah bisa direalisasikan paling lambat pada 2016." katanya.

Ia mengatakan manajemen lalu lintas tersebut pada dasarnya dilakukan untuk terus mengembangkan industri pariwisata di Kota Yogyakarta yang berbasis budaya.

"Perlu diingat bahwa pariwisata adalah motor penggerak ekonomi masyarakat. Pariwisata di Yogyakarta adalah pariwisata berbasis budaya, bukan budaya berbasis pariwisata," katanya.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID