Meski masih menunggu hasil perhitungan terakhir yang dilakukan Kementerian ESDM, Anggota Tim Komunikasi Presiden, Arya Dwipayana menegaskan, bahwa kajian dan penghitungan ulang harga BBM tersebut penting dilakukan. Yaitu, terkait perlunya ada terobosan stimulus ekonomi jangka pendek yang bisa memberi dampak langsung pada masyarakat.

"Jadi, hitung kembali harga BBM ini juga dalam kerangka paket ekonomi yang akan dikeluarkan pemerintah," tegas Arya Dwipayana, saat dihubungi, kemarin (4/10).

Dia menyatakan, upaya mencari terobosan jangka pendek dengan menghitung ulang harga BBM diharapkan bisa berjalan seiring dengan insentif jangka menengah dan panjang. Ketiganya, kini, sedang disiapkan serta dimatangkan pemerintah.

"Jadi, fokusnya (paket kebijakan jilid 3) adalah pada peningkatan daya saing industri nasional, mempermudah ekspor dan investasi, serta meningkatkan daya beli masyarakat," bebernya.

Karena itu semua, Arya menegaskan, latarbelakang yang mendasari permintaan presiden meminta Kementerian ESDM menghitung ulang harga BBM, tidak berkaitan dengan persoalan pencitraan. Presiden, kata dia, semata-mata ingin mencari terobosan di tengah pelemahan ekonomi. "Yaitu, dengan paket kebijakan tahap pertama, kedua, dan seterusnya," tandasnya.

Permintaan presiden untuk menghitung ulang harga BBM, disampaikan dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, pada Kamis (1/10) lalu. Rapat tersebut dilaksanakan berkaitan dengan pembahas persiapan peluncuran paket kebijakan ekonomi tahap ketiga.

Selain Kementerian ESDM, presiden juga meminta pada pertamina untuk bersama-sama melakukan kajian soal harga BBM. Meski tidak disampaikan secara gamblang, Jokowi berharap harga premium dapat diturunkan meski hanya sedikit.

Harga BBM Turun tak Atasi Maraknya PHK

JAKARTA - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia mengakui bahwa paket kebijakan jilid I dan II berdampak jangka panjang. Setidaknya ia memperkirakan hasilnya baru dirasakan tahun depan.

"Sebenarnya paket jilid I dan II hanya untuk sisi hulu atau supply side, yaitu mendorong produksi dan investasi jangka panjang," ujarnya.

Oleh karena itu Bahlil berharap paket kebijakan jilid III lebih fokus pada penguatan permintaan atau demad side dengan memperkuat daya beli dalam jangka pendek.

"Kalau poinnya adalah penurunan harga BBM dan penurunan suku bunga bank itu tepat sekali. Dampaknya langsung ke sisi produksi, distribusi serta transportasi publik," ungkapnya.

Sayangnya ia menilai kebijakan ini belum maksimal untuk mengatasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan perumahan karyawan yang sedang marak terjadi.

Hipmi mengusulkan agar pemerintah segera menggerakkan pembangunan infrastruktur berbasis tenaga kerja lokal. "Paket III harus berisi percepatan proyek padat karya di daerah-daerah," tegasnya.

Berdasarkan APBNP 2015 sejumlah kementerian mendapat anggaran infrastruktur yang sangat besar seperti Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp 105 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 52,5 triliun, Kementerian ESDM sebesar Rp 46,4 triliun dan lainnya, total ada Rp 290,3 triliun. "Jembatan, bendungan, jalan segera bangun saja saja," tuturnya.

Dalam hal ini pemerintah harus segera menyingkirkan segala hambatan yang memperlambat serapan anggaran, baik dari proses tender, pembebasan lahan hingga pembayaran pengadaan proyek pemerintah.

"Percepat tender, kalau modal sudah ada tapi administrasi pembayaran atau payment birokrasinya lama. Bisa di deregulasi supaya tidak seret," jelasnya.

BBM Turun, Harga Barang Lain Tetap Tinggi

JAKARTA - Upaya penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) akan menjadi salah satu perhatian utama pada paket kebijakan pemerintah selanjutnya. Butuh perhitungan matang dan diharapkan bisa menciptakan stabilitas harga barang kebutuhan agar daya beli masyarakat pulih.

Direktur Eksekutif Institute National Development and Financial (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam merealisasikan penurunan harga BBM.

Pertama, BBM merupakan persoalan yang tidak sederhana (complicated) terlebih jika dikaitkan dengan harapan menciptakan efek domino berupa penurunan harga barang lainnya.

"Pengalaman bertahun-tahun ketika harga BBM diturunkan, harga barang lain tetap tinggi," ungkapnya kepada Jawa Pos, kemarin.

Kedua, tidak dimungkiri bahwa jika harga BBM turun maka masyarakat bisa lebih berhemat sehingga ada uang lebih untuk membeli kebutuhan lain. Persoalannya, seberapa besar pengaruhnya jika penghematan dari uang BBM itu dihadapkan pada tetap tingginya harga kebutuhan barang lainnya?

"Jadi kalkulasi dalam penurunan harga BBM ini mesti dilakukan bukan hanya dampaknya dari sisi Pertamina tapi juga masyarakat secara luas," terangnya.

Hal ketiga perlu diperhatikan adalah berapa lama kebijakan penurunan harga BBM itu bisa bertahan? Ini penting sebab dengan asumsi harga kebutuhan lainnya tidak ikut turun, ketika tiba-tiba harga BBM harus naik lagi maka harga barang lainnya akan ikut naik. Masyarakat bisa kembali panik.

Maka Enny berharap paket kebijakan pemerintah berikutnya benar-benar fokus dan memerhatikan soal stabilitas harga barang kebutuhan. "Itu paling penting. Dengan harga yang stabil maka konsumsi rumah tangga akan kembali pulih," ucapnya.

Sebab dalam jangka pendek dan menengah ini, menurutnya, yang paling diharapkan adalah bagaimana mengembalikan daya beli masyarakat sehingga ekonomi bisa bertahan. "Memang kebutuhan dalam paket ketiga adalah langkah penyelamatan baik dari sisi daya beli masyarakat maupun produksinya sendiri, dari sisi pengusaha," tuturnya.

Untuk pengusaha, perlu diperhatikan bagaimana misalnya biaya impor bahan baku jadi lebih ringan. Begitu juga dari sisi pembiayaan. Meskipun disayangkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBNP) saat ini tidak ada subsidi bunga. Begitu juga untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Maka sulit bantuan langsung untuk kalangan usaha itu bisa terealisasi.

Selebihnya diharapkan paket kebijakan ekonomi terbaru tidak sekadar teoritis. Harus bisa diimplementasikan dengan cepat. "Kebijakan itu harus efektif," kata dia.

Yakin Kebijakan Ini Mampu Dongkrak Daya Beli Masyarakat

JAKARTA - Staf Khusus Menkeu Arif Budimanta menegaskan bahwa paket kebijakan yang diluncurkan pemerintah tidak sekedar untuk mengatasi permasalah ekonomi, melainkan juga masalah politik.

Sehingga tidak seluruhnya paket kebijakan pemerintah, berdampak langsung terhadap masyarakat.

Dia mencontohkan yang berdampak langsung adalah kebijakan kenaikan batas tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 3 juta per bulan. Kebijakan tersebut mendongkrak daya beli masyarakat.

"Kita memang ada kehilangan (potential loss) sampai Rp 1,8 triliun, tapi kita meyakini kehilangan itu akan kembali dalam purchasing power untuk masyarakat," jelas Arif dalam diskusi di Cikini, kemarin.

Kemudian menyangkut stimulus fiskal, kata Arif, pemerintah memberikan bantuan berupa dana desa yang bisa digunakan untuk membangun perekonomian di wilayah pedesaan. Hal tersebut membuka peluang adanya lapangan pekerjaan di desa.

"BPS kan melaporkan soal penduduk miskin yang meningkat 800 ribu. Dan kebanyakan yang miskin itu berada di desa. Itu bisa terbantu," imbuhnya.

Ini Permintaan Jokowi yang Sulit Dipenuhi

JAKARTA - Menko Perekonomian Darmin Nasution menekankan, dalam paket kebijakan jilid III yang menjadi fokus adalah tiga hal, yakni peningkatan daya beli, pencegahan PHK termasuk di dalamnya pembiayaan ekspor dan peningkatan investasi.

Terkait peningkatan daya beli, dia mengakui sempat dibahas wacana penurunan harga BBM dan juga tarif listrik. Penurunan BBM tersebut merupakan salah satu permintaan Presiden Joko Widodo.

Terkait BBM, menurut rencana, yang akan diturunkan harganya adalah BBM jenis solar yang selama ini masih disubsidi pemerintah, khususnya bagi industri berskala besar. Namun, Darmin mengindikasikan poin kebijakan penurunan harga BBM tersebut belum final.

"Memang dibahas juga (soal penurunan harga BBM), tapi saya belum ingin menjelaskan apa-apa soal itu. Kita juga masih akan rapat lagi. Tapi itu (penurunan BBM) terutama yang menyangkut industri sebenarnya. Bukan yang lebih rumah tangga," katanya.

Selain penurunan harga BBM, Jokowi juga meminta penurunan suku bunga kredit perbankan. Terkait hal tersebut, Darmin mengakui permintaan orang nomor satu di Indonesia itu sulit dipenuhi dalam kondisi moneter seperti sekarang ini. Karena ada banyak yang perlu dipertimbangkan seperti efisiensi biaya perbankan.

"Memang ruangnya itu perlu waktu. Karena itu membicarakan efisiensi biaya, bukan menurunkan suku bunga dalam arti BI rate. Kalau moneternya tidak mudah situasi saat ini," jelasnya.

Gubernur BI: Penurunan Harga BBM Jangan untuk Popularitas

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo menilai wacana penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium oleh pemerintah, harus diperhitungkan dengan tepat.

"Kalau memang hitung-hitungannya sudah memungkinkan untuk diturunkan, silakan diturunkan. Tetapi jangan diturunkan saat hitung-hitungannya belum memungkinkan untuk diturunkan. Nanti yang malah terjadi ada sedikit penurunan tetapi kita kehilangan kepercayaan dan kredibilitas," ujarnya.

Agus kembali mengingatkan saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM pada November 2014 lalu. Menurutnya, reformasi subsidi BBM dilakukan saat itu mencerminkan kondisi ekonomi yang lebih sehat. Dia berharap, wacana penyesuain harga BBM kali ini yang perlu diperhatikan adalah basis perhitungan dan formulasinya harus transparan.

"Karena ini adalah bagian pendidikan bagi masyarakat dan kredibilitas. Karena publik ingin mengetahui bahwa kalau kita melakukan penyesuaian harga itu masih konsisten sesuai dengan reformasi sektor energi yang kita lakukan," ujar Agus.

Apabila perhitungan sudah tepat dan transparan serta dilakukan dengan konsisten, lanjut Agus, pihaknya tentu mendukung rencana penurunan harga BBM tersebut.

"(Penurunan BBM) ini jangan untuk popularitas, tapi harus ada akuntabilitas dan mencerminkan kondisi sebenarnya. Jadi kalau mau di-review ya harus kita lakukan dengan disiplin, enam bulan di-review kalau perlu naik ya naik, kalau perlu turun ya turun," kata Agus.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berjanji akan mengumumkan kemungkinan penurunan atau tetapnya harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium pada Senin (5/10). Presiden juga memastikan hingga Desember harga BBM tidak naik dan dirinya telah menyampaikan agar dilihat lagi biaya yang bisa ditekan (efesiensi).

Sumber : JPNN.com