Tim gabungan kecil diterjunkan ke lapangan untuk mengambil sampel jajanan yang dijual pedagang asong di SDN 1 Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Tim menemukan sejumlah makanan yang mengadung zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan.

Menurut Kepala Puskesmas Bayat, Wahyu Ciptadi, tim gabungan telah melakukan rapid test pada beberapa sampel makanan. Ternyata ada jajanan berupa bernama Cilok yang mengandung boraks. Termasuk krupuk pedas mengandung Rhodamin-B. Kedua makanan ini mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan.

Menurut Wahyu, kandungan borak pada jajanan Cilok yang berbahan dasar tepung. Kandungan borak yang membuat Cilok menjadi kenyal, awet tahan lama. Sedang kandungan Rhodamin-B pada kerupuk pedas biasa digunakan sebagai zat pewarna. Biasanya, zat pewarna tekstil yang digunakan.

Malah, pedagang juga menggunakan menu tambahan berupa saos pada Cilok. "Bahan ini bisa menimbulkan efek buruk, bila terus menerus dikonsumsi secara berlebihan. Bisa jadi, bila lama kelamaan menyebabkan timbulnya kanker," kata Wahyu.

Tim gabungan yang diterjunkan, juga menemukan jajanan serupa di SDN lain. Hampir setiap sekolah terdapat pedagang yang menjual jajanan tidak sehat. pedagang selalu berpindah tempat menjajakan makanan saat istirakat, atau jam olahraga.

Menurut Wahyu, persoalan peredaran jajanan yang tidak sehat menjadi maslaah bersama. Jika pemerintah daerah segera bertindak, harus dilakukan secara lintas sektoral. Paling tidak, ada edukasi kepada siswa, guru, orangtua, termasuk pedagang jajanan.

Paling ideal, kata dia, pihak sekolah menyediakan kantin. Sehingga menu jajanan yang dijual bisa terkontrol dari sisi kesehatan. Kalau ini bisa dilakukan, bisa menimbulkan kesan tertib dan keamanan sekolah. Minimal siswa tidak keliaran saat jam istirahat.

Pemkab Klaten Belum Bisa Realisasikan Alokasi Dana Desa

KLATEN -- Kepala desa (Kades) dan Perangkat desa (Perdes) di Kabupaten Klaten, Jateng, musti bersiap menanggung rasa kecewa. Lantaran sejumlah tuntutan yang mereka ajukan terkait kucuran ADD (Alokasi Dana Desa) tak bisa direalisasikan oleh pemkab.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Klaten Sunarno menegaskan, Pemkab belum bisa memenuhi tuntutan Kades dan Perdes yang tergabung dalam Paguyuban Bhakti Manggala karena terbentur aturan.

''Penggunaan dana ADD yang belum diterapkan sesuai aturan yang ada, lantaran masih dalam masa transisi,'' kata Sunarno, Senin (1/6).

Menurut Sunarno, kalau tuntutan itu memang diterapkan akan dibutuhkan anggaran lebih dari Rp 100 miliar setiap desa. Artinya, untuk tahun ini kegiatan berjalan dulu disertai persiapan yang dilakukan pemerintah desa.

Tuntutan lain, terkait penolakan tanah bengkok menjadi aset desa. ''Bila para kades dan perangkat desa sudah siap menerima kucuran ADD, maka konsekuensi pada bengkok menjadi aset desa.” Imbuh Sunarno.

Seperti diketahui, tuntutan anggota Paguyuban Bhakti Manggala Kabupaten Klaten, terlontar saat acara dengar pendapat dengan Komisi I DPRD, Rabu (27/5) lalu. Mereka menolak tanah bengkok sebagai aset desa, karena merupakan sebagai sumber penghasilan mereka.

Padahal, pengalokasian dana minimal sebesar 10 persen untuk ADD yang diambil dari dana perimbangan dan dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi belum jelas.

Kepala Bappeda Kabupaten Klaten Bambang Sigit Sinugroho menambahkan, kucuran dana untuk ADD pada APBD Klaten 2015 masih menggunakan aturan lama.

Sehingga tuntutan kades dan perangkatnya itu belum bisa untuk direalisasikan tahun ini. Hal itu menyusul saat pembahasan APBD aturan pendukung belum siap.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID