''Sesuai Peraturan KPU, bila selama masa pendaftaran hanya ada satu pasangan calon, maka pilkada di kabupaten bersangkutan akan ditunda dan disertakan dalam pilkada serentak yang baru akan dilaksanakan tahun 2017,'' jelas Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo, Senin (27/7).,

Menurutnya, bila hal ini sampai terjadi maka yang akan dirugikan adalah masyarakat daerah bersangkutan. Bukan hanya masalah anggaran yang sudah terpakai menjadi muspro, tapi juga selama lebih dari satu tahun hingga pilkada serentak 2017, kabupaten bersangkutan tidak memiliki kepala daerah definitif.

''Bagaimana pun, proses pilkada serentak yang saat ini sudah berjalan, telah menyerap anggaran yang cukup besar. Baik untuk kegiatan yang dilaksanakan penyelenggara pemilu seperti tahap pemutakhiran data, penjaringan bakal calon dan kegiatan lain, maupun dana yang sudah dipakai Panwas,'' katanya.

Teguh tidak menyebutkan kabupaten/kota mana saja yang kemungkinan bisa mengalami penundaan karena partai-partai politik yang ada hanya terpolarisasi dalam satu kubu, atau tidak adanya warga yang berani mencalonkan diri karena calon yang ada dinilai sudah terlalu kuat. ''Tidak perlu saya menyebutkan kabupaten/kota mana saja. Namun ada 21 kabupaten/kota yang akan ikut pilkada serentak, ada beberapa yang kondisi politiknya saat ini cenderung seperti itu,'' jelasnya.

Terkait hal ini, Teguh meminta KPU tidak hanya duduk menunggu kedatangan partai-partai politik yang mendaftarkan bakal calon pasangan bupati dan wakil bupati. Namun juga harus proaktif melakukan sosialisasi ke partai-partai politik, agar lebih mempertimbangkan kepentingan daerah daripada kepentingan politik partainya.

Menjelang pelaksanaan pilkada Purbalingga, konstelasi politik memang cenderung terpusat disatu kubu bersama PDIP. Partai-partai yang memiliki kursi cukup banyak meski tidak bisa mencalonkan pasangan kepala daerah sendiri, cenderung merapat ke PDIP. Antara lain seperti Gerindra, PKS dan Golkar kubu Agung Laksono.

Di DPRD Purbalingga, dari 10 partai yang mampu menempatkan wakilnya dalam pemilu legislatif 2014 lalu, hanya PDIP yang bisa mengajukan calon kepala daerah secara mandiri. Hal ini karena dari 45 kursi di DPRD, PDIP mampu menempatkan 11 kadernya di lembaga legislatif tersebut. Sementara partai-partai lain, harus berkoalisi bila hendaknya mencalonkan pasangan kepala daerah.

Antara lain seperti Golkar yang hanya mendapat 7 kursi, Partai Gerindra 6 kursi, PKB dan PKS masing-masing 5 kursi, PAN 4 kursi dan Demokrat dan Hanura masing-masing 2 kursi dan partai Nasdem yang hanya memiliki 1 kursi. Sementara minimal partai yang bisa mencalonkan pasangan kepala daerah, harus memiliki 9 kursi di DPRD atau 20 persen dari jumlah kursi di DPRD.

Tantang Petahana Bantul, Gerindra-PKB Ajukan Suharsono-Abdul Halim

BANTUL--Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nur Subiantoro mengaku tidak ada mahar politik dalam pengajuan pasangan calon untuk pemilihan kepala daerah 2015 kabupaten itu.

"Tidak ada, tidak benar itu (mahar politik)," katanya menanggapi kabar yang berkembang mengenai adanya mahar politik dalam pencalonan partai ini usai mendaftarkan pasangan calon bupati Suharsono- wakil bupati Abdul Halim Muslih di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul, Selasa.

Isu mahar politik yang berkembang tersebut mengingat calon yang diusung partainya bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini didaftarkan pada hari terakhir pendaftaran di KPU Bantul untuk melawan pasangan incumbent bupati Sri Surya Widati- wakil bupati Misbakhul Munir.

Tidak adanya mahar politik dari partai politik (parpol) tertentu agar pelaksanaan Pilkada Bantul tidak ditunda karena hanya ada satu pasangan calon ini dibantahnya karena surat rekomendasi pencalonan dari DPP partai sudah turun.

"Surat rekomendasinya asli dan sah dengan cap dan tandatangan basah," kata Nur yang saat ini menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul periode 2014-2019.

Sementara itu, saat ditanya terkait dengan pencalonan pasangan tersebut, ia mengatakan, secara administrasi hanya diusung PKB dan Gerindra, namun secara dukungan pasangan ini didukung partai lain yang masuk dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

Ia mengatakan, sebelum mencalonkan pasangan tersebut ketiga parpol yakni Gerindra, PKB dan PKS sepakat untuk mengusung pasangan calon tersebut, hanya saja untuk surat rekomendasi dari DPP PKS saat itu belum turun.

"Kita bertiga (Gerindra, PKB dan PKS) sepakat, tapi proses rekomendasi dari PKS baru keluar hari ini dan kami terima tadi siang pukul 12.00 WIB, sehingga kami tidak ada waktu untuk melengkapi berkas administrasi untuk pencalonan," katanya.

Nur mengatakan, pihaknya sudah mengkonsultasikan dengan KPU Bantul saat mendaftarkan pasangan calon tersebut apakah bisa disusulkan dalam tahap perbaikan, namun sesuai penjelasan KPU tidak dapat disusulkan setelah pendaftaran.

"Di atas kertas (administrasi) memang hanya dua partai yang mengusung, akan tetapi PKS dalam hal ini posisinya sebagai partai pendukung, bahkan Partai Demokrat bergabung dengan kami," katanya.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID